Home / Hukum

Sabtu, 11 April 2020 - 04:16 WIB

Horee! Polda Metro Jaya Batalkan Larangan Pengendara Motor Berboncengan, Asal…

Polisi – Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya membatalkan larangan berboncengan untuk kendaraan roda dua atau sepeda motor.

Hal itu disampaikan oleh Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya, Kombes Sambodo Purnomo Yogo saat menggelar konferensi pers secara live streaming pada Jumat (10/4).

Menurut Kombes Sambodo, setelah resmi kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di DKI Jakarta terdapat beberapa larangan. Di antaranya berpergian menggunakan moda transportasi. Di mana, kata Kombes Sambodo, hal tersebut telah diatur di Peraturan Gubernur (Pergub) DKI Jakarta 33/2020 tentang Pelaksanaan PSBB dalam Penanganan Covid-19 di Provinsi DKI Jakarta.

Baca  Ternyata Wakapolri Hadir di Pesta Pernikahan Kompol Fahrul Sudiana

“Dalam pasal 18 Pergub ini bahwa yang pertama untuk kendaraan mobil pribadi itu dibatasi jumlah maksimalnya sebanyak 50 persen, artinya untuk mobil pribadi yang 7 kursi seperti Innova, Avanza, Xenia dan sebagainya itu 50 persen, karena penumpangnya itu 7 jadi yang diperbolehkan 4 orang,” ucap Kombes Sambodo Purnomo Yogo, Jumat (10/4).

Selanjutnya untuk kendaraan mobil dengan lima kursi seperti mobil sedang hanya diperbolehkan tiga orang di dalam mobil tersebut. Selanjutnya untuk kendaraan roda dua atau sepeda motor diperbolehkan berboncengan sesuai pasal 18 ayat 5. Namun demikian, terdapat beberapa syarat terhadap pengendara sepeda motor tersebut.

Baca  Kejaksaan Agung Yakin Jiwasraya Direncanakan Dibobol, Kerugian Negara Ditaksir 17 Triliun

“Asalkan baik pengguna maupun yang dibonceng itu semuanya wajib menggunakan masker serta sarung tangan. Tambahan untuk mobil penumpang pribadi itu juga semuanya wajib menggunakan masker di dalam kendaraan. Jadi ketika dia berkendara baik driver maupun penumpang, semuanya wajib menggunakan masker,” jelasnya.

Sedangkan untuk ojek online atau taksi online juga diatur di dalam pasal 18 ayat 6 yang menyebutkan bahwa angkutan roda dua yang berbasis aplikasi dibatasi penggunaannya hanya untuk angkutan barang.

Baca  Kritik Mahfud MD, Pakar Hukum: Shalat Tarawih Tak Bisa Dipidana!

“Kemudian juga angkutan umum itu juga dibatasi hanya maksimal 50 persen juga dibatasi jam operasionalnya sesuai Peraturan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta,” pungkasnya. (Rmol)

Share :

Baca Juga

Hukum

Penindakan KPK Dikuasai Kader Polisi, Ini Kritik Hehamahua

Hukum

Rocky Gerung Dipanggil Polisi Terkait Laporan Henry Yosodiningrat. Kasus Apa?

Hukum

Habib Bahar Disebut Langgar PSBB, Kuasa Hukum Bandingkan dengan Konser

Hukum

Bikin Prank Kejang-kejang Kena Corona, Wanita di Bone Sulsel Ditetapkan Jadi Tersangka

Hukum

Ditegur Pakai Masker, Polisi Ajak Duel Sesama Polisi, Akhirnya Dimutasi Kapolda Jabar

Hukum

Ternyata Wakapolri Hadir di Pesta Pernikahan Kompol Fahrul Sudiana

Hukum

Jokowi Digugat Pedagang UMKM Rp 10 Miliar, Ngabalin: Minta Sana Sama Corona

Hukum

OTT Komisioner KPU Wahyu Setiawan, Siapa Sosok Politikus yang Dicokok KPK?