Home / Pemerintah

Jumat, 27 Maret 2020 - 11:41 WIB

Anies Sudah Lama Ingin Lockdown Jakarta, tapi Terganjal Pusat. Ini Kata Ketua Komisi V DPR

BERITAWAJO.COM – Wakil Ketua Komisi V DPR Syarief Abdullah Alkadrie mendesak pemerintah pusat untuk menyetujui desakan lockdown di DKI Jakarta. Persamaan persepsi itu, kata Syarief, dibutuhkan untuk memutus mata rantai penyebaran virus COVID-19 khususnya di DKI Jakarta.

Berdasarkan data pada Kamis (26/3) pukul 18.00 WIB, pasien positif COVID-19 di Jakarta mencapai 515 orang, angka itu meningkat dari sebelumnya yang berjumlah 472 orang. Jumlah ini merupakan angka mayoritas dari total pasien corona di Indonesia sebanyak 893 orang.

“Ya saya kira sekarang harus sama sudah antara pemerintah pusat dan DKI persepsinya seperti sebagaimana yang sudah diutarakan oleh Gubernur sebelumnya. Pak gubernur kan udah minta lockdown untuk Jakarta, saya kira itu lebih efektif, karena semua orang kan masuk DKI,” ujar Syarief saat dihubungi, Jumat (27/3).

Baca  Ahok Disebut Menjadi Pemimpin Ibukota Negara Baru; Pengamat Mempertanyakan

Anggota Fraksi Nasdem itu mengatakan, keputusan untuk melakukan lockdown di Jakarta, menurut Syarief sebelumnya telah disampaikan oleh Gubernur DKI, Anies Baswedan. Terlebih menurutnya DKI memiliki potensi besar dalam proses penyebaran virus corona itu.

“Saya kira sebenarnya ini kan sudah lama ini yang diwacanakan oleh Gubernur DKI kan untuk me-lockdown Jakarta. Tetapi terganjalnya di pemerintah pusat. Karena DKI ini sentral masuk, jadi saya kira bisa itu untuk DKI itu perlu diambil tindakan lockdown seperti itu, khusus DKI,” ungkap Syarief.

Baca  Anies Main Cantik, Pembungkus Bansos Bertuliskan 'Bantuan Ini Dibiayai APBD DKI'

Terkait solusi lockdown itu, Syarief pun meminta agar Gubernur nantinya dapat merelokasi anggaran yang berasal dari APBD sebagai dana subsidi silang bagi mereka para pekerja harian yang akan terdampak bila lockdown itu jadi untuk dilakukan.

“Kan DKI ndak terlalu besar juga penduduknya, ya sekitar 7 jutaan ya. Nah ini kan sudah bisa dipetakan mana masyarakat yang kurang mampu, kemudian bagaimana pekerja harian, nah itu saya kira bisa relokasi APBD DKI maupun APBN untuk menanggulangi itu,” kata Syarief.

Terkait opsi lockdown, sejumlah rapat dan pembicaraan telah dilakukan Anies Baswedan selaku Gubernur dengan sejumlah lembaga terkait. Anies dalam sejumlah rapat sudah menyiapkan sejumlah langkah bila nantinya Jakarta harus lockdown sebagian atau secara keseluruhan. Mantan Mendikbud itu memastikan Jakarta sudah siap dengan kondisi terburuk.

Baca  Cara Pemerintah Blokir Ponsel Ilegal yang Dimulai Hari Ini

“Begini, kami di Jakarta harus antisipasi semua kemungkinan. Tapi terkait tahap pada saat ini adalah kita melakukan pengurangan interaksi, itu yang kita lakukan sekarang,” kata Anies.

Anies pun telah menggelar rapat dengan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona DKI Jakarta di Balai Kota, Senin (16/3). Salah satu yang dibahas, yakni segala hal yang harus dilakukan bila isolasi, pembatasan wilayah, lockdown, harus diterapkan satu wilayah.

Sumber

Share :

Baca Juga

Pemerintah

Lagi, Polisi Aktif Mengisi Posisi Jabatan Sipil

Nasional

Besaran Gaji PPPK, Ini Kabar Bahagia dari Menkeu Sri Mulyani

Pemerintah

Perpres PPPK Belum Jelas, Kabar Baiknya dari Kepala BKN Ini

Pemerintah

Menko Mahfud: Haram Tiru Sistem Pemerintahan Era Nabi Muhammad

Pemerintah

Yusril Ihza Mahendra; Pertimbangan Ekonomi Nomor Dua, Pemerintah Jangan Tutupi Apa yang Terjadi

Pemerintah

Sah! Presiden Jokowi Putuskan Membayar THR untuk Seluruh PNS, TNI, Polri, Hingga Eselon III
Ridwan Kamil Kritik Pusat

Pemerintah

Ridwan Kamil Kritik Keras Pemerintah Pusat Soal Data Bansos

Pemerintah

Cara Pemerintah Blokir Ponsel Ilegal yang Dimulai Hari Ini