Home / Nasional

Senin, 11 Mei 2020 - 15:49 WIB

Sri Mulyani: Pembayaran DBH ke DKI Setelah Audit BPK. Ketua BPK: Tak Ada Hubungannya!

Jakarta – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebutkan belum dilunasinya dana bagi hasil (DBH) kepada Pemprov DKI Jakarta karena menunggu audit dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Ketua BPK Agung Firman Sampurna pun membantah. Dia menjelaskan tak ada kaitannya antara pembayaran DBH dengan hasil pemeriksaan BPK.

“Penting juga untuk ditegaskan di sini bahwa adalah tidak relevan itu menggunakan pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan sebagai dasar untuk membayar DBH. Tidak ada hubungannya,” kata dia dalam telekonferensi, Senin (11/5/2020).

Pihaknya pun sudah menyurati Sri Mulyani pada 28 April 2020 mengenai persoalan DBH tersebut.

Baca  Bertambah 5%, Utang Luar Negeri RI Tembus Rp 6.300 T

Baca: Stafsus Sri Mulyani Ungkap Utang-Piutang Pusat dengan DKI di Bawah Kendali Anies

“Tidak ada hubungan antara pembayaran kewajiban Kementerian Keuangan kepada Pemerintah Provinsi DKI atau pemerintah daerah yang mana pun, terkait kurang bayar kewajiban mereka, terkait dana bagi hasil dengan pemeriksaan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan, tidak ada hubungannya,” lanjutnya.

Lanjut dia, yang dilakukan oleh institusinya adalah pemeriksaan, sementara yang dilakukan oleh pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Keuangan adalah pengelolaan keuangan negara.

Baca  Polemik Bansos DKI: Tiga Menteri Jokowi Lawan Anies

“Tidak ada satupun yang kemudian mengatur bahwa pembayaran kewajiban yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan, khususnya pemerintah pusat itu menunggu hasil audit dari Badan Pemeriksa Keuangan, khususnya mengenai dana bagi hasil,” tegasnya.

“Silakan saja Kementerian Keuangan untuk membuat keputusan mengenai masalah bayar atau tidak bayar itu di tangan Kementerian Keuangan, tidak perlu dihubung-hubungkan dengan pemeriksaan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan,” tambahnya.

Sri Mulyani sebelumnya mengatakan, untuk pembayaran DBH 2019 akan dilakukan setelah mendapat audit dari BPK.

Baca  Heboh, Anak Buah Imam Nahrawi Ungkap Aliran Uang 3 Miliar ke Bos BPK di Depan Hakim

“Yang Pak Anies minta DBH kami 2019. Setiap daerah, jadi DBH tahun 2019 yang waktu itu kami bayarkan menurut UU APBN itu pasti berbeda dengan realisasinya. Maka apa yang terjadi pada akhir tahun APBN nanti, buat laporan keuangan diaudit oleh BPK, BPK menyebutkan ‘Oh ternyata penerimaan pajak sekian, maka DBH tahun lalu yang kurang bayar, harus dibayarkan’,” kata Sri Mulyani dalam teleconference, Jumat (17/4/2020).

Share :

Baca Juga

Nasional

Viral Video Wanita Menangis Hampir Menjadi Korban Pemerkosaan

Nasional

Yurianto Kemenkes: Yang Izinkan Ojol Angkut Penumpang Siapa?

Nasional

Luhut: TKA China Masuk Juni – Juli. Kita Harus Jujur!

Nasional

Kecewa Penanganan COVID-19, Indonesia Terserah Masuk Google Trend

Nasional

Menag Umumkan Nasib Pemberangkatan Jemaah Haji Selasa Besok

Nasional

Nilai Tertinggi SKD CPNS, Ini Nama-namanya

Nasional

Perhimpunan Dokter Umum Indonesia Surati Jokowi. Begini Isi Suratnya!
Menteri Pemberi Izin Masuknya TKA China

Nasional

Ketum PP KB-PII: Menteri Pemberi Izin Masuknya TKA China Harus Direshuffle