Home / Nasional

Minggu, 3 Mei 2020 - 22:30 WIB

Ganjar Tuding PNS Tidak Punya Spirit Berbagi saat Negara dalam Kondisi Krisis, Gaji Dipotong Protes

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengusulkan pemotongan gaji aparatur sipil negara alias PNS kepada pemerintah pusat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional pada Kamis (30/4/2020). Alasannya, untuk menghadapi pandemi corona, salah satu kekuatan besar yang dimiliki negara ini mesti turun gunung, yaitu para PNS.

Menurutnya, Presiden Joko Widodo telah menginstruksikan merelokasi dan merealokasi anggaran untuk penanganan agar semakin banyak masyarakat diselamatkan. Bahkan di level provinsi, dialokasikan anggaran Rp2,2 triliun untuk mengurangi dampak pandemi.

Namun, Ganjar tidak tahu pasti apakah dana sebesar itu mencukupi.

“Saya khawatir, yang diprediksi Juni selesai, justru di Jateng baru sampai puncak, apalagi seperti yang disampaikan Pak Yuri dari Gugus Tugas, Semarang bisa jadi episentrum baru karena transmisi lokal telah terjadi,” kata Ganjar pada Sabtu (2/5/2020).

Untuk itu, Ganjar mengemukakan semua pihak mesti turun tangan untuk menambal kemungkinan kekurangan dalam penanganan Covid-19, dari sisi anggaran salah satunya karena untuk skala nasional dibutuhkan anggaran yang sangat besar.

Baca  Jika PSBB Gagal, Langkah Berikutnya Karantina Nasional?

Sebagai gambaran, untuk sekelas Jawa Tengah saja, Ganjar harus menyisir anggaran sebesar Rp2,2 triliun. Ganjar menilai salah satu kekuatan yang bisa memberi kontribusi sangat besar pada sisi itu adalah PNS.

“Kemarin di Musrenbang saya usulkan agar ada pemotongan gaji atau pendapatan yang bisa kita berikan kepada rakyat. Nah bagaimana sensitivitas bisa kita berikan dalam kondisi seperti ini?” kata Ganjar.

Sebenarnya yang Ganjar harapkan dari pemotongan gaji ASN adalah spirit berbagi saat negara dalam kondisi krisis.

Oleh karena itu, dalam Musrenbang tersebut, untuk pemotongan pendapatan Ganjar mengambil contoh ASN golongan tiga. Dengan penyebutan contoh tersebut, Ganjar berharap seluruh ASN apa pun golongan dan jabatannya terketuk untuk berempati.

Baca  Din Syamsuddin: Jangan Larang Umat ke Masjid, Tapi Izinkan Orang Menumpuk di Bandara

“Sebenarnya bukan soal golongannya, bukan persentasenya. Kalaulah soal gradual bisa dilakukan, dimulai saja dari pejabatnya dulu. Maka tadi ada yang nanya, gubernur berani tidak gajinya dipotong 85 persen. Maaf, untuk gaji tidak pernah saya ambil sejak 2013, saya kembalikan,” kata Ganjar dikutip bisnis.com.

Bahkan Ganjar menegaskan jangankan sekadar gaji, seluruh pendapatnya pun siap dipotong untuk penanganan Covid-19. Asumsi Ganjar, jika seluruh kepala daerah, bahkan sampai pusat juga punya komitmen seperti itu pasti akan memberi energi positif pada penanganan Covid-19 dan akan diikuti oleh jajarannya.

Ganjar mengatakan dengan langkah demikian betapa banyak kebutuhan masyarakat yang bisa tercukupi.

“Ini untuk menunjukkan komitmen, tidak perlulah kita bicara 1 tahun, tapi 1 bulan, 2 atau 3 bulan itu sudah bagus kita untuk mengkontribusikan itu. Jika problem yang ada di masyarakat bisa di-insert dengan rasa kemanusiaan dan persatuan yang kita miliki, masyarakat bisa merasakan kita hadir.”

Baca  Rektor pun Dapat Sembako Jokowi, Bukti Data Amburadul

Meski ada yang sepakat, Ganjar pun tidak memungkiri ada sebagian pihak yang menolak usulannya tersebut. Pemerintah pusat pun juga belum memberi tanggapan untuk hal itu. Tapi, karena sebagai masukan, Ganjar berharap usulan itu dipertimbangkan betul-betul agar jadi pemicu semangat untuk berempati dalam kondisi yang sulit diperkirakan.

“Empati intinya. Kita tunjukkan profesionalisme. Jangan lagi nanti bicara soal distribusi yang repot. Kan yang ngurus data kita, tugas dan kerjaan kita. Maka ayo tunjukkan itu. Kita tunjukkan bahwa ya kita profesional. Artinya sensitivitas ini mesti kita bangun sebagai anak-anak bangsa secara bersama-sama,” paparnya. (bl)

 

Share :

Baca Juga

Nasional

Salim Said Sebut Omnya Luhut Terlibat Gestapu

Nasional

Dahlan Iskan: Bersyukur Ada Wabah Corona? Rakyat Kecil Bisa Bersedekah ke Pertamina

Nasional

Kemenaker: Kami Tak Bisa Tolak Izin 500 TKA China di Sultra

Nasional

DPR Minta Usut Ekspor Jutaan APD ke Korsel. Polri: Belum Ditemukan Pelanggaran

Nasional

Kepastian Jakarta Lockdown Dibahas Hari Ini di Kantor Luhut

Nasional

Roy Suryo Unggah Jejak Digital Dirut TVRI soal Gerwani, Organisasi yang Berafiliasi dengan PKI

Nasional

Dua WNI Terinfeksi Corona, Tapi Kok RI Malah Tarik Banyak Wisatawan Mancanegara?

Nasional

Lockdown, Anda Siap? Ini Syaratnya, Berat!