Home / Ekonomi

Senin, 30 Maret 2020 - 02:48 WIB

Ternyata Tidak Semua, Ini 5 Syarat Korban Corona Bisa Dapat Keringanan Cicilan Kredit

BERITAWAJO.COM – Presiden Joko Widodo telah menjanjikan kelonggaran atau relaksasi kredit kepada pelaku usaha mikro dan kecil yang penghasilannya terdampak wabah virus corona (Covid-19).

Dalam kebijakan itu diatur keringanan membayar cicilan kendaraan bermotor. Relaksasi atau kelonggaran kredit ini diatur dalam POJK No. 11/POJK.03/2020 yang berlaku sejak 16 Maret 2020 hingga 31 Maret 2021.

Juru Bicara Presiden, Fadjroel Rachman, mengatakan pemerintah mengapresiasi beberapa bank yang telah siap melaksanakan kebijakan tersebut.

“Pemerintah mengapresiasi beberapa bank yang telah melaksanakan kebijakan tersebut. POJK ini merupakan bagian dari Stimulus Ekonomi II yang digulirkan untuk merelaksasi ketentuan kredit bank di tengah ancaman pandemi Covid-19 terhadap ekonomi nasional,” kata Fadjroel dalam keterangan tertulis, Minggu (29/3).

Baca  Waduh, Ustadz Yusuf Mansur Diduga Melakukan Penipuan Bisnis

Namun Fadjroel mengingatkan bahwa berdasarkan POJK Stimulus Perekonomian Nasional, ada beberapa syarat dan ketentuan yang berlaku jika debitur ingin mendapatkan keringanan membayar cicilan kredit.

Pertama, bank yang diwajibkan merelaksasi pinjaman debitur UMKM yang terkendala cicilan dan pelunasan adalah bank umum konvensional (BUK), bank umum syariah (BUS), unit usaha syariah (UUS) bank, bank perkreditan rakyat (BPR), dan bank perkreditan rakyat syariah (BPRS).

Kedua, ada tujuh industri utama yang diprioritaskan dalam bantuan stimulus restrukturisasi kredit dari bank, yaitu antara lain pariwisata, transportasi, perhotelan, perdagangan, pengolahan, pertanian dan pertambangan.

“Meskipun POJK ditujukan bagi UMKM, yang saat ini tercatat ada lebih dari 59,2 juta pelaku, bukan berarti seluruh pelaku UMKM mendapatkan bantuan ini,” ujar Fadjroel.

Baca  Pembiayaan Defisit Rp 1.400 Triliun, Bagaimana Ekonomi RI?

Ketiga, prioritas bantuan berdasarkan Peraturan OJK tersebut adalah pelaku UMKM yang sudah tidak mampu lagi mengangsur bunga dan pokok pinjamannya karena terdampak Covid-19.

“Sasaran utama penerima POJK adalah individu yang telah positif Covid-19 baik dalam status PDP (Pasien Dalam Pengawasan) yang telah isolasi di Rumah Sakit dan ODP (Orang Dalam Pantauan) yang melakukan isolasi mandiri,” ujarnya.

Keempat, restrukturisasi kredit/pembiayaan dilakukan mengacu pada POJK mengenai penilaian kualitas aset, boleh dilakukan dengan beberapa cara yaitu, penurunan suku bunga, perpanjangan jangka waktu, pengurangan tunggakan pokok, pengurangan tunggakan bunga, penambahan fasilitas kredit/pembiayaan dan konversi kredit/pembiayaan menjadi Penyertaan Modal Sementara.

Baca  Virus Corona; Teguran Tuhan Terkait Uighur?

Kelima, debitur juga baru mendapatkan relaksasi setelah melalui tiga proses. Ketiga proses tersebut yaitu debitur wajib mengajukan restrukturisasi ke bank secara online.

Kemudian, bank akan melakukan assessment untuk menentukan debitur terdampak/tidak terdampak, baik langsung atau tidak langsung, didasari historis pembiayaan dan kondisi terkini lainnya. Selanjutnya bank memberikan restrukturisasi berdasarkan profil debitur dari hasil analisa.

Realisasi berbagai skema relaksasi tersebut berada dalam prosedur dari bank, hasil identifikasi atas kinerja keuangan debitur ataupun penilaian atas prospek usaha dan kapasitas membayar debitur yang terdampak Covid-19.

“Masyarakat harus memiliki kesadaran dan kepekaan dan itikad baik dalam pelaksanaan kebijakan ini,” ujarnya.

Sumber

Share :

Baca Juga

Ekonomi

Jokowi Heran Beras dan Gula Naik, Sementara 50 Juta Rakyat Sudah Sulit Makan
Kuasa Jokowi atas PNS

Ekonomi

Bersiap, Jokowi Sebut Ekonomi RI Akan Terkoreksi Dalam

Ekonomi

Setengah Miliar Orang Diprediksi Jatuh Miskin, RI Harus Waspada!

Ekonomi

Jangan Takut Krisis Ekonomi 1998 Terulang, Ini Bedanya dengan Sekarang

Ekonomi

Sri Mulyani Shock Besar dan Minta Rakyat RI Siap-siap, Ada Apa?

Ekonomi

Luhut Optimis Ekonomi Pulih Bulan Juli, Semua Berkat Tangan Dingin Jokowi
Covid-19 Tidak Perlu Dilawan

Ekonomi

Covid-19 Tidak Perlu Dilawan, untuk Kebangkitan Ekonomi Ajaran Bung Karno Harus Dijalankan

Ekonomi

Bertambah 5%, Utang Luar Negeri RI Tembus Rp 6.300 T