Home / Hukum

Rabu, 20 Mei 2020 - 17:48 WIB

Tok! MK Ketok Palu Tolak Permohonan Guru dan Perawat Honorer Menjadi PNS

Putusan ini menjadi kado tidak menyenangkan bagi para pegawai honorer. Mahkamah Konstitusi menolak permohonan pegawai honorer guru dan perawat yang mengajukan pengujian UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) akibat merasa tidak mendapat kepastian hukum kapan diangkat menjadi PNS.

Dalam sidang pengucapan putusan di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Selasa, (19/5), Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams mengatakan UU ASN mengakomodasi hak para tenaga honorer yang saat ini masih ada.

Baca  Polisi: Ada Tersangka Perempuan di Kasus Bully Penjual Jalangkote di Sulsel

Hal itu terkait dalil pemohon yang menyebut UU ASN tidak menyebutkan status dan kedudukan pegawai honorer sehingga tidak terdapat perlindungan untuk pegawai honorer.

Wahiduddin Adams mengatakan dilihat dari permohonan, inti keberatan para pemohon bukan pada keberadaan Pasal 6, Pasal 58 ayat (1) dan Pasal 99 ayat (1) dan ayat (2) UU ASN, melainkan pada Permenpan 36/2018 dan PP 49/2018.

“Terlihat bahwa isu utama yang dipermasalahkan oleh para pemohon adalah terkait dengan berlakunya Permenpan 36/2018 dan PP 49/2018 yang secara langsung mengakibatkan para pemohon tidak dapat secara otomatis dapat diangkat menjadi PNS dan juga menjadi PPPK,” tutur Wahiduddin Adams dikutip Antara.

Baca  Ditemukan Pasal Aneh dalam RUU Omnibus Law Cipta Kerja; Guru dan Dosen Asing Tak Perlu Disertifikasi

Dengan demikian, keberatan pemohon bukan terhadap UU ASN melainkan kepada peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang secara konstitusional bukan merupakan kewenangan Mahkamah untuk menilai.

Apalagi pendelegasian seperti itu dibenarkan secara hukum dalam sistem perundang-undangan.

“Dalil para pemohon berkaitan inkonstitusionalitas Pasal 6, Pasal 58 ayat (1) dan Pasal 99 ayat (1) dan ayat (2) UU ASN tidak beralasan menurut hukum,” kata dia.

Baca  Diduga Hasil Korupsi, Harta Rp 4 T Milik Mantan Pejabat BUMN Akan Dilaporkan Ke Penegak Hukum

Selain itu, dalam putusan, Mahkamah Konstitusi meminta pemerintah mempertimbangkan setiap kebijakan untuk melindungi hak-hak tenaga honorer dengan memperhatikan persyaratan khusus sesuai dengan tujuan pembentukan UU ASN sehingga tercipta pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik serta bersih dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme.

Share :

Baca Juga

Ferdian Paleka Ditangkap

Hukum

Youtuber Ferdian Paleka Ditangkap di Tol Tangerang-Merak
TNI Siap Mengerahkan Pasukan

Hukum

Kapuspen TNI Pastikan TNI Siap Mengerahkan Pasukan

Hukum

Ternyata Wakapolri Hadir di Pesta Pernikahan Kompol Fahrul Sudiana

Hukum

Digugat Pengelola Mal, Anies Baswedan Menang di MA

Hukum

Rocky Gerung Dipanggil Polisi Terkait Laporan Henry Yosodiningrat. Kasus Apa?

Hukum

Postingan Tara Basro yang Nyaris Tanpa Busana Tidak Melanggar UU ITE! Ini Kata Sekjen Federasi Umat Islam

Hukum

KPK Mulai Berpikir Sidangkan Kasus Harun Masiku tanpa Harun Masiku

Hukum

Bikin Prank Kejang-kejang Kena Corona, Wanita di Bone Sulsel Ditetapkan Jadi Tersangka