Home / Nasional

Kamis, 30 April 2020 - 15:06 WIB

Kemenaker: Kami Tak Bisa Tolak Izin 500 TKA China di Sultra

Kabar akan datangnya 500 TKA asal China di Sulawesi Tenggara pada 22 April kini tengah dikritik sejumlah pihak.

Bukan hanya kritik soal nasib banyaknya WNI yang butuh pekerjaan, tapi juga penyebaran virus corona di Indonesia kini belum selesai.

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) membenarkan telah menyetujui Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) 500 TKA China tersebut. RPTKA diajukan pada 1 April oleh dua perusahaan, yakni PT Virtue Dragon Nickel Industry dan PT Obsidian Stainless Steel.

Baca  Jumince Sabneno Dibunuh Pacar Raymundus, Ini Motifnya

“Betul terkait persetujuan penggunaan TKA untuk kedua perusahaan tersebut. Mengacu pada Pemen Hukum dan HAM Nomor 11 Tahun 2020 dan peraturan perundang-undangan lainnya, secara legalitas Kemnaker tak bisa menolak permohonan pengesahan RPTKA yang diajukan oleh perusahaan pengguna,” ungkap Plt Dirjen Binapenta dan PKK Kemenaker, Aris Wahyudi, Kamis (30/4).

“Karena dari sisi hukum atau peraturan penggunaan TKA semuanya terpenuhi, termasuk penggunaan TKA pada masa pandemik COVID-19, terutama Pemen Hukum dan HAM No 11 Tahun 2020, yaitu Pasal 3 ayat (1) huruf f,” imbuhnya.

Baca  Oknum Mahasiswi Tawarkan Temannya ke Lelaki Hidung Belang, Tarif Rp700 Ribu Kencan Singkat

Terkait dengan potensi penyebaran virus corona, Kemenaker telah menyurati kedua perusahaan pada 15 April. Isinya adalah, kedua perusahaan diwajibkan berkoordinasi dengan stakeholders setempat untuk memitigasi dan memastikan calon TKA asal China tak terpapar corona.

Kemenaker juga meminta kedua perusahaan mengutamakan keselamatan dan kesehatan tenaga kerja lokal serta warga sekitar. Selain itu, kedua perusahaan juga diminta memastikan aktivitas tetap berjalan sehingga tidak ada PHK terhadap tenaga kerja lokal.

Baca  Paket Prabowo Subianto-Puan Maharani Sudah Dirancang Jauh-jauh Hari

“Perlu kami tambahkan bahwa pelaksanaan kebijakan persetujuan atau pengesahan RPTKA dari kedua perusahaan di lapangan harus tetap mengedepankan aspek keselamatan dan kesehatan kerja bagi seluruh karyawan dan masyarakat setempat dan sekaligus mencegah pembangunan aktivitas perusahaan tetap dapat berjalan sehingga kemungkinan terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK) tenaga kerja lokal dapat dihindarkan,” tulis Aris dalam surat Kemenaker tertanggal 15 April. (k)

Share :

Baca Juga

KSPI akan Gugat Perpres

Nasional

Anggap Akal-akalan Pemerintah, KSPI akan Gugat Perpres Kenaikan Iuran BPJS

Nasional

Bantah Faktor Kemiskinan, Keluarga: Kakek Ambo Tang Menghilang Sebelum Ditemukan Meninggal

Nasional

MUI Kecam Sikap Pemerintah Akan Gunakan Cara Darurat Sipil, Malah Jauh dari Konstitusi

Nasional

Kumpulan Ceramah Zainuddin Mz – Dengar Online

Nasional

Rizal Ramli Sebut Kelas Glodok, Ahok: Orang Glodok Top Lo Usahanya

Nasional

Dukun yang Obati Pasien Corona di-Rapid Test Sekeluarga

Nasional

32 MUI Daerah Desak Jokowi Batalkan Pelonggaran Transportasi

Nasional

Narapidana Sumbang APD untuk Penanganan Wabah Virus Corona