Home / Nasional

Jumat, 15 Mei 2020 - 19:53 WIB

KPPU Temukan Dugaan Permainan Harga Sehingga Harga BBM Tidak Turun-turun

Ilustrasi

Ilustrasi

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menemukan dugaan terjadi permainan dalam penentuan harga jual eceran bahan bakar minyak (BBM) di dalam negeri sehingga tidak turun-turun meskipun minyak dunia terus melemah. Permainan mereka duga dilakukan oleh lima pelaku usaha di sektor migas.

Komisioner KPPU Guntur Saragih menyebut permainan tersebut diduga telah dilakukan sejak Maret 2020. Pihaknya juga telah mengantongi bukti yang bisa menjadi dasar penegakan hukum terhadap pelaku usaha tersebut.

“KPPU mulai menyelidiki penetapan harga jual eceran BBM oleh lima pelaku usaha di sektor tersebut. Dugaan diawali tidak adanya penurunan harga BBM non-subsidi sejak Maret 2020 walau minyak dunia telah mengalami penurunan sejak awal tahun,” ucapnya seperti dikutip dari surat resmi yang diterima CNNIndonesia.com pada Jumat (15/5).

Baca  Terungkap, Begini Janji Luhut Atur 500 TKA China Masuk ke Sultra

Guntur tak merinci pelaku usaha yang dimaksudnya tersebut. Ia hanya menyebut pelaku usaha itu diduga melanggar Pasal 5 UU Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Sebagai informasi, dalam Pasal 5 uu tersebut diatur ketentuan; pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga atas suatu barang dan atau jasa yang harus dibayar oleh konsumen atau pelanggan pada pasar bersangkutan yang sama.

Diketahui, formula dasar harga jual eceran BBM diatur dalam Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 62.K/12/MEM/2020 tentang Formula Harga Dasar Dalam Perhitungan Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Umum Jenis Bensin dan Minyak Solar yang Disalurkan Melalui Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum dan/atau Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (Kepmen 62K/2020) yang berlaku mulai 1 Maret 2020.

Baca  Jokowi Tunggu Apa Lagi, Indonesia Satu-satunya Negara di Asia Tenggara yang Belum Turunkan Harga BBM

“KPPU menilai kebijakan Pemerintah tersebut mampu mendorong kompetisi dalam penjualan BBM non subsidi, khususnya dengan dihapuskannya marjin minimum dari formula,” ucapnya.

Berdasarkan formula tersebut, setiap perusahaan seharusnya berusaha untuk menyediakan harga sekompetitif mungkin untuk menciptakan pasar yang sehat. Harga disesuaikan dengan biaya penyimpanan dan distribusi, serta preferensi marjin penjualan sendiri masing-masing perusahaan sehingga terjadi variasi harga di pasar.

Meski ada aturan itu, harga BBM tidak kompetitif. Harga BBM non subsidi cenderung stagnan sejak Maret 2020 di kisaran rata-rata Rp 9.850 untuk RON98, Rp 9.000 untuk RON95, dan Rp 7.650 untuk RON90.

Padahal harga BBM serupa di ASEAN, seperti di Vietnam dan Malaysia, telah mengalami penurunan hingga 38 persen sejak Februari 2020.

Baca  Sultan Minta Jokowi Buka Data Zona Merah Corona: Pemerintah Tak Mau Jawab

“KPPU menduga terdapat koordinasi antar pelaku usaha di Indonesia secara bersama-sama untuk tidak menurunkan harga BBM non subsidinya,” ucapnya.

KPPU juga mencermati sifat struktur pasar oligopolistik di sektor BBM tersebut. Dengan jumlah pelaku usaha yang terbatas, potensi pelanggaran persaingan usaha pun cukup tinggi.

Selain itu, Guntur bilang pihaknya memperhatikan kemungkinan fenomena price leadership Pertamina. Sebagai catatan, Pertamina menguasai pasar penjualan BBM secara keseluruhan hingga 98,3 persen, berdasarkan kemampuan distribusi atau jumlah stasiun pengisian bahan bakar umum yang dimilikinya. Angka tersebut masih jauh dibandingkan pemain lain yang tidak mencapai dua persen secara keseluruhan. (wel)

Share :

Baca Juga

Nasional

Materi Kursus Kartu Prakerja Mirip Konten Gratis Youtube

Nasional

KPK Beber Kasus Korupsi yang Jadi Perhatian Jokowi, Libatkan Lintas Negara

Nasional

Sandi Desak Lockdown: Ekonomi Bisa Dinegosiasikan, Nyawa Tak Diperdebatkan

Nasional

PA 212 Rencana Reuni di Monas, Respons Istana Begini

Nasional

Politikus PDIP Polisikan Novel, Pengacara: Dewi Tanjung Sedang Pertontonkan Fitnah Keji

Nasional

Strategi Perang Corona Jusuf Kalla: Selamatkan Nyawa Baru Selesaikan Ekonomi

Kriminal

Pengakuan Istri Hakim PN Medan Zuraida Hanum: Saya Lagi Hamil, Dia Bawa Perempuan ke Rumah

Nasional

THR ASN Dipotong, Pemerintah Hemat Belanja Rp 5,5 Triliun