Home / Pemerintah

Jumat, 27 Maret 2020 - 11:41 WIB

Anies Sudah Lama Ingin Lockdown Jakarta, tapi Terganjal Pusat. Ini Kata Ketua Komisi V DPR

BERITAWAJO.COM – Wakil Ketua Komisi V DPR Syarief Abdullah Alkadrie mendesak pemerintah pusat untuk menyetujui desakan lockdown di DKI Jakarta. Persamaan persepsi itu, kata Syarief, dibutuhkan untuk memutus mata rantai penyebaran virus COVID-19 khususnya di DKI Jakarta.

Berdasarkan data pada Kamis (26/3) pukul 18.00 WIB, pasien positif COVID-19 di Jakarta mencapai 515 orang, angka itu meningkat dari sebelumnya yang berjumlah 472 orang. Jumlah ini merupakan angka mayoritas dari total pasien corona di Indonesia sebanyak 893 orang.

“Ya saya kira sekarang harus sama sudah antara pemerintah pusat dan DKI persepsinya seperti sebagaimana yang sudah diutarakan oleh Gubernur sebelumnya. Pak gubernur kan udah minta lockdown untuk Jakarta, saya kira itu lebih efektif, karena semua orang kan masuk DKI,” ujar Syarief saat dihubungi, Jumat (27/3).

Baca  ASN Boleh Memiliki Istri 4 Asal Syarat Ini Terpenuhi

Anggota Fraksi Nasdem itu mengatakan, keputusan untuk melakukan lockdown di Jakarta, menurut Syarief sebelumnya telah disampaikan oleh Gubernur DKI, Anies Baswedan. Terlebih menurutnya DKI memiliki potensi besar dalam proses penyebaran virus corona itu.

“Saya kira sebenarnya ini kan sudah lama ini yang diwacanakan oleh Gubernur DKI kan untuk me-lockdown Jakarta. Tetapi terganjalnya di pemerintah pusat. Karena DKI ini sentral masuk, jadi saya kira bisa itu untuk DKI itu perlu diambil tindakan lockdown seperti itu, khusus DKI,” ungkap Syarief.

Baca  Catat! Jokowi Gratiskan Tagihan Listrik 3 Bulan untuk Pelanggan 450 VA dan Diskon 50% untuk 900 VA

Terkait solusi lockdown itu, Syarief pun meminta agar Gubernur nantinya dapat merelokasi anggaran yang berasal dari APBD sebagai dana subsidi silang bagi mereka para pekerja harian yang akan terdampak bila lockdown itu jadi untuk dilakukan.

“Kan DKI ndak terlalu besar juga penduduknya, ya sekitar 7 jutaan ya. Nah ini kan sudah bisa dipetakan mana masyarakat yang kurang mampu, kemudian bagaimana pekerja harian, nah itu saya kira bisa relokasi APBD DKI maupun APBN untuk menanggulangi itu,” kata Syarief.

Terkait opsi lockdown, sejumlah rapat dan pembicaraan telah dilakukan Anies Baswedan selaku Gubernur dengan sejumlah lembaga terkait. Anies dalam sejumlah rapat sudah menyiapkan sejumlah langkah bila nantinya Jakarta harus lockdown sebagian atau secara keseluruhan. Mantan Mendikbud itu memastikan Jakarta sudah siap dengan kondisi terburuk.

Baca  Ikatan Dokter Indonesia Protes dan Mengancam Mogok Tangani Pasien Corona

“Begini, kami di Jakarta harus antisipasi semua kemungkinan. Tapi terkait tahap pada saat ini adalah kita melakukan pengurangan interaksi, itu yang kita lakukan sekarang,” kata Anies.

Anies pun telah menggelar rapat dengan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona DKI Jakarta di Balai Kota, Senin (16/3). Salah satu yang dibahas, yakni segala hal yang harus dilakukan bila isolasi, pembatasan wilayah, lockdown, harus diterapkan satu wilayah.

Sumber

Share :

Baca Juga

Pemerintah

Mau Dapat Bantuan Langsung 600.000 dari Pemerintah? Ini Syaratnya

Pemerintah

Pemerintah Akan Tarik Utang Lagi Rp 990 Triliun, Skemanya Masih Disusun

Pemerintah

Luhut Pastikan Proyek 5 Destinasi Wisata Lanjut Meski Ada Corona

Pemerintah

Pemerintah Belum Bayar Tagihan ke PLN Rp 48 Triliun

Pemerintah

Darurat Virus Corona, Kemenag Tak Layani Permohonan Pelaksanaan Akad Nikah. Kok Bisa?

Pemerintah

Sah! Presiden Jokowi Putuskan Membayar THR untuk Seluruh PNS, TNI, Polri, Hingga Eselon III

Pemerintah

49 TKA China di Kendari, Stafsus Kemnaker: Ilegal. Luhut: Tak Ada Prosedur Ilegal

Pemerintah

Peserta Pelatihan Kartu Prakerja Tidak Dijamin Mendapat Pekerjaan: Ini Alasannya