Home / Hukum

Rabu, 29 April 2020 - 15:12 WIB

KPK: Tiang Gantungan Menanti Para Koruptor Bantuan Corona

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan akan bertindak tegas kepada mereka yang masih tega menyunat dana bantuan kemanusiaan yang digulirkan pemerintah dalam upaya penanganan wabah corona. Dipastikan, tiang gantungan akan menanti para pelaku korupsi bantuan corona.

“Kami akan menyatakan sikap bahwa KPK tetap akan bertindak tegas dan sangat keras kepada para pelaku korupsi dalam keadaan penggunaan anggaran penanganan bencana, yaitu dengan pidana mati,” tegas Ketua KPK Firli Bahuri.

Baca  Ternyata Wakapolri Hadir di Pesta Pernikahan Kompol Fahrul Sudiana

Hal tersebut dilontarkan Firli dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi III DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (29/4/2020).

Disebutkan Firli, prioritas hak hidup masyarakat adalah hukum tertinggi yang wajib dijunjung saat pandemi Covid-19 sekarang ini. Karenanya, KPK akan terus pasang badan memantau alokasi anggaran penanganan Covid-19 agar tak ada penyelewengan dari setiap realokasi baik di pusat dan di daerah.

Baca  Singgung Memo 57 Halaman Berisi Taktik Jahat Amerika, Jubir China: AS Gunakan Pandemi Ini Sebagai Senjata

“Bagi yang melakukan korupsi dalam suasana bencana, tidak ada pilihan lain, kita menegakkan hukum yaitu tuntutannya pidana mati,” yakin jenderal polisi bintang tiga ini.

Diketahui, penambahan anggaran APBN dilakukan sebesar Rp 405,1 triliun oleh pemerintah pusat untuk menangani wabah virus corona.

Anggaran itu dialokasikan sebesar Rp 75 triliun untuk belanja bidang kesehatan, Rp 110 triliun untuk perlindungan sosial, Rp 70,1 triliun untuk insentif perpajakan dan stimulus kredit usaha rakyat (KUR), serta Rp 150 triliun untuk pembiayaan program pemulihan ekonomi nasional. (BL)

Baca  Diduga Hina Lagu 'Aisyah Istri Rasullah', YouTuber Ini Jadi Tersangka

Share :

Baca Juga

Hukum

KPK Terima Laporan Gratifikasi Rp1,8 M di Masa Pandemi Corona

Hukum

Kejaksaan Agung Yakin Jiwasraya Direncanakan Dibobol, Kerugian Negara Ditaksir 17 Triliun

Hukum

Mulai hari ini, Aturan Baru Pembuatan SIM Harus Tes Psikologi. Biayanya Diperkirakan 50.000!

Hukum

Apakah Ucapan Ruslan Buton Bikin Jokowi Otomatis Berhenti Jadi Presiden?

Hukum

49 TKA Tiongkok Masuk ke Indonesia, Yasonna: Tidak Ada yang Dilanggar
TNI Siap Mengerahkan Pasukan

Hukum

Kapuspen TNI Pastikan TNI Siap Mengerahkan Pasukan

Hukum

Napi Asal Sulsel Ini Menolak Dibebaskan Pemerintah: Mending di Sini, Banyak Teman

Hukum

Bareskrim Panggil Said Didu Terkait Pernyataan ‘Luhut Hanya Pikirkan Uang, Uang Dan Uang’