Home / Politik

Selasa, 14 Januari 2020 - 13:00 WIB

Kepala Daerah Doyan Mutasi untuk Kepentingan Politik, Ini Warning Wapres

BERITAWAJO.COM, FAJAR.CO.ID — Kepala daerah dituntut untuk tidak menggunakan kekuasaan politisnya dalam memenuhi kepentingan pribadi. Terutama dalam hal memutasi pegawai negeri sipil (PNS) tanpa alasan yang kompeten.

Hal itu disampaikan Wakil Presiden Ma’ruf Amin saat menerima audiensi PNS penerima Penghargaan ASN Tahun 2019 di Kantor Wapres Jakarta, Selasa (14/1/2020).


ILUSTRASI

“Jangan sampai karena bupatinya ganti, kemudian digeseri semua itu. Penempatan itu harus sesuai dengan kompetensinya,” kata Wapres Ma’ruf Amin.

Mutasi PNS akibat kepentingan politik kepala daerah hanya akan menyebabkan kinerja birokrasi semakin buruk sehingga berdampak dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Baca  Anies Dikeroyok 3 Menteri, Fraksi Demokrat DKI: Mereka Baru Bangun Tidur

Wapres Ma’ruf pun meminta secara langsung kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo untuk menindak tegas praktik nepotisme tersebut, baik di pusat maupun daerah.

“Saya kira Pak Menteri PANRB, jangan ada perubahan pimpinan akibat pilkada yang kemudian merusak kepentingan-kepentingan kelompok, kepentingan politik. Jadi mereka (ASN) harus benar-benar terjamin,” ucap Wapres.

Baca  Grace Natalie: Kebetulan Anak Wapres, Apakah Berarti PSI Dukung Dinasti Politik?

Wapres mengatakan mutasi tanpa pertimbangan kompetensi pegawai tersebut pernah terjadi di suatu daerah, yakni kepala pasar menjadi kepala sub-dinas pendidikan sehingga, kompetensi minim yang dimiliki pegawai tersebut membuat pelayanan pendidikan menjadi lemah.

“Dulu ada cerita kepala pasar menjadi kepala sudin pendidikan, sehingga antara pasar dan pendidikan kan jadi tidak nyambung,” imbuhnya.

Hal itu disampaikan Wapres Ma’ruf dalam menanggapi keluhan salah satu pegawai negeri sipil (PNS) peraih Penghargaan Aparatur Sipil Negara (ASN) Tahun 2019, Aldiwan Haira Putra dari Pemerintah Kabupaten Empat Lawang, Provinsi Sumatera Selatan.

Baca  DPR Bertanya Kepada Jokowi: Apa Bedanya Kerumuman di Pasar dan Rumah Ibadah

Dalam audiensi tersebut, Aldiwan menyampaikan adanya praktik mutasi PNS di pemda yang tidak mempertimbangkan aspek kompetensi pegawai bersangkutan.

Aldiwan merupakan lulusan IPDN yang kini bekerja di Pemkab Empat Lawang, Sumatera Selatan.

Dia mendapatkan penghargaan sebagai PNS terbaik kategori The Future Leader lewat program sosialnya bertajuk Internet Gratis untuk Masyarakat Terpencil.

Demikian berita ini dikutip dari FAJAR.CO.ID untuk dapat kami sampaikan kepada pembaca sekalian.

Share :

Baca Juga

Politik

Wacana Presiden 3 Periode, Politikus PKS: Bravo untuk Pak Jokowi

Politik

Survei: 52 Persen Warga Anggap Jokowi Cepat Tangani Corona

Politik

Putrinya Diolok-Olok, Pihak AHY Siap Laporkan Denny Siregar ke Bareskrim Polri

Politik

Politikus PDIP Henry Lapor Rocky Gerung, Iwan Sumule: Kalah Debat Lapor Polisi, Koplak
Prabowo Jarang Muncul

Politik

Prabowo Jarang Muncul, Sekali Muncul Langsung Puji Pak Presiden
Prabowo-Anies

Politik

Pengamat: Prabowo-Anies Bisa Berhadapan di Pilpres 2024

Politik

Ditanya Kesiapan Jadi Capres 2024, Ini Jawaban Susi Pudjiastuti

Politik

Jokowi Bagi Sembako Ke Gang Sempit, Pengamat: Janganlah Pak Presiden Ambil Kewenangan Ketua RT