Home / Nasional

Minggu, 7 Juni 2020 - 07:52 WIB

Tahun Ini Warga Miskin Bebas Bayar PBB

Potret warga miskin

Potret warga miskin

Pemkab Cianjur, Jawa Barat, mengeluarkan kebijakan pembebasan biaya pajak bumi dan bangunan (PBB) pada Tahun 2020 untuk 400 ribu lebih bagi warga miskin dan rentan di berbagai wilayah di Cianjur, sebagai upaya meringankan beban mereka akibat terdampak Covid-19.

Bupati Cianjur Herman Suherman pada wartawan Jumat (5/6), mengatakan nominal keseluruhan pembebasan PBB senilai Rp 2 milyar yang akan dilakukan secara bertahap, tahap awal bagi warga yang memiliki ketetapan pajak sebesar Rp 10 ribu. “Mulai hari ini bagi warga Cianjur yang pembayaran PBB nya dibawah atau sampai Rp10.000 akan digratiskan dan tidak perlu membayar 1 rupiah pun. Jumlah wajib pajak yang digratiskan itu mencapai 400.000 orang,” katanya

Baca  Ini Sosok Bupati Boltim yang Viral Karena Sebut Aturan Menteri Membingungkan

Program tersebut diambil sebagai langkah pemerintah Cianjur untuk meningkatkan sinergitas dalam menurunkan angka kemiskinan di Cianjur, akibat terdampak Covid-19.

Sehingga warga yang tidak mampu atau miskin tidak perlu membayar PBB selama satu tahun terakhir.”Banyak orang yang terdampak selama KLB Covid-19, mulai dari pemutusan hubungan kerja, dirumahkan tanpa dibayar, tidak berdagang atau bertani karena pembatasan aktifitas, sehingga mereka tidak memiliki penghasilan,” katanya.

Baca  Pengamat: BBM Belum Turun Permainan Siapa, di Mana Ahok?

Ia menjelaskan, kebijakan digratiskanya PBB bagi warga miskin tersebut, sudah melalui kajian secara matang melalui Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bappenda) Cianjur, sehingga tahap selanjutnya akan diberlakukan bagi wajib pajak yang membayar PBB Rp 20 ribu dan Rp 30 ribu.

“Warga yang membayar PBB Rp20.000 dan Rp30.000 termasuk dalam kategori warga miskin dan rentan juga mendapatkan bembebasan pembayaran PBB, sesuai dengan Kebijakan yang tertuang dalam Pasal 1 ayat 3 Peraturan Bupati Cianjur Nomor 94 Tahun 2019,” katanya.

Baca  Prabowo Paket Puan Maharani, Anies Baswedan dan Gatot Nurmantyo Saingan Terberat

Ia menambahkan, dalam pasal tersebut dijelaskan tentang perubahan kedua Nomor 1 Tahun 2014 tentang pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan yang berbunyi objek pajak yang pajaknya orang pribadi, dapat diberikan pengurangan hingga 100 persen. (rep)

Share :

Baca Juga

Nasional

Sidang Lanjutan Anak Gugat Ayah, Pintu Maaf Sudah Tertutup

Nasional

Konser BPIP Tak Patuhi Social Distancing, Ketua MPR Minta Maaf

Nasional

Said Iqbal: Jangan Halangi Puluhan Ribu Buruh Demo 30 April

Nasional

Klarifikasi Deddy Corbuzier soal Podcast dengan Siti Fadilah yang Jadi Sorotan

Nasional

Dahlan Iskan: Bersyukur Ada Wabah Corona? Rakyat Kecil Bisa Bersedekah ke Pertamina

Nasional

Jokowi Mengatakan Klorokuin Bisa Sembuhkan Pasien Corona, Kominfo Langsung Ralat. Sumule; Sebar Hoax Dong?

Nasional

Luhut Buka-bukaan Menjelaskan Maksud Jokowi Berdamai dengan Corona

Nasional

Rizal Ramli Sebut Kelas Glodok, Ahok: Orang Glodok Top Lo Usahanya