Home / Ekonomi

Sabtu, 25 April 2020 - 13:54 WIB

Kenapa Pemerintah Tak Cetak Uang dan Dibagikan ke Rakyat, Bu Sri Mulyani?

Petugas menghitung pecahan Dolar AS di salah satu gerai penukaran mata uang asing di Jakarta, Rabu (12/8). Nilai tukar rupiah terhadap Dolar AS pada perdagangan Rabu (12/8) ditutup pada kisaran Rp.13.800. ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga/kye/15

Petugas menghitung pecahan Dolar AS di salah satu gerai penukaran mata uang asing di Jakarta, Rabu (12/8). Nilai tukar rupiah terhadap Dolar AS pada perdagangan Rabu (12/8) ditutup pada kisaran Rp.13.800. ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga/kye/15

Jakarta – Hantaman virus Corona (COVID-19) terhadap perekonomian Indonesia begitu keras. Berbagai industri terutama sektor riil sudah kena imbas pandemi tersebut, belum lagi daya beli masyarakat anjlok, badai PHK, dan sebagainya.
Untuk selamat dari kondisi ini, pemerintah dinilai perlu mencetak uang dan dibagikan ke masyarakat dalam bentuk bantuan langsung tunai (BLT), seperti yang dilakukan Amerika Serikat (AS).

Namun, menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati hal tersebut tak mudah dilakukan di Indonesia. Ia mengatakan, jika tidak dihitung secara cermat bakal ada ancaman inflasi mengintai. Perlu dipikirkan pula supply and demand di pasar.

Baca  Nasib Gaji ke-13 PNS Diputuskan November 2020

“Artinya kan ini orang menganggap persoalannya karena uang saja, sehingga ekonomi berhenti. Orang yang tadinya kerja, bisa belanja, perusahaan yang produksi barang bisa dapat revenue. Tapi sekarang ini orang di rumah, dia nggak belanja, terbatas, sehingga ekonomi berhenti,” ujarnya saat berbincang dengan pimpinan media massa secara virtual, Kamis (23/4/2020) malam.

Ia mengatakan, pemerintah tengah berupaya mencegah sederet ancaman dari Corona seperti yang sudah disebutkan di atas dengan tetap menjalankan roda ekonomi.

“Karena kalau berhenti maka akan ada PHK masif. Makanya kita siapkan bansos, relaksasi, stimulus, dan kebijakan lain. Ini kita coba keroyok sama-sama (dengan lembaga lainnya-red.),” terang Sri Mulyani.

Baca  Covid-19 Tidak Perlu Dilawan, untuk Kebangkitan Ekonomi Ajaran Bung Karno Harus Dijalankan

Cara mencetak uang lalu dibagikan ke masyarakat itu dinilainya punya dampak serius, salah satunya inflasi yang tinggi. Oleh sebab itu, pemerintah masih menyusun upaya-upaya yang bisa menyelamatkan perekonomian secara cermat.

“Makanya kita harus melihat secara cermat. Seberapa banyak kita harus gerojokin ekonomi biar tiba-tiba gak malah berbalik jadi inflasi. Jadi aspirasi tetapi kita dengerin, tapi saya dan Bank Indonesia (BI) sama-sama kita jagain dan jangan lupa lagi situasi kaya gini jangan malah dianggap kita justru jadi merugikan negara,” jelasnya.

BI kan juga takut karena mereka juga punya neraca. saya juga punya neraca pemerintah. Jangan sampai jebol salah satu atau dua-duanya. Jadi kita tetap menjaga dua-duanya, antara sustainabilitas dari fiskal dan ekonominya kita selamatkan. Kita sama-sama mengatur pace dan levelnya,” sambung mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia tersebut.

Baca  Anggota Komisi XI DPR RI; Karena Virus Corona, Ekonomi RI Bisa Terjun Bebas

Sebagai informasi, kebijakan instan menggenjot percetakan uang sendiri salah satunya dilakukan oleh AS. Meski begitu, bank sentral AS (The Fed) bisa melakukan kebijakan itu sekaligus membeli surat utang pemerintah sebanyak-banyaknya lantaran dolar selama ini dipegang oleh seluruh dunia, sehingga risiko inflasinya kecil atau bahkan hampir tidak ada. (detik)

Share :

Baca Juga

wali kota banda aceh

Ekonomi

Layak Ditiru! Pemko Banda Aceh Gelar Pasar Murah Online
Dewan Pakar ICMI

Ekonomi

Dewan Pakar ICMI: TKA China Bikin Ekonomi Ambyar! 

Ekonomi

Hotman Paris: Mohon Ibu Menteri Keuangan Agar Segera Diterbitkan Bagaimana Kredit Melalui Leasing

Ekonomi

Prediksi Terburuk Pertumbuhan Ekonomi RI Menurut Ekonom

Ekonomi

Dicabut dari Proyek Strategis Nasional, Pesanan Pesawat Habibie Sudah 130 Unit

Ekonomi

Anggota Komisi XI DPR RI; Karena Virus Corona, Ekonomi RI Bisa Terjun Bebas

Ekonomi

Mayoritas Ekonomi Keluarga Terdampak Covid-19, Begini Solusi Sandiaga Uno

Ekonomi

Stafsus Sri Mulyani Ungkap Utang-Piutang Pusat dengan DKI di Bawah Kendali Anies