Home / Hukum

Kamis, 14 Mei 2020 - 00:08 WIB

Minta Kasus Kivlan Disetop, 3.332 Purnawirawan Pasang Badan

Ribuan purnawirawan TNI dan Polri diklaim memberikan dukungan kepada terdakwa kasus kepemilikan senjata api ilegal Kivlan Zen. Dari data yang diterima dari pengacara Kivlan, Tonin Tachta, setidaknya ada 3.332 purnawirawan TNI/Polri yang pasang badan dan meminta agar kasus Kivlan dihentikan.

“Mereka purnawirawan minta persidangan dihentikan,” kata Tonin, Rabu (13/5).

Tonin mengatakan, para purnawirawan itu telah mengetahui duduk perkara kasus yang menjerat Kivlan. Terutama setelah melihat hasil pemeriksaan terhadap salah satu tersangka yakni Iwan alias Helmi Kurniawan.

Baca  Kapolsek Diduga Mabuk Tabrak Rumah Warga, Balita dan Nenek Tewas

“Tidak ada perintah pembunuhan, tidak ada pembelian senjata setelah Iwan terima uang, karena senjata sudah ada di tangan Iwan, tidak ada rekaman suara seperti yang digadang-gadang, dan lain-lain,” tutur Tonin.

Salah satu purnawirawan yang memberikan dukungan yakni Kolonel (purn) Sugengwaras. Dalam surat yang diperoleh, Sugengwaras menyampaikan sejumlah hal yang diharapkan bisa dijadikan pertimbangan oleh majelis hakim.

Mulai dari karakter Kivlan selama berdinas aktif di militer, pernyataan bahwa Kivlan tidak pernah terlibat kasus pidana selama mengabdi di TNI AD, prestasi Kivlan, hingga kondisi kesehatannya saat ini yang membutuhkan perawatan intensif.

Baca  Digugat Pengelola Mal, Anies Baswedan Menang di MA

Dari berbagai pertimbangan itu, Sugengwaras berharap majelis hakim mengadili Kivlan secara adil. Serta meminta majelis hakim untuk menghentikan proses persidangan.

“Memohon kepada majelis hakim, untuk memutuskan bebas murni, tanpa syarat dari segala tuduhan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum,” ucap Sugengwaras dalam surat tersebut.

Dalam kasus ini, Kivlan didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum atas kepemilikan empat senjata api dan 117 peluru tajam. Kivlan juga disebut menerima aliran dana dari Habil Marati.

Baca  Polisi Jual Masker; Ini Kata Pengamat

Habil merupakan terdakwa dalam kasus perencanaan pembunuhan terhadap empat tokoh nasional.

Dalam eksepsi yang langsung dibacakan oleh Kivlan pada persidangan 22 Januari lalu, ia meminta majelis hakim membebaskannya dari perkara ini.

Kivlan berpendapat dakwaan yang telah disusun Jaksa Penuntut Umum tidak cermat, tidak jelas dan tidak lengkap. (dis)

Share :

Baca Juga

Hukum

Suap Impor Bawang, Eks Politikus PDIP Dituntut 10 Tahun Bui

Hukum

Viral Tweet Kocak Acara Penggeledahan KPK dari Netizen

Hukum

49 TKA Tiongkok Masuk ke Indonesia, Yasonna: Tidak Ada yang Dilanggar

Hukum

Polisi Jual Masker; Ini Kata Pengamat

Hukum

Massa FPI, GNPF dan PA 212; “India Teroris”

Hukum

Postingan Tara Basro yang Nyaris Tanpa Busana Tidak Melanggar UU ITE! Ini Kata Sekjen Federasi Umat Islam

Hukum

Koruptor Rp 477 M Dipenjara 2 Tahun, yang Korupsi Rp 30 Juta Dipenjara 4 Tahun

Hukum

Ternyata Wakapolri Hadir di Pesta Pernikahan Kompol Fahrul Sudiana