Home / Hukum

Sabtu, 6 Juni 2020 - 06:26 WIB

Rocky Gerung: MK Itu Otaknya di Istana, Kakinya Dirante Senayan, Hanya Tangannya yang Bebas Transaksi

Mahkamah Konstitusi (MK) yang notabene menjadi lembaga penegak demokrasi seperti terbelenggu oleh kepentingan beberapa kelompok. Hal itu merujuk sejumlah keputusan yang dihasilkan ketika Judicial Review (JR) atau uji materi sejumlah UU.

Pengamat Politik dari Universitas Indonesia (UI), Rocky Gerung mengatakan, UU Pemilu 7/2017 yang digugat oleh beberapa elemen masyarakat, termasuk dirinya pada 2018 lalu mengindikasikan MK seperti dikooptasi oleh kekuatan besar.

Baca  Iuran BPJS Naik Lagi, Rocky Gerung: Istana Semakin Arogan!

Sehingga, acap kali keputusan yang dihasilkan bersifat politis. Terutama soal Presidential Threshold (PT) dalam UU Pemilu.

itu otaknya di Istana diatur di sana, kakinya dirantai di Senayan atau DPR, cuma tangannya aja dia itu yang bebas, bebas transaksi dan lain-lain,” kata Rocky Gerung saat mengisi diskusi bertajuk ‘Ambang Batas Pilpres dan Ancaman Demokrasi’, pada Jumat (5/6).

Baca  Rocky Gerung: Corona Baru Berhenti di Tahun 2070! Apa Maksudnya?

Menurut, filsuf UI itu, ambang batas di dalam sistem parlementer tidak diperlukan sama sekali. Sebab, adanya ambang batas presiden yang mencapa 20 persen justru membatasi partisipasi masyarakat dalam berdemokrasi.

“Gak boleh ada threshold dalam sistem presidensial. Ikut kami mengujikan UU Pemilu soal threshold. Ini adalah gerakan yang mengharuskan karena ada masalah demokrasi yang terjadi sekarang ini,” demikian Rocky Gerung.

Baca  Romi Sebut Punya PR Jadi Imam Tarawih Usai Bebas dari Penjara

Menurutnya, dewasa ini ada niat untuk menuduh Pancasila bukan ideologi. Mereka juga pemburu rente karena memiliki orientasi mencari keuntungan finansial. “Ada bandar di balik gerakan mereka, mulai dari bandar menengah sampai bandar papan atas.

Bandar menengah misalnya oknum pengusaha pom bensin dan perkebunan, dan bandar papan atas ya tak perlu saya sebutkan di sini,” tuturnya. (Rmol)

Share :

Baca Juga

Hukum

Diduga Hasil Korupsi, Harta Rp 4 T Milik Mantan Pejabat BUMN Akan Dilaporkan Ke Penegak Hukum

Hukum

Ditegur Pakai Masker, Polisi Ajak Duel Sesama Polisi, Akhirnya Dimutasi Kapolda Jabar

Hukum

Presiden Minta Dihadirkan di Sidang MK. Kenapa?

Hukum

Kejaksaan Agung Yakin Jiwasraya Direncanakan Dibobol, Kerugian Negara Ditaksir 17 Triliun

Hukum

Romi Sebut Punya PR Jadi Imam Tarawih Usai Bebas dari Penjara

Hukum

Suap Impor Bawang, Eks Politikus PDIP Dituntut 10 Tahun Bui

Hukum

Mau Beri Bantuan ke Driver Ojol, Perlu Koordinasi Aparat untuk Menjaga Terjadinya Kerumunan

Hankam

Gawat! Laporan WSJ; China Suap NU dan Muhammadiyah Soal Uighur