Home / Hukum

Kamis, 9 April 2020 - 05:09 WIB

Jomblo Senang, Kapolda Metro Jaya Sebut Sepeda Motor Hanya Boleh Dinaiki untuk Satu Orang Selama PSBB

Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di DKI Jakarta akan berlaku selama 14 hari ke depan sejak Jumat (10/4) besok.

Beberapa aturan mengenai PSBB masih digodok oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Termasuk pembatasan pada moda transportasi.

Kapolda Metro Jaya, Irjen Pol Nana Sudjana menyebut pembatasan pada moda transportasi berlaku untuk angkutan umum dan angkutan pribadi.

Untuk angkutan umum, kata Irjen Nana, setiap kendaraan angkutan umum hanya diperbolehkan mengangkut setengah penumpang dari kapasitas yang ada.

Baca  Presiden Minta Dihadirkan di Sidang MK. Kenapa?

“Pembatasan terhadap transportasi ini khususnya kendaraan umum misalnya bus yang selama ini satu bus memuat 40 orang, nah ini yang diperbolehkan oleh PSBB yaitu separuhunya yaitu 50 persen penumpang,” ucap Irjen Pol Nana Sudjana saat konferensi pers yang disiarkan di media sosial Polda Metro Jaya, Rabu (8/4).

“Kemudian kereta api termasuk MRT dan LRT. Jadi yang diperbolehkan adalah sebagian atau 50 persen dari jumlah penumpang seperti biasanya,” katanya menambahkan.

Baca  Horee! Polda Metro Jaya Batalkan Larangan Pengendara Motor Berboncengan, Asal...

Bukan hanya kendaraan umum, kendaraan pribadi pun juga diatur sedemikian rupa baik kendaraan roda empat maupun kendaraan roda dua.

“Kemudian juga kendaraan pribadi, misalnya kendaraan Avanza yang biasa ditempati sampai 6 orang kini hanya boleh 3 orang,” jelasnya.

Terkhusus kendaraan roda dua atau sepeda motor, lanjutnya, pengendara sepeda motor dilarang untuk berboncengan. Sehingga hanya diperbolehkan satu orang di satu kendaraan roda dua.

Hal itu pun juga berlaku untuk transportasi ojek online (ojol).

Baca  Diduga Hina Lagu 'Aisyah Istri Rasullah', YouTuber Ini Jadi Tersangka

“Ini juga berlaku bagi roda dua, tidak ada yang berboncengan, jelas ini melanggar physical distancing. Jadi mereka hanya boleh satu orang, ini juga berlaku untuk ojek online,” terang Irjen Nana.

Namun demikian, Irjen Nana mengaku kebijakan ini masih dibahas oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Sehingga nantinya akan disampaikan oleh Pemprov DKI Jakarta untuk detailnya.

“Detilnya kami masih menunggu peraturan Gubernur (DKI Jakarta),” pungkasnya. (Rmol)

Share :

Baca Juga

Hukum

Mau Beri Bantuan ke Driver Ojol, Perlu Koordinasi Aparat untuk Menjaga Terjadinya Kerumunan

Hukum

Ternyata Wakapolri Hadir di Pesta Pernikahan Kompol Fahrul Sudiana

Hukum

Beredar Foto Pelat Nomor Mobil Habib Umar Assegaf Palsu, Polisi: Hoax

Hukum

Polisi: Ada Tersangka Perempuan di Kasus Bully Penjual Jalangkote di Sulsel

Hukum

KPK: Tiang Gantungan Menanti Para Koruptor Bantuan Corona

Hukum

Napi Asal Sulsel Ini Menolak Dibebaskan Pemerintah: Mending di Sini, Banyak Teman

Hukum

Baru Bebas, Bahar bin Smith Kembali Dijemput Masuk Tahanan Pukul 3.30

Hukum

Postingan Tara Basro yang Nyaris Tanpa Busana Tidak Melanggar UU ITE! Ini Kata Sekjen Federasi Umat Islam