Home / Nasional

Selasa, 21 April 2020 - 11:37 WIB

Jokowi Larang Mudik, Ini Sanksinya Kalau Nekat Melanggar

Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan akan melarang mudik Lebaran pada hari raya Idul Fitri 1441 H bagi seluruh masyarakat Indonesia. Hal ini dilakukan demi menekan penyebaran virus Corona ke banyak daerah.
Sebelumnya, Jokowi hanya melarang mudik untuk aparatur sipil negara (ASN), pegawai BUMN, dan TNI-Polri.

“Mudik semuanya akan kita larang,” ujar Jokowi membuka ratas di Istana Presiden yang disiarkan langsung lewat akun YouTube Setpres, Selasa (21/4/2020).

Baca  Menang Adu Penalti, Madrid Juara Piala Super Spanyol

Kementerian Perhubungan sendiri sudah mulai menggarap aturan setingkat Peraturan Menteri untuk mengatur jalannya transportasi saat pelarangan mudik. Dalam aturan ini, bagi yang masih nekat mudik bakal kena sanksi.

Dirjen Perhubungan Darat Budi Setiyadi menjelaskan bahwa sanksinya akan berpatokan pada UU no 6 tahun 2018 soal Kekarantinaan Kesehatan.

“Sanksinya itu ada di UU Karantina no 6 tahun 2018 ada itu. Saya nggak hapal persis, tapi mungkin akan kita ambil dari situ,” jelas Budi kepada detikcom, Selasa (21/4/2020).

Baca  Kisah Maulana, Warga Solo Korban PHK Nekat Mudik Jalan Kaki

Sanksinya menurut Budi paling berat bisa jadi terkena denda dan hukuman kurungan.

“Ada denda sama hukuman. Dendanya berapa lupa saya, dilihat UU-nya aja. Kalau hukuman ya mungkin kurungan.” kata Budi.

Bila dilihat dari UU no 6 tahun 2018, dalam pasal 93 disebutkan ada hukuman kurungan paling lama setahun dan denda maksimal hingga Rp 100 juta.

Baca  PLN Membantah Tarif Listrik Naik, Tapi Kenapa Tagihan Melonjak?

“Setiap orang yang tidak mematuhi penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan/atau menghalang-halangi penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan sehingga menyebabkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)” bunyi pasal 93 dikutip detikcom.

Sementara itu, dalam Pasal 9 ayat (1) menyebutkan, setiap orang wajib mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan. (detik)

Share :

Baca Juga

Nasional

Luhut Buka-bukaan Menjelaskan Maksud Jokowi Berdamai dengan Corona

Global

Sandingkan Beijing, Tito Karnavian: Jakarta Sekarang Kayak Kampung

Nasional

MUI Jatim Sesalkan Petugas PSBB, Kasari Habib Umar Assegaf Bangil

Nasional

Jubir Ingatkan Masyarakat tak Kucilkan Orang Bergejala Covid

Nasional

Begini Hitungan dan Cara Mengetahui Pengguna Token dapat Listrik Gratis!

Nasional

Jubir Pemerintah RI Bantah Tudingan Manipulasi Data Kasus Corona
KSPI akan Gugat Perpres

Nasional

Anggap Akal-akalan Pemerintah, KSPI akan Gugat Perpres Kenaikan Iuran BPJS
Indonesia Belum Turunkan Harga BBM

Nasional

Pengamat: BBM Belum Turun Permainan Siapa, di Mana Ahok?