Home / Politik

Kamis, 14 Mei 2020 - 15:55 WIB

PKS, Demokrat, dan PAN Desak Jokowi Batalkan Kenaikan BPJS

Tiga fraksi di DPR RI yakni Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Demokrat, Partai Amanat Nasional (PAN) mendesak Presiden Joko Widodo (Jokowi) membatalkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 64 Tahun 2020 tentang Jaminan Kesehatan segera dibatalkan.

Wakil Ketua Fraksi PKS Mulyanto mengkritik keputusan pemerintah yang kembali menaikkan iuran BPJS Kesehatan. Menurutnya, kebijakan itu tidak tepat dan semakin memberatkan masyarakat saat pandemi virus corona (Covid-19).

Mulyanto pun minta pemerintah segera membatalkan regulasi yang dikeluarkan 6 Mei 2020 itu karena tidak sesuai dengan amar putusan Mahkamah Agung Nomor 7P/HUM/2020 yang telah membatalkan regulasi terkait kenaikan iuran BPJS Kesehatan sebelumnya.

“(Saya) minta pemerintah membatalkan Perpres No. 64/2020 yang menjadi dasar hukum kenaikan iuran (BPJS Kesehatan),” kata Mulyanto dalam keterangannya, Kamis (14/5).

Baca  Iuran BPJS Naik Lagi, Rocky Gerung: Istana Semakin Arogan!

Secara hukum, kata Mulyanto, regulasi baru yang dibuat Jokowi untuk menaikkan iuran BPJS Kesehatan ini bermasalah karena tumpang tindih dengan Perpres 75/2019 yang masih berlaku.

Menurutunya, dalam amar putusan MA Nomor 7P/HUM/2020 yang dibatalkan hanya Pasal 34 ayat (1) dan (2) karena bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal 2 UU Sistem Jaminan Sosial Nasional dan Pasal 2 UU BPJS.

Terpisah, Wakil Ketua Fraksi Partai Demokrat Didik Mukrianto juga meminta Perpres 64/2020 segera dibatalkan. Ia meminta pemerintah tidak menambah kesulitan yang dialami masyarakat di tengah pandemi virus corona.

“Sebaiknya Perpres Nomor 64 Tahun 2020 dicabut kembali atau dibatalkan,” kata Didik.

Ia menyebut kenaikan iuran BPJS Kesehatan di tengah kesulitan dan penderitaan rakyat menghadapi pandemi virus corona seperti saat ini bertolak belakang dengan semangat melindungi segenap warga negara, sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945.

Baca  Video, BPJS Kesehatan Batal Naik, Jokowi Minta Dasar Hukum Baru

Senada, anggota DPR dari Fraksi PAN Yandri Susanto juga ikut meminta pemerintah membatalkan Perpres 64/2020 demi membahagiakan masyarakat. Menurutnya, masyarakat sedang mengalami kesulitan mencari nafkah dan pekerjaan di tengah pandemi virus corona.

“Mohon kiranya kenaikan (iuran) BPJS Kesehatan itu dibatalkan untuk membahagiakan,” ujarnya.

Wakil ketua umum PAN itu mengatakan masalah kesehatan adalah tanggung jawab pemerintah karena menyangkut hajat hidup orang banyak. Menurutnya, kenaikan iuran BPJS Kesehatan ini akan meruntuhkan antibodi masyarakat yang sedang bertahan saat pandemi.

Sebelumnya, Jokowi kembali menaikkan iuran BPJS Kesehatan. Kenaikan iuran peserta mandiri kelas I dari Rp80 ribu menjadi Rp150 ribu per orang per bulan dan iuran peserta mandiri kelas II dari Rp51 ribu menjadi Rp100 ribu per orang per bulan, berlaku mulai 1 Juli 2020.

Baca  Sering Dikomplain, 4 Keluhan Ini Kerap Dialami Pasien Pengguna BPJS Kesehatan

Sementara iuran peserta mandiri kelas III yang naik dari Rp25.500 menjadi Rp35 ribu per orang per bulan berlaku mulai 2021 mendatang. Keputusan mengerek iuran ini dilakukan Jokowi tidak lama setelah MA membatalkan kenaikan iuran BPJS Kesehatan sebesar 100 persen pada awal 2020 lalu.

Direktur LBH Jakarta Arif Maulana menilai langkah Jokowi kembali menaikkan iuran BPJS Kesehatan adalah bentuk pembangkangan terhadap hukum dan bermain-main dengan putusan MA.

Menurutnya, Jokowi juga telah melanggar ketentuan Pasal 31 UU Mahkamah Agung dan juga asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan dalam UU Nomor 12 Tahun 2011 dengan mereplikasi peraturan yang telah dinyatakan tidak sah. (fra)

Share :

Baca Juga

Politik

Proyek Ibu Kota Baru Masih Lanjut? Ini Jawaban Pak Luhut!

Politik

PDIP Soroti PSBB DKI Tak Tegas, Anies Tak Turun Lapangan

Politik

Keluhan Lonjakan Tarif, PKS Minta PLN Transparan Soal Tarif Listrik di Masa Darurat Corona

Politik

Jokowi Bagi Sembako Ke Gang Sempit, Pengamat: Janganlah Pak Presiden Ambil Kewenangan Ketua RT
harga rapid tes corona

Politik

Kritisi Kenaikan BPJS Kesehatan, Fadli Zon: Apa Namanya Kalau Bukan Jahat?

Politik

MUI: Terbuka Kemungkinan Covid-19 Bagian Konspirasi Politik AS-China

Politik

Mahfud MD; Terkait Corona Jangan Ada Kepala Daerah Cari Panggung. Siapa yang Dimaksud? Anies Kah?

Politik

Jika Langkah Politik Nasdem Membahayakan, Reshuffle Kabinet Bakal Lebih Cepat