Home / Hukum

Rabu, 20 Mei 2020 - 00:56 WIB

Penggugat Perppu Corona Harap Jokowi Hadir di Sidang MK Hari Ini

Presiden RI Joko Widodo (tengah) saat berada di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 28 Januari 2020. (ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A)

Presiden RI Joko Widodo (tengah) saat berada di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 28 Januari 2020. (ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A)

Koordinator Masyarakat Anti-Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman tetap mengharapkan kehadiran Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) dalam sidang lanjutan uji materi Perppu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19, di Mahkamah Konstitusi (MK), Rabu (20/5) besok.

Sebab, Boyamin mengatakan dalam surat panggilan MK menyebutkan agenda sidang besok adalah mendengarkan keterangan Presiden. Apalagi, kata dia, Perppu Nomor 1 Tahun 2020 tersebut ditandatangani Jokowi.

“Kami sebenarnya berharap Presiden Jokowi yang hadir langsung karena dalam surat panggilan MK disebut agenda mendengar keterangan Presiden,” kata Boyamin kepada CNNIndonesia.com melalui keterangan tertulis, Selasa (19/5).

Baca  Pasien Positif Corona Bertambah Tiap Hari, Balikpapan Ingin Terapkan PSBB

Pernyataan ini ia lontarkan merespons pemberitaan sejumlah media yang mengatakan Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H Laoly, menegaskan akan menghadiri persidangan uji materi. Yasonna bilang sidang besok juga akan dihadiri Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Jaksa Agung ST Burhanuddin sebagai perwakilan Presiden.

Boyamin berpendapat rakyat tidak akan mendapat kepuasan jika yang memberi keterangan hanya sekelas menteri saja.

“Kita ingin mendengar langsung dari sang dirigen negeri ini akan dibawa ke mana irama negeri ini untuk menghadapi corona dengan gemilang atau sebaliknya,” ujarnya.

Baca  Rocky Gerung: MK Itu Otaknya di Istana, Kakinya Dirante Senayan, Hanya Tangannya yang Bebas Transaksi

Meskipun begitu, ia mafhum bahwa tidak ada ketentuan rigid yang bisa memaksa Presiden harus menghadiri persidangan. Hanya saja, kata Boyamin, siapa pun yang mewakili harus bisa menjelaskan urgensi kekebalan absolut pejabat sebagaimana rumusan Pasal 27 Perppu tersebut.

“Dan jika penjelasannya tidak memadai, maka jangan salahkan Hakim MK memutuskan untuk membatalkan pasal 27 Perppu Corona,” ucapnya.

Dalam permohonan gugatan uji materi, Boyamin menilai Pasal 27 Perppu Nomor 1 Tahun 2020 dapat membuat pejabat seperti manusia setengah dewa lantaran tidak bisa dituntut dan dipidana.

Baca  Diduga Hasil Korupsi, Harta Rp 4 T Milik Mantan Pejabat BUMN Akan Dilaporkan Ke Penegak Hukum

Ia berpendapat kekebalan hukum yang diperoleh pejabat melalui pasal tersebut mencederai rasa keadilan rakyat.

“Ketentuan a quo akan menjadikan penguasa/ pejabat menjadi manusia setengah dewa, otoriter, tidak demokratis dan dijamin tidak khilaf atau salah,” ucap Boyamin selaku Pemohon Perkara Nomor 24/PUU-XVIII/2020 saat membacakan permohonan uji materi di Gedung MK, Jakarta, Selasa (28/4). (ryn)

Share :

Baca Juga

Hukum

Cegah Corona di Penjara, Yasonna Usul Bebaskan 300 Napi Korupsi di Atas 60 Tahun

Hukum

Habib Bahar Kini Berbeda, Dia Beberkan Sikap Sipir di Nusakambangan

Hukum

Dipecat Jokowi, Eks Komisioner KPU Evi Novida Gugat ke PTUN

Hukum

Hukuman Romahurmuziy Dipotong Jadi 1 Tahun, ICW: Lebih Rendah dari Kepala Desa PemerasĀ 

Hukum

Postingan Tara Basro yang Nyaris Tanpa Busana Tidak Melanggar UU ITE! Ini Kata Sekjen Federasi Umat Islam

Hukum

Kuasa Hukum: Ruslan Buton Dipecat Dari TNI Karena Tolak TKA China Masuk Ke Maluku

Hukum

Berkah Habib Bahar bin Smith Dipenjara, Satu Blok Napi Jadi Bisa Ngaji

Hukum

Rocky Gerung: MK Itu Otaknya di Istana, Kakinya Dirante Senayan, Hanya Tangannya yang Bebas Transaksi