Home / Hukum

Sabtu, 18 April 2020 - 19:33 WIB

KPK Terima Laporan Gratifikasi Rp1,8 M di Masa Pandemi Corona

Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menerima laporan gratifikasi senilai Rp1,8 miliar di tengah masa pandemi virus corona (Covid-19). Laporan berupa uang, barang, makanan, dan hadiah pernikahan itu diterima dalam rentang waktu 14 hari terakhir.

“Kami mengapresiasi penyelenggara negara yang tetap melaporkan gratifikasi yang ia terima di tengah pandemi Covid-19,” kata Direktur Gratifikasi KPK, Syarief Hidayat, sebagaimana dikutip dari situs resmi KPK, Jumat (17/4).

Syarief mengungkapkan sebanyak 98 laporan masuk sejak tanggal 17 hingga 31 Maret 2020. Dari jumlah itu, 64 laporan berasal dari aplikasi atau situs Gratifikasi Online (GOL) dan sisanya melapor via surat elektronik.

Baca  Beban Rumah Sakit Makin Berat, Korban Positif Covid-19 Sudah 9.096 Orang

Menurutnya, laporan terbanyak berupa uang atau setara uang sebanyak 53 laporan. Kemudian berupa barang 27 laporan, hadiah pernikahan (uang, kado barang, karangan bunga) 15 laporan, jenis makanan atau barang mudah busuk 2 laporan dan fasilitas lainnya 1 laporan.

“Laporan gratifikasi terbanyak selama periode tersebut berasal dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), yaitu 20 laporan yang disampaikan melalui aplikasi GOL. Disusul oleh Kementerian Kesehatan 11 laporan melalui email dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 10 laporan melalui email,” ujarnya.

Baca  Lagi, Pemain LaLiga Terjangkit Virus Corona

Untuk pemerintah daerah, Syarief mengatakan Kabupaten Bulukumba menjadi pihak pelapor gratifikasi terbanyak dengan 2 laporan selama periode tersebut.

Syarief berharap laporan gratifikasi ini bisa menjadi contoh bagi penyelenggara negara lainnya untuk melaporkan gratifikasi yang diterimanya di tengah pandemi Covid-19.

Menurutnya, penyelenggara negara yang tak melapor penerimaan gratifikasi bisa terancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 12B Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Baca  Cegah Corona di Penjara, Yasonna Usul Bebaskan 300 Napi Korupsi di Atas 60 Tahun

“Ancaman pidana penerimaan gratifikasi yaitu 4 sampai 20 tahun penjara dan denda dari Rp200 juta hingga Rp1 miliar. Ancaman pidana tersebut tidak berlaku jika penerima gratifikasi melaporkan ke lembaga antikorupsi paling lambat 30 hari kerja sebagaimana ketentuan Pasal 12C,” ujar Syarief. (ryn/fra)

Share :

Baca Juga

Hukum

Baru Bebas, Bahar bin Smith Kembali Dijemput Masuk Tahanan Pukul 3.30

Hukum

Habib Bahar Kini Berbeda, Dia Beberkan Sikap Sipir di Nusakambangan

Hukum

Jomblo Senang, Kapolda Metro Jaya Sebut Sepeda Motor Hanya Boleh Dinaiki untuk Satu Orang Selama PSBB

Hukum

Mau Beri Bantuan ke Driver Ojol, Perlu Koordinasi Aparat untuk Menjaga Terjadinya Kerumunan

Hukum

Meski Sudah Bisa Bebas, Bahar Smith Menolak Karena Tidak Mau Dianggap Utang Budi pada Rezim Zalim
Ferdian Paleka Ditangkap

Hukum

Youtuber Ferdian Paleka Ditangkap di Tol Tangerang-Merak

Hukum

Viral Tweet Kocak Acara Penggeledahan KPK dari Netizen

Hankam

Gawat! Laporan WSJ; China Suap NU dan Muhammadiyah Soal Uighur