Home / Hukum

Senin, 9 Maret 2020 - 11:54 WIB

Mantap! Digugat Komunitas Pasien Cuci Darah Indonesia, MA Batalkan Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan

BERITAWAJO.COM – Mahkamah Agung (MA) mengabulkan gugatan pembatalan kenaikan iuran BPJS kesehatan yang diajukan oleh Ketua Umum Komunitas Pasien cuci Darah Indonesia (KPCDI) Tony Richard Samosir.

“Kabul permohonan hukum sebagian,” tulis MA dalam putusannya, yang dikutip pada Senin, 9 Maret 2020

Sidang putusan pengabulan tersebut dilakukan oleh hakim Yoesran, Yodi Martono dan Supandi pada 27 Februari 2020.

Baca  KPK Mulai Berpikir Sidangkan Kasus Harun Masiku tanpa Harun Masiku

Menurut MA, Pasal 34 ayat 1 dan 2 bertentangan dengan Pasal 23 A, Pasal 28H dan Pasal 34 UUD 1945. Selain itu juga bertentangan dengan Pasal 2, Pasal 4, Pasal 17 ayat 3 UU Nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.

“Bertentangan dengan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4 tentang Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial. Bertentangan dengan Pasal 5 ayat 2 jo Pasal 171 UU Kesehatan,” ucap majelis.

Baca  Viral Tweet Kocak Acara Penggeledahan KPK dari Netizen

Sebelumnya, Komunitas Pasien Cuci Darah Indonesia (KPCDI) menggugat Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2019 tentang Jaminan Kesehatan ke Mahkamah Agung agar dibatalkan.

Perpres tersebut mengatur kebijakan kenaikan iuran kepesertaan BPJS Kesehatan untuk pekerja bukan penerima upah dan bukan pekerja sampai dengan 100%.

Sumber

Share :

Baca Juga

Hukum

Bareskrim Panggil Said Didu Terkait Pernyataan ‘Luhut Hanya Pikirkan Uang, Uang Dan Uang’

Hukum

OTT Komisioner KPU Wahyu Setiawan, Siapa Sosok Politikus yang Dicokok KPK?

Hukum

Berkah Habib Bahar bin Smith Dipenjara, Satu Blok Napi Jadi Bisa Ngaji

Hukum

Diduga Hina Lagu ‘Aisyah Istri Rasullah’, YouTuber Ini Jadi Tersangka

Hukum

Rocky Gerung: MK Itu Otaknya di Istana, Kakinya Dirante Senayan, Hanya Tangannya yang Bebas Transaksi

Hukum

Sejumlah Tokoh Dan Pakar Hukum Bakal Gugat Perppu Corona Ke MK
Luhut pun Banjir Dukungan

Hukum

Perkarakan Said Didu, Luhut pun Banjir Dukungan

Hukum

KPK Terima Laporan Gratifikasi Rp1,8 M di Masa Pandemi Corona