Home / Nasional

Jumat, 8 Mei 2020 - 08:51 WIB

Luhut Tak Mau Lockdown Tanpa Ada Vaksin

Menko Polhukam Luhut Binsar Panjaitan (kanan), bersama Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi (kiri), dan Menhan Ryamizard Ryacudu mengikuti rapat gabungan Komisi I dan Komisi III di Ruang Rapat Badan Anggaran, Nusantara II, Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (15/2). Rapat gabungan tersebut membahas penanggulangan terorisme, pemberian amnesti dan kebijakan bebas visa. ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari/foc/16.

Menko Polhukam Luhut Binsar Panjaitan (kanan), bersama Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi (kiri), dan Menhan Ryamizard Ryacudu mengikuti rapat gabungan Komisi I dan Komisi III di Ruang Rapat Badan Anggaran, Nusantara II, Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (15/2). Rapat gabungan tersebut membahas penanggulangan terorisme, pemberian amnesti dan kebijakan bebas visa. ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari/foc/16.

Jakarta – Pemerintah lebih memilih menerapkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) dibandingkan lockdown untuk memutus mata rantai penyebaran virus Corona (COVID-19).

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan membeberkan bahwa penerapan lockdown tanpa vaksin akan memberikan dampak berkepanjangan. Untuk itu pemerintah tidak memilih lockdown karena belum ada vaksin.

Baca  Luhut Minta Panglima TNI dan Kapolri Kawal Bandara, Jangan Sampai Ditutup Pemda

“Lockdown adalah satu-satunya cara untuk mengurangi jumlah kematian secara signifikan. Namun, tanpa vaksin, lockdown akan memberikan dampak berkepanjangan,” kata Luhut dikutip dari bahan presentasinya saat menjadi pembicara tamu di SMDV-Agaeti Ventures, dikutip Jumat (8/5/2020).

Adapun dampak yang dimaksud seperti penyusutan ekonomi, meningkatnya pengangguran, dan terganggunya distribusi makanan.

“Lockdown akan memberikan dampak berkepanjangan seperti penyusutan ekonomi, pengangguran, gangguan dalam rantai pasokan,” ucapnya.

Baca  Jokowi Larang Mudik, Ini Sanksinya Kalau Nekat Melanggar

Luhut bilang, dibutuhkan waktu yang tidak sebentar untuk mendistribusikan vaksin ke masyarakat umum. Secepat-cepatnya, membutuhkan waktu setidaknya satu tahun.

“Secara umum, vaksin membutuhkan waktu puluhan tahun untuk didistribusikan kepada publik. Bahkan dengan jalur cepat, itu membutuhkan setidaknya satu tahun,” ujarnya.

Untuk itu pemerintah memilih PSBB. Jika 70% masyarakat patuh terhadap penerapan PSBB, kebijakan itu dinilai akan efektif untuk memutus mata rantai penularan COVID-19. (detik)

Baca  Basmi Mafia Alkes, Susi Usul ke Erick: Tenggelamkan Dua Kementerian Ini

Share :

Baca Juga

Nasional

Salim Said Sebut Omnya Luhut Terlibat Gestapu

Nasional

Kisah Masuk Islam: Seorang Perawat Dan Pasien Muslim

Nasional

Gempa Guncang Kabupaten Selayar, Warga: Bergoyang Tadi Kursi

Nasional

Mahfud Sebut Beda Data Corona karena Pemda Telat Lapor
Indonesia Belum Turunkan Harga BBM

Nasional

Pengamat: BBM Belum Turun Permainan Siapa, di Mana Ahok?

Nasional

Politikus PDIP Polisikan Novel, Pengacara: Dewi Tanjung Sedang Pertontonkan Fitnah Keji

Nasional

Menulis Din Syamsudin “si Dungu” di Facebook, Pemuda Muhammadiyah Jateng Ancam Somasi Ade Armando

Nasional

Desak Anies Baswedan Dimakzulkan, Satyo Purwanto Sebut Massa Kesurupan Atas Dasar Kebencian