Home / Nasional

Jumat, 29 Mei 2020 - 03:11 WIB

Soal Desa yang Tak Salurkan BLT, Kemendes Akan Berikan Sanksi

Terkait desa yang terdampak pandemi Covid-19 yang tidak menyalurkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa untuk membantu masyarakat, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) mengatakan bahwa pihaknya akan memberikan sanksi.

Hal itu disampaikan Mendes PDTT Abdul Halim Iskandar dalam konferensi pers di Kantor Kemendes PDTT di Jakarta, Jumat (29/5/2020).

“Mereka yang tidak menggunakan Dana Desa untuk BLT Dana Desa dalam konteks dampak, itu akan kena penundaan, bahkan pengurangan Dana Desa pada masa yang akan datang,” tegasnya.

Baca  Politikus PDIP Polisikan Novel, Pengacara: Dewi Tanjung Sedang Pertontonkan Fitnah Keji

Selain itu, Mendes juga menjelaskan bahwa penangguhan hingga pengurangan itu akan memberikan kesadaran bagi kepala daerah bahwa penanganan Covid-19 perlu dilakukan sebagai upaya untuk mengatasi permasalahan kesehatan hingga ekonomi.

Sementara itu, ia mengatakan bahwa penyaluran BLT Dana desa juga terkait isu kemanusiaan. Jika penyaluran itu dilakukan secepatnya maka akan dapat meringankan beban warga desa yang benar-benar terdampak Covid-19.

Baca  Aneh! Wakil Ketua DPRD Trenggalek Masuk Data Penerima BLT Kemensos

“Kenapa? Karena ini masalah kemanusiaan,” katanya.

Ia juga menyampaikan bahwa penangguhan hingga pengurangan tidak akan dilakukan terhadap desa yang telah menganggarkan BLT Dana Desa Desa dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) mereka.

Namun, sesuai dengan situasi di lapangan mereka kemudian tidak menggunakan program tersebut karena tidak ada warga desanya yang terkena dampak Covid-19.

Baca  Viral Video Diduga Bupati Boltim Marah soal BLT: Goblok Itu Menteri

“Kalau seperti itu bukan sanksi, tetapi justru apresiasi karena desanya sangat bagus. Meskipun kasus seperti itu kecil sekali, tetapi memang ada,” kata Mendes.

Lebih jelasnya, Mendes mengatakan bahwa penggunaan Dana Desa untuk BLT Dana Desa merupakan sebuah keniscayaan di tengah kondisi darurat berupa bencana non-alam.

“Dan itu sudah dipayungi oleh Undang-Undang,” demikian kata Gus Menteri. (iz)

Share :

Baca Juga

Nasional

Menolak RUU Omnibus Law, Buruh Rencana Mogok Massal

Nasional

Kerja dalam Senyap, Prabowo Sulap RS Kemenhan Jadi RS Khusus Corona

Nasional

PA 212 Tuntut Pemerintah Stop Proyek Ibu Kota Baru Sampai Masalah BPJS

Nasional

Serang Anak Buah Prabowo, Tifatul Sembiring: Anda di Paripurna Ngomong Lain

Nasional

Siapkan Duit Rp 720 Triliun, Luhut: Jangan Bilang Saya Mengurusi Semua, Ini juga Bidang Saya

Nasional

Jokowi Minta Ditunjukkan Negara yang Berhasil Lockdown, Natalius Pigai: Vietnam!

Nasional

Jubir Pemerintah RI Bantah Tudingan Manipulasi Data Kasus Corona
Rincian THR PNS Eselon III ke Bawah

Nasional

Ini Rincian THR PNS Eselon III ke Bawah Setelah Dipotong Beberapa Persen