Home / Kesehatan

Selasa, 28 April 2020 - 18:17 WIB

Hasil Tes Lab Lamban Diterima, Pemerintah Daerah Kelimpungan Deteksi Penyebaran Corona

Petugas yang mengenakan APD melayani warga yang mengikuti rapid test virus Corona di Puskesmas Pengasinan, Depok, Jawa Barat, 27 Maret 2020. Pemkot Depok menggelar rapid test di 11 puskesmas.TEMPO/Nurdiansah

Petugas yang mengenakan APD melayani warga yang mengikuti rapid test virus Corona di Puskesmas Pengasinan, Depok, Jawa Barat, 27 Maret 2020. Pemkot Depok menggelar rapid test di 11 puskesmas.TEMPO/Nurdiansah

Minimnya alat pendeteksi yang menyebabkan terlambatnya proses pemeriksaan laboratorium terhadap pasien Covid-19 menjadi kendala pemerintah daerah dalam upaya percepatan penanganan virus corona baru (Covid-19).

Hal tersebut disampaikan Walikota Cirebon, Nashrudin Azis, menyusul adanya 4 orang yang dinyatakan positif berdasarkan hasil pemeriksaan Tes Pro Aktif Covid-19 dari laboratorium kesehatan Dinkes Jawa Barat setelah 20 hari pengajuan.
“Mungkin karena banyaknya permohonan pemeriksaan di laboratorium, sehingga terjadi antrean yang sangat panjang dan alhasil terjadi keterlambatan,” ungkapnya.

Baca  Terungkap, Ternyata Pasar Inilah Asal Muasal Virus Corona

Dikatakan Azis, terlambatnya hasil pemeriksaan laboratorium tersebut menyebabkan pemerintah di daerah sangat kesulitan untuk mendeteksi penyebaran Covid-19.

“Bisa bayangkan dalam kurun waktu 20 hari tersebut, orang yang datanya telah masuk untuk pemeriksaan laboratorium itu mungkin sudah berkontak dengan banyaknya orang. Ketika dinyatakan positif, akhirnya kita kewalahan untuk melakukan screening,” ujarnya.

Baca  Pemerintah: Sebelum Ada Vaksin, Wabah COVID-19 Belum Berakhir

Oleh sebab itu, lanjut Azis, pihaknya berharap kepada pemerintah pusat dapat menemukan cara dan memberikan solusi agar penanganan Covid-19 bisa lebih cepat melalui pemeriksaan yang dilakukan di setiap daerah.

“Salah satu contohnya, Pemkot Cirebon melalui anggaran rasionalisasi akan melakukan upaya pemeriksaan melalui Polymerase Chain Reaction (PCR). Terkait pelaksanaannya, kami ingin segera mendapat panduannya,” pungkasnya. (Rmol)

Baca  Karena Wabah Corona Akad Nikah Via Video Call? Ini Keputusan Kemenag

Share :

Baca Juga

Kesehatan

Jawaban Sri Mulyani Soal BPJS: Tidak Mampu Bayar Iuran Kelas I dan II, Turun Saja ke Kelas III

Kesehatan

AS Curiga soal Jumlah Kasus Corona di RI, Ini Respon Ahli Epidemiologi

Kesehatan

Ngeri! Hasil Studi: Kasus Corona di Indonesia Sebenarnya Mencapai 34.300 Pasien

Kesehatan

Studi Harvard : Social Distancing Diperlukan Hingga 2022 untuk Setop Virus Corona

Kesehatan

Siti Fadilah Supari: Kalau Ada Komersialisasi Vaksin, Maka Pasti Ada Pandemi Lagi

Kesehatan

Awas Ada Bahaya Kencing Berdiri Bagi Laki-Laki!

Kesehatan

Solusi Jitu! Tidak Perlu Naikkan Iuran, Tambal Defisit BPJS Kesehatan Pake Pajak Rokok

Kesehatan

3 Tips Aman Jalani Puasa Jika Alami Gejala Ringan Corona