Home / Pemerintah

Selasa, 18 Februari 2020 - 01:00 WIB

Honorer K2 Ancam Aksi Besar-besaran, Kepala BKN: Tugas Kamis Sudah Selesai

BERITAWAJO.COM, Para honorer K2, baik yang lulus seleksi PPPK (pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja) tahap pertama Februari 2019 maupun yang belum, berencana menggelar aksi demo besar-besaran.

Rencana ini menjadi pro-kontra di internal honorer K2. Sebagian kurang setuju, karena sepertinya honorer K2 terutama yang sudah lulus PPPK, tidak sabar menunggu SK pengangkatan.

Sebagian lagi mendukung karena sudah terlalu lama regulasi untuk PPPK berupa Perpres belum ditetapkan sehingga nasibnya terkatung-katung.

Baca  708.963 atau 47 Persen Guru Honorer Tak Bisa Nikmati Gaji dari Dana BOS

Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana sendiri tidak bisa berbuat apa-apa, menanggapi rencana aksi turun ke jalan para honorer K2 tersebut.

“Mau bagaimana lagi? Saya sudah sampaikan juga ke MenPAN-RB soal rencana aksi PPPK,” kata Bima kepada JPNN.com (grup fajar.co.id), Selasa (18/2).

Dia mengungkapkan, semua yang berkaitan dengan Rancangan Perpres PPPK sudah clear. Kalau kemudian belum ditetapkan presiden, Bima mengaku tidak bisa berbuat banyak.

Baca  Kabar Gembira dari Menpan RB Tjahjo Kumolo soal Honorer K2

“Itu (Rancangan) Perpresnya sudah di Setneg. Saya enggak punya akses ke sana,” ucapnya.

Bima menegaskan bahwa tugas Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) dan BKN terkait Rancangan Perpres, sudah selesai.

“Tugas kami sudah selesai. Merancang, membuat, membahas, dan teken. Kan sudah saya bilang kalau seluruh instansi terkait telah setuju dan teken. Prosesnya sekarang ada di Setneg,” tandasnya.

Sebelumnya Ketum Perkumpulan Hononer K2 Indonesia (PHK2I) Titi Purwaningsih mengungkapkan akan melakukan aksi demo besar-besaran bila sampai 29 Februari, Perpres belum ditetapkan presiden.

Baca  Honorer K2 di Ambang Batas Pensiun, Begini Kepasrahan Eko Mardiono Cs

Mereka menuntut keadilan karena Maret mendatang terancam tidak terima gaji.

Lantaran gaji honorer K2 yang lulus PPPK tidak lagi masuk pos insentif daerah di APBD. Karena gaji PPPK sudah disiapkan di DAU (Dana Alokasi Umum) yang dikucurkan pemerintah pusat.

Demikian berita ini dikutip dari FAJAR.CO.ID untuk dapat kami sampaikan kepada pembaca sekalian.

Share :

Baca Juga

Pemerintah

Perjuangkan Guru Honorer, Anggota Komisi X DPR Adrianus: Mudah-mudahan Air Matanya Jangan Keluar Lagi

Pemerintah

Viral, Istana Akhirnya Jelaskan Pernyataan Jokowi Mudik dan Pulang Kampung

Pemerintah

Keras! Mensos Juliari Angkat Bicara usai Bupati Boltim Teriak Goblok

Pemerintah

Luhut Minta Panglima TNI dan Kapolri Kawal Bandara, Jangan Sampai Ditutup Pemda

Pemerintah

Ngeri! Skenario Pemerintah dari Dampak Virus Corona; Ringan, Sedang dan Berat

Pemerintah

Karena Wabah Corona Akad Nikah Via Video Call? Ini Keputusan Kemenag

Pemerintah

Nasib Honorer, Pemerintah Berniat Alihkan ke Pihak Ketiga

Pemerintah

Sah! Presiden Jokowi Putuskan Membayar THR untuk Seluruh PNS, TNI, Polri, Hingga Eselon III