Home / Nasional

Senin, 11 Mei 2020 - 15:49 WIB

Sri Mulyani: Pembayaran DBH ke DKI Setelah Audit BPK. Ketua BPK: Tak Ada Hubungannya!

Jakarta – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebutkan belum dilunasinya dana bagi hasil (DBH) kepada Pemprov DKI Jakarta karena menunggu audit dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Ketua BPK Agung Firman Sampurna pun membantah. Dia menjelaskan tak ada kaitannya antara pembayaran DBH dengan hasil pemeriksaan BPK.

“Penting juga untuk ditegaskan di sini bahwa adalah tidak relevan itu menggunakan pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan sebagai dasar untuk membayar DBH. Tidak ada hubungannya,” kata dia dalam telekonferensi, Senin (11/5/2020).

Pihaknya pun sudah menyurati Sri Mulyani pada 28 April 2020 mengenai persoalan DBH tersebut.

Baca  Nilai Tertinggi SKD CPNS, Ini Nama-namanya

Baca: Stafsus Sri Mulyani Ungkap Utang-Piutang Pusat dengan DKI di Bawah Kendali Anies

“Tidak ada hubungan antara pembayaran kewajiban Kementerian Keuangan kepada Pemerintah Provinsi DKI atau pemerintah daerah yang mana pun, terkait kurang bayar kewajiban mereka, terkait dana bagi hasil dengan pemeriksaan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan, tidak ada hubungannya,” lanjutnya.

Lanjut dia, yang dilakukan oleh institusinya adalah pemeriksaan, sementara yang dilakukan oleh pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Keuangan adalah pengelolaan keuangan negara.

Baca  Luhut Ngotot Indonesia Butuh TKA China, Gerindra: Berhentilah Berpihak Pada Warga Negara Asing

“Tidak ada satupun yang kemudian mengatur bahwa pembayaran kewajiban yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan, khususnya pemerintah pusat itu menunggu hasil audit dari Badan Pemeriksa Keuangan, khususnya mengenai dana bagi hasil,” tegasnya.

“Silakan saja Kementerian Keuangan untuk membuat keputusan mengenai masalah bayar atau tidak bayar itu di tangan Kementerian Keuangan, tidak perlu dihubung-hubungkan dengan pemeriksaan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan,” tambahnya.

Sri Mulyani sebelumnya mengatakan, untuk pembayaran DBH 2019 akan dilakukan setelah mendapat audit dari BPK.

Baca  Sri Mulyani: Kenapa Takut Utang? Harta Kita Banyak

“Yang Pak Anies minta DBH kami 2019. Setiap daerah, jadi DBH tahun 2019 yang waktu itu kami bayarkan menurut UU APBN itu pasti berbeda dengan realisasinya. Maka apa yang terjadi pada akhir tahun APBN nanti, buat laporan keuangan diaudit oleh BPK, BPK menyebutkan ‘Oh ternyata penerimaan pajak sekian, maka DBH tahun lalu yang kurang bayar, harus dibayarkan’,” kata Sri Mulyani dalam teleconference, Jumat (17/4/2020).

Share :

Baca Juga

Nasional

PNS Jangan Ngeluh Ya, Tahun Depan Gaji Dipotong Tiga Persen: Buat Apa Nih?

Nasional

Paket Prabowo Subianto-Puan Maharani Sudah Dirancang Jauh-jauh Hari

Nasional

Ditjen Imigrasi Kemkumham Memberikan Izin Tinggal Terpaksa kepada 2.643 WN Tiongkok

Nasional

Perhimpunan Dokter Umum Indonesia Surati Jokowi. Begini Isi Suratnya!
Tarif Terkini dan Cara Menghitung

Nasional

Keluhan Listrik Naik, Ini Tarif Terkini dan Cara Menghitung Tagihan Pribadi

Nasional

Bintang Tsurayya Tanda Berhentinya Wabah? Ini Penjelasan Lapan

Nasional

MUI Jatim Sesalkan Petugas PSBB, Kasari Habib Umar Assegaf Bangil

Nasional

Tidak Semua, Ini Syarat Menikmati Listrik Gratis dari Jokowi