Home / Politik

Jumat, 10 April 2020 - 16:37 WIB

PDIP Nilai Anies Lamban Baru Berlakukan PSBB di DKI Jumat

Jakarta – Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi PDIP Gilbert menilai Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan lamban dalam pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) untuk menanggulangi virus corona (Covid-19).

Padahal, kata Gilbert, sebelumnya Anies sering menyampaikan bahwa pemerintah pusat perlu segera mengambil langkah tertentu.

“Setelah PSBB diputuskan oleh Menkes, ternyata DKI malah melaksanakannya 3 hari kemudian. Kesan lambat ini sangat terasa karena ucapannya yang selalu minta segera,” ujar Gilbert dalam keterangan tertulisnya yang diterima CNNIndonesia.com, Kamis (9/4).

Diketahui, permohonan Anies agar Jakarta mendapat status PSBB dikabulkan Menkes Terawan pada Selasa (7/4). Namun, Anies baru memberlakukan PSBB pada Jumat (10/4) atau tiga hari setelah izin diterbitkan Terawan. Namun, Anies masih belum merampungkan pergub pelaksanaan PSBB.

Baca  Nasib Honorer, Mardani Ali Sera: Presiden yang Mesti Ambil Tanggung Jawab

Menurut Gilbert, seharusnya sebelum mengajukan permohonan PSBB, satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di bawah Anies sudah menyiapkan segala hal teknis dengan matang. Namun, realitanya tidak demikian.

“Seharusnya SKPD terkait sudah disiapkan untuk menyikapinya, terutama data penerima bantuan,” ujar dia.

Menurut Gilbert, Pemprov DKI juga perlu memberlakukan transparansi penerima bantuan selama PSBB. Sebab, selama PSBB, Pemprov DKI di bawah Anies bertanggung jawab kepada 1,1 juta warga miskin penerima bantuan sosial (bansos).

Baca  Ahmad Dhani Sebut Ada Konspirasi di Balik Virus Corona, Indonesia Akan Tunduk

Sementara itu, DKI pun masih meminta bantuan kepada pemerintah pusat untuk memberikan dana bansos sebesar Rp880 ribu kepada sekitar 2,6 juta warga rentan miskin yang akan terdampak dari kebijakan PSBB.

“Karena itu perlu transparansi nama dan alamat penerima 3,7 juta masyarakat yg diajukan gubernur untuk mendapat bantuan. Diharapkan besok Jumat bantuan sudah diterima tanpa mengakibatkan antrian,” tegasnya.

Dihubungi terpisah, Ketua II Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan Covid-19 Provinsi DKI Jakarta Catur Laswanto mengatakan, Pemprov masih merampungkan pergub terkait PSBB.

Baca  Demokrat Sebut Pemindahan Bahar Smith Sulit Diterima Logika

Catur menjelaskan, nantinya dalam pergub akan dijelaskan lebih detail mengenai pelaksanaan PSBB di ibu kota.

“Nanti akan diatur detailnya dalam pergub yang akan diterbitkan segera,” ucap Catur kepada CNNIndonesia.com.

Anies sebelumnya mengakui sudah merampungkan pergub mengenai PSBB. Namun, ada beberapa hal yang masih perlu difinalisasi. Misalnya terkait dengan pemberian izin angkutan online.

Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu menyatakan, saat ini pihaknya masih menunggu keputusan pemerintah pusat terkait hal tersebut.

“Kami sedang diskusikan itu, mudah-mudahan ada kabar baik. Selama mereka memiliki protap, tentunya diizinkan,” jelas Anies.(CNN)

Share :

Baca Juga

Politik

Susi Bela Rizal Ramli yang Dianggap Sampah Sebut Jokowi Minta Bantuan

Politik

Anggota Komisi VI DPR Meminta Tinjau Ulang Implementasi Kartu Pra Kerja

Politik

Gus Yaqut: Bubarkan Saja Stafsus Milenial, Tidak Berfaedah

Politik

Wacana Presiden 3 Periode, Politikus PKS: Bravo untuk Pak Jokowi

Politik

Belva Stafsus Jokowi: Jika Konflik Kepentingan, Saya Mundur Saat Ini

Politik

Tifatul Sembiring Mulai Khawatir Partai Gelora Indonesia Acak-acak Kader PKS

Politik

Nasib Honorer, Mardani Ali Sera: Presiden yang Mesti Ambil Tanggung Jawab

Politik

Jokowi Bagi Sembako Ke Gang Sempit, Pengamat: Janganlah Pak Presiden Ambil Kewenangan Ketua RT