Home / Hukum

Rabu, 29 April 2020 - 19:08 WIB

Kritik Mahfud MD, Pakar Hukum: Shalat Tarawih Tak Bisa Dipidana!

Ilustrasi Shalat Tarawih

Ilustrasi Shalat Tarawih

Ancaman pidana bagi masyarakat yang nekat menggelar Shalat Tarawih di tengah pandemik virus corona baru (Covid-19) di Tanah Air yang disampaikan Menkopolhukam, Mahfud MD dinilai sebagai langkah yang keliru.

Sebab menurut Pakar Hukum Pidana Abdul Fickar Hadjar, sanksi pidana bisa diterapkan bila daerah sudah ditetapkan lockdown.

“Selama wilayah belum ditetapkan sebagai daerah karantina wilayah (lockdown), tidak ada sanksi pidana yang dapat diterapkan,” kata Abdul Fickar Hadjar.

Baca  Akibat Corona Salat Tarawih di Masjidil Haram dan Nabawi Tahun Ini Hanya 11 Rakaat

Ia menjelaskan, sanksi pidana memang tertuang dalam UU 6/2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan. Namun sanksi tersebut seluruhnya untuk pelanggaran atas penetapan karantina.

Sedangkan saat ini pemerintah hanya menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) itupun tak diberlakukan di seluruh wilayah.

“Jadi tidak bisa dipidana. Cuma seharusnya masyarakat sadar bahwa tindakannya (berkerumun) itu sangat berbahaya bagi kesehatan,” imbuhnya.

Baca  Baru Bebas, Bahar bin Smith Kembali Dijemput Masuk Tahanan Pukul 3.30

Di sisi lain, kondisi lapas di Indonesia tak dipungkiri telah melebihi kapasitas. Hal itulah yang menjadi dasar Kemenkumham memberikan asimilasi kepada narapidana yang sudah menjalani separuh hukuman, serta pembebasan bersyarat bagi mereka yang sudah menjalani 2/3 hukuman.

“Artinya dengan gambaran itu, di satu sisi menjadi tidak logis dan tidak masuk akal di mana pemerintah akan memidanakan para pelanggar, termasuk yang Tarawih. Tindakan persuasif lebih bisa menjadi solusi,” tandasnya. (rmol)

Baca  Jokowi Digugat Pedagang UMKM Rp 10 Miliar, Ngabalin: Minta Sana Sama Corona

Share :

Baca Juga

Hukum

Habib Bahar Disebut Langgar PSBB, Kuasa Hukum Bandingkan dengan Konser

Hukum

Sejumlah Tokoh Dan Pakar Hukum Bakal Gugat Perppu Corona Ke MK

Hukum

Meski Sudah Bisa Bebas, Bahar Smith Menolak Karena Tidak Mau Dianggap Utang Budi pada Rezim Zalim

Hukum

Massa FPI, GNPF dan PA 212; “India Teroris”

Hukum

Waw! Sebanyak 18.062 Narapidana dan Anak Telah Dibebaskan

Hukum

Postingan Tara Basro yang Nyaris Tanpa Busana Tidak Melanggar UU ITE! Ini Kata Sekjen Federasi Umat Islam

Hukum

Buntut Surat Minta Jokowi Mundur, Ruslan Buton Dijemput Polisi

Hukum

Kejaksaan Agung Yakin Jiwasraya Direncanakan Dibobol, Kerugian Negara Ditaksir 17 Triliun