Home / Pemerintah / Pendidikan

Jumat, 14 Februari 2020 - 01:00 WIB

Perpres PPPK Belum Jelas, Kabar Baiknya dari Kepala BKN Ini

BERITAWAJO.COM, Hingga saat ini, nasib 51 ribu PPPK (pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja) hasil seleksi tahap I Februari 2019 dari jalur honorer K2, belum jelas.

Sampai medio Februari 2020, Perpres yang mengatur tentang jabatan serta gaji PPPK belum juga ada kabarnya kapan diterbitkan.


Foto Istimewa

Padahal saat rapat kerja Komisi II DPR RI dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Tjahjo Kumolo dan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana pada pertengahan Januari 2020, disebutkan Perpres-nya akan terbit dua pekan lagi. Namun, hingga saat ini tidak ada kabar tentang Perpres-nya.

Baca  Kominfo Minta Publik Tak Boros Pakai Internet di Tengah Pandemi Covid-19

Kepala BKN yang dihubungi JPNN.com (grup fajar.co.id) mengatakan, semua menteri terkait sudah menandatangi rancangan Perpres tersebut.

Artinya isi yang termaktub dalam Rancangan Perpres sudah disepakati seluruh kementerian terkait.

Kalau kemudian Perpres belum juga diterbitkan, Bima tidak bisa berkata apa-apa lagi. Sebab, di tingkat kementerian/lembaga semua sudah clear.

“Berdoa saja semoga Perpres cepat keluar. Kalau di tingkat K/L sudah tidak ada masalah makanya kan posisi Perpres ada di Setneg,” ujar Bima, Jumat (14/2).

Baca  Nasib Honorer, Mardani Ali Sera: Presiden yang Mesti Ambil Tanggung Jawab

Berbeda lagi sikap yang ditunjukkan Mendikbud Nadiem Makarim. Walaupun 51 ribu PPPK yang lulus kebanyakan guru honorer K2, dia enggan berkomentar lebih. Alasannya, bukan kewenangannya untuk menginformasikan status Perpres PPPK.

“Mohon maaf, soal Perpres PPPK bukan ranah saya untuk menginformasikan. MenPAN-RB dan BKN lah yang lebih berhak menjawab,” ujarnya.

Nadiem mengatakan, pemerintah terus berupaya mencarikan solusi terbaik untuk penyelesaian masalah guru honorer. Diakuinya masalah guru honorer ini cukup pelik sehingga tidak bisa gegabah menetapkan solusinya.

Baca  Honorer K2 di Ambang Batas Pensiun, Begini Kepasrahan Eko Mardiono Cs

“Makanya untuk menyelamatkan guru-guru honorer yang berkinerja baik tetapi gajinya kecil, kami berikan kewenangan kepada kepala sekolah untuk mengambil maksimal 50 persen dana BOS untuk gaji guru honorer,” bebernya.

Demikian berita ini dikutip dari FAJAR.CO.ID untuk dapat kami sampaikan kepada pembaca sekalian.

Share :

Baca Juga

Pemerintah

Kemenkeu: Iuran BPJS Kesehatan Harusnya Lebih Tinggi

Pendidikan

Sekolah TK di Jakarta Ini, SPP Saja Ratusan Juta; Warganet Heboh!

Pendidikan

Ditemukan Pasal Aneh dalam RUU Omnibus Law Cipta Kerja; Guru dan Dosen Asing Tak Perlu Disertifikasi

Pemerintah

Masyarakat Mengaku Kesulitan Daftar Kartu Prakerja ala Jokowi. Kok Bisa?

Pemerintah

Anies Sudah Lama Ingin Lockdown Jakarta, tapi Terganjal Pusat. Ini Kata Ketua Komisi V DPR

Pendidikan

Kereen! Siswa Terlambat Dihukum Shalat Dhuha

Pendidikan

Mau dapat Beasiswa KIP Kuliah 2020? Ini Syarat dan Cara Pendaftarannya

Pendidikan

Kecewa, Ketum IGI Serukan Guru Honorer Bersatu Tinggalkan Ruang Kelas