Home / Pemerintah

Jumat, 20 Maret 2020 - 18:05 WIB

Yusril Ihza Mahendra; Pertimbangan Ekonomi Nomor Dua, Pemerintah Jangan Tutupi Apa yang Terjadi

BERITAWAJO.COM – Pemerintah tidak punya pilihan lain dalam menghadapi penyebaran virus Covid-19, kecuali menyelamatkan nyawa rakyat. Pemerintah, apakah melakukan pembatasan keramaian umum bahkan melakukan lockdown, tujuan utamanya harus satu: menyelamatkan nyawa rakyat.

Di sisi lain pemerintah harus tebuka pada rakyat dan tidak boleh menutupi apapun. Begitu disampaikan pakar hukum tata negara Prof. Yusril Ihza Mahendra dalam pesan yang diterima redaksi.

Baca  Yusril: Darurat Sipil Tidak Relevan dengan Upaya Melawan Wabah Virus Corona

“Pertimbangan ekonomi harusnya menjadi nomor dua. Ekonomi memang hancur. Tetapi itu bukan hanya terjadi pada kita. Semua negara mengalami hal yang sama.

Ekonomi bisa kita bangun kembali. Tetapi nyawa rakyat yang melayang takkan bisa dihidupkan lagi,” ujarnya.

“Menyelamatkan nyawa rakyat adalah amanat Pembukaan UUD 45. Negara melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia. Hak untuk hidup adalah hak setiap orang. Negara wajib melindunginya,” sambung mantan Menteri Sekretaris Negara dan Menteri Hukum dan HAM itu.

Baca  Ngeri! Skenario Pemerintah dari Dampak Virus Corona; Ringan, Sedang dan Berat

Dia mengingatkan pemerintah agar tidak ragu-ragu memilih apa yang terbaik untuk dilakukan. Jika telah diputuskan suatu langkah, laksanakan dengan konsisten.

“Jangan menutup-nutupi sesuatu. Terbukalah kepada rakyat, terbukalah kepada dunia tentang apa yang sesungguhnya terjadi di negara kita,” masih ujarnya.

Dia yakin dengan keterbukaan itu negara memanggil semua orang, terutama orang-orang kaya dan mampu untuk berbuat membantu sesama.

Baca  Luhut Minta Panglima TNI dan Kapolri Kawal Bandara, Jangan Sampai Ditutup Pemda

“Ayo kita selamatkan nyawa rakyat! Ayo kita selamatkan bangsa dan negara dari keruntuhan akibat wabah bencana penyakit ini,” demikian Yusril.

Artikel ini telah tayang di Rmol. id

Share :

Baca Juga

Pemerintah

Fokus Urus Corona, THR dan Gaji 13 PNS Terancam Tak Dibayar Pemerintah

Pemerintah

Lagi, Polisi Aktif Mengisi Posisi Jabatan Sipil

Pemerintah

Cara Pemerintah Blokir Ponsel Ilegal yang Dimulai Hari Ini

Pemerintah

Tjahjo Kumolo: Syukur-syukur ASN yang Pensiun Dapat Kompensasi Tabungan Pensiun Rp1 Miliar

Pemerintah

Mengapa Indonesia Belum Juga Mengambil Langkah Lockdown? Ini Jawabannya!
Kuasa Jokowi atas PNS

Pemerintah

Jokowi Kini Punya Kuasa Penuh buat Angkat, Mutasi, Hingga Pecat PNS

Pemerintah

Bansos di DKI Bermasalah, Menko PMK Sempat Tegur Keras Anies

Pemerintah

Wooow… Gaji PNS DKI Jakarta di Bawah Kendali Anies Baswedan Capai 20 Juta