Home / Hukum

Selasa, 31 Maret 2020 - 14:25 WIB

Yusril: Darurat Sipil Tidak Relevan dengan Upaya Melawan Wabah Virus Corona

BERITAWAJO.COM – Pemerintah berencana menetapkan status darurat sipil guna mengefektifkan penanganan pandemi virus corona atau Covid-19. Terdapat tiga Undang Undang yang akan digunakan pemerintah untuk menerapkan status darurat sipil, yakni UU Nomor 24/2007 tentang Bencana, UU Nomor 6/2018 tentang Kesehatan, dan Perppu Nomor 23/1959 tentang Penetapan Keadaan Bahaya.

Menyikapi itu, pakar hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra menilai Perppu Nomor 23/1959 tidak relevan digunakan untuk melawan merebaknya virus corona. Sebab, Perppu itu hanya efektif untuk mengatasi pemberontakan dan kerusuhan, bukan mengatasi wabah yang mengancam setiap jiwa seseorang.

Baca  Italia Catat Penurunan Kasus Infeksi Virus Corona 2 Hari Berturut-turut

“Satu-satunya pasal relevan hanya yang berkaitan dengan kewenangan penguasa darurat sipil untuk membatasi orang ke luar rumah. Ketentuan lain seperti melakukan razia hanya relevan dengan pemberontakan dan kerusuhan. Begitu juga pembatasan penggunaan alat-alat komunikas tidak relevan,” ucap Yusril lewat Twitter, Selasa (31/3/2020).

Yusril menerangkan, dalam Perppu 23/1959 masyarakat masih diperbolehkan beraktivitas sepanjang mendapat izin dari penguasa darurat. Namun, penguasa darurat tidak bisa melarang orang berkumpul untuk melakukan kegiatan keagamaan, termasuk pengajian-pengajian.

“Aturan-aturan seperti ini tidak relevan dengan wabah,” imbuhnya.

Baca  Penggugat Perppu Corona Harap Jokowi Hadir di Sidang MK Hari Ini

Masih kata Yusril, penerapan darurat sipil terkesan represif. Peran militer akan menjadi prioritas untuk mengendalikan keadaan. Menurutnya, hal itu bukan yang dibutuhkan saat ini.

“Pemerintah harus berpikir ulang mewacanakan darurat sipil ini,” ucapnya.

Baca  Bupati Mamteng ke Luhut: Jangan Bicara Sembarangan, Ini Rakyat Kami!

Yusri mengaku pernah menggunakan pasal-pasal darurat sipil untuk mengatasi kerusuhan Ambon pada 2000 silam. Kala itu, Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) menyetujuinya. Alhasil, darurat sipil mampu meredam kerusuhan bernuansa agama itu.

“Tapi kerusuhan Ambon jelas beda dengan Wabah Corona. Mudah-mudahan kita mampu mengambil langkah yang tepat di tengah situasi yang amat sulit sekarang ini,” katanya.

“Keadaan memang sulit, tapi kita, terutama para pemimpin jangan sampai kehilangan kejernihan berpikir menghadapi situasi. Tetaplah tegar dan jernih dalam merumuskan kebijakan dan mengambil langkah serta tindakan,” ucap Yusril mengakhiri

Share :

Baca Juga

Hukum

Rocky Gerung: MK Itu Otaknya di Istana, Kakinya Dirante Senayan, Hanya Tangannya yang Bebas Transaksi

Hukum

KPK: Tiang Gantungan Menanti Para Koruptor Bantuan Corona

Hukum

Minta Kasus Kivlan Disetop, 3.332 Purnawirawan Pasang Badan

Hukum

Apakah Ucapan Ruslan Buton Bikin Jokowi Otomatis Berhenti Jadi Presiden?
TNI Siap Mengerahkan Pasukan

Hukum

Kapuspen TNI Pastikan TNI Siap Mengerahkan Pasukan

Hukum

OTT Komisioner KPU Wahyu Setiawan, Siapa Sosok Politikus yang Dicokok KPK?

Hukum

Jokowi Digugat Pedagang UMKM Rp 10 Miliar, Ngabalin: Minta Sana Sama Corona

Hukum

Viral Tweet Kocak Acara Penggeledahan KPK dari Netizen