Home / Pemerintah

Minggu, 26 Januari 2020 - 02:54 WIB

Menko Mahfud: Haram Tiru Sistem Pemerintahan Era Nabi Muhammad

Di dalam diskusi bertajuk “Harapan Baru Dunia Islam: Meneguhkan Hubungan Indonesia-Malaysia” yang digelar di Gedung PBNU, Jakarta, Sabtu (25/1/2020), Menko Polhukam Mahfud MD menyatakan pesan penting. Yakni, adanya larangan mendirikan negara yang sistem pemerintahannya meniru sistem yang pernah ada di zaman Nabi Muhammad SAW.

“Kita dilarang mendirikan negara seperti yang didirikan nabi karena negara yang didirikan nabi merupakan negara teokrasi di mana nabi mempunyai tiga kekuasaan sekaligus,” tutur Mahfud, seperti dilansir Antara.

Baca  Darurat Virus Corona, Kemenag Tak Layani Permohonan Pelaksanaan Akad Nikah. Kok Bisa?

Menurut Mahfud, dalam Islam juga tidak terdapat ajaran bernegara. Berbeda dengan Indonesia maupun Malaysia yang menganut bentuk republik dengan sistem presidensial dan bentuk kerajaan dengan sistem parlementer.

Sehingga, sambung Mahfud, bentuk maupun sistem negara Indonesia dan Malaysia sama sekali tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Mahfud mengatakan, Indonesia tidak akan menuju negara Islam melainkan negara yang Islami atau negara yang menerapkan nilai-nilai ajaran Islam.

Baca  Ramuan Penyakit Jantung ala Rasulullah saw

“Kita tidak perlu negara Islam, tetapi perlu negara Islami. Seperti New Zealand negara Islami, Jepang Islami,” tambah dia.

Mahfud juga meyakini Indonesia dan Malaysia sama-sama ingin membangun masyarakat dan negara yang Islami, bukan negara teokrasi Islam.

Sementara itu, Menteri Pertahanan Malaysia Mohamad Sabu berpendapat, sejumlah negara dengan mayoritas umat Islam justru tertinggal karena hanya membaca Alquran dan sunah, tetapi tidak menjalankannya.

Baca  Tjahjo Kumolo: Syukur-syukur ASN yang Pensiun Dapat Kompensasi Tabungan Pensiun Rp1 Miliar

Di saat sama, Mohamad Sabu meyakini apabila Malaysia serta Indonesia dengan umat Islam yang besar dapat melawan korupsi, maka kebangkitan Islam akan berpindah ke timur.

“Islam akan diangkat oleh Indonesia dan Malaysia,” tukas dia. (bl)

Share :

Baca Juga

Pemerintah

Luhut Minta Panglima TNI dan Kapolri Kawal Bandara, Jangan Sampai Ditutup Pemda

Pemerintah

Lagi, Polisi Aktif Mengisi Posisi Jabatan Sipil

Pemerintah

Ini Deretan Kebijakan Ambigu Lawan Corona yang Bikin Bingung

Pemerintah

Tito: Makan Bersama di IPDN saat Lebaran Tak Langgar PSBB

Pemerintah

Usia di Atas 35 Tahun, Guru Honorer Desak Diangkat PNS dengan Cara Ini

Pemerintah

Bansos di DKI Bermasalah, Menko PMK Sempat Tegur Keras Anies

Pemerintah

Dana Pensiun ASN Rp1 Miliar, Tjahjo Kumolo: Salah Kutip
Kuasa Jokowi atas PNS

Pemerintah

Jokowi Kini Punya Kuasa Penuh buat Angkat, Mutasi, Hingga Pecat PNS