Home / Pemerintah / Pendidikan

Jumat, 24 Januari 2020 - 09:00 WIB

Kabar Gembira dari Menpan RB Tjahjo Kumolo soal Honorer K2

BERITAWAJO.COM, Menpan RB Tjahjo Kumolo menegaskan bahwa pemerintah akan mengangkat tenaga honorer, terutama honorer K2, secara bertahap dengan mempertimbangkan faktor usia dan faktor lainnya.

Bagi yang tidak memenuhi syarat usia, diberi kesempatan mendaftar menjadi PPPK (pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja).


Foto Istimewa

“Pemerintah mulai 2018 sudah melakukan penyaringan termasuk tes ulang kembali, mana-mana yang bisa memenuhi standar. Bagi (tenaga honorer) yang tidak memenuhi standar (usia) pun pemerintah akan berupaya melalui pemda dengan membuka program pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK),” kata Menpan RB Tjahjo Kumolo di Batang, Jawa Tengah, Kamis (23/1).

Baca  Honorer K2 di Ambang Batas Pensiun, Begini Kepasrahan Eko Mardiono Cs

“Jangan sampai (bagi tenaga honorer) karena faktor usia yang tidak memungkinkan menjadi aparatur sipil negara (terabaikan) tetapi tetap akan diperhatikan,” kata Tjahjo Kumolo menegaskan.

Mantan mendagri itu mengatakan pihaknya sudah bertemu dengan Menteri Pendidikan untuk menyelesaikan masalah ini karena sebagian besar (masalah) tenaga honorer ada pada tenaga guru dan pegawai honorer di dinas kesehatan.

Baca  Honorer Beralih Status Magang, Nasib Gajinya Seperti Ini

Menteri yang juga mantan sekjen DPP PDIP itu mengatakan, pemerintah akan menyiapkan program di setiap satu desa minimal ada 10 guru, 10 tenaga kesehatan di puskesmas pembantu, penyuluh pertanian, penyuluh peternakan, dan penyuluh pengairan.

“Kalau satu desa ada pegawai negeri yang meliputi ketiga tadi. Ini yang sedang kami persiapan dengan baik. Kebutuhan berapa, jumlah desanya berapa, sekolah dasarnya (SD) berapa, SMP-nya berapa, berapa jumlah puskemas pembantunya,” katanya.

Menpan RB minta pola reformasi birokrasi tidak dilihat secara sepotong saja termasuk masalah perampingan eselon 3,4, dan 5, tunjangan kinerja, optimalisasi kerja, fungsionalnya bagaimana sampai proses penggajian, dan pensiun yang harus ditingkatkannya.

Baca  Aksi Demo Besar-besaran Honorer K2, Titi Purwaningsih: Bukan Upaya Menentang Pemerintah

“Tentunya kalau pegawai negerinya bisa maka swasta pun akan bisa, setidaknya kalau wartawan ya (gajinya) di atas UMR. Jadi kerjanya tidak hanya di kantor saja. Namun bisa dimana saja,” katanya.

Demikian berita ini dikutip dari FAJAR.CO.ID untuk dapat kami sampaikan kepada pembaca sekalian.

Share :

Baca Juga

Pemerintah

Honorer Beralih Status Magang, Nasib Gajinya Seperti Ini

Pendidikan

Wah Ternyata Ujian Nasional Hanya Jadi Ladang Bisnis

Pemerintah

Ini Deretan Kebijakan Ambigu Lawan Corona yang Bikin Bingung
Kuasa Jokowi atas PNS

Pemerintah

Jokowi Kini Punya Kuasa Penuh buat Angkat, Mutasi, Hingga Pecat PNS

Pemerintah

Dana Pensiun ASN Rp1 Miliar, Tjahjo Kumolo: Salah Kutip

Pemerintah

Situasi Corona, Erick Thohir Pastikan Proyek Kereta Cepat Tetap Jalan

Pemerintah

Mau Dapat Bantuan Langsung 600.000 dari Pemerintah? Ini Syaratnya

Pemerintah

Ini 3 Permintaan Jokowi Menghadapi Ramadhan dan Idul Fitri Nanti