Home / Politik

Senin, 18 Mei 2020 - 03:27 WIB

Fadli Zon Skakmat Menteri Jokowi: Jangan Kebanyakan Tidur!

Waketum Gerindra Fadli Zon kembali mengkritik keras pemerintahan Jokowi. Kali ini yang menjadi sasaran tembaknya adalah Menko PMK Muhadjir Effendy. Oleh Fadli, Muhadjir bahkan disebut sebagai menteri yang baru saja bangun tidur.

Komentar Fadli bermula ketika Muhadjir kembali mengomentari soal polemik lockdown yang pernah diusulkan Pemprov DKI Jakarta, Maret lalu. Saat itu, Presiden Jokowi menolak usulan Pemprov Jakarta dan memilih opsi PSBB.

Anehnya, Muhadjir kembali mengungkit polemik itu setelah dua bulan berlalu. Sementara saat isu tersebut bergulir, Muhadjir diketahui tak banyak berkomentar.

Baca  Beredar Foto Riza Patria dengan Perempuan Bercadar. Hendarsam Pesan Begini Ke Buzzer

Fadli berpandangan, Muhadjir seharusnya bicara sejak dulu saat usulan itu pertama kali dilontarkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

“Ini menteri seperti baru bangun tidur dan komentarnya salah waktu dan salah sasaran. Tak berguna,” kata Fadli dalam akun Twitternya, Jumat (8/5/2020).


Fadli menjelaskan komentar Muhadjir telat 1,5 bulan. Pasalnya diskusi soal karantina wilayah ini dimulai pada Maret 2020.

Baca  Damai Hari Lubis: Harusnya yang Dicopot Ahok, Bukan Refly Harun!

Diketahui, dalam sebuah diskusi, Muhadjir mengatakan ia heran dengan usulan karantina wilayah dari berbagai pihak. Opsi itu, kata dia, memiliki risiko yang panjang termasuk pada perekonomian.

Menurut Muhadjir bila lockdown diterapkan maka pemerintah harus menanggung seluruh biaya hidup masyarakat hingga hewan peliharaan. Ia pun menyebut hal konyol jika DKI Jakarta menerapkan kebijakan itu.

Baca  PKS Marah Besar, Ini Pembodohan Rakyat, Tawarkan Latihan Mancing saat Wabah Corona di Kartu Prakerja

“Jadi kalau kami me-lockdown DKI, saudara bayangkan karantina wilayah DKI itu ada 9 juta penduduk DKI yang ditanggung makannya oleh pemerintah, kucing dan anjing juga ditanggung oleh pemerintah. Itu, kan, usulan paling konyol, tidak mungkin kami melakukan,” ujarnya kemarin.

Karena itu, kata Muhadjir, pemerintah pusat memilih menerapkan PSBB. Lewat PSBB, pemerintah bisa melakukan pengetatan atau melakukan pelonggaran jika Covid-19 mulai mereda. (bl)

Share :

Baca Juga

Politik

Survei: 52 Persen Warga Anggap Jokowi Cepat Tangani Corona
Kartu Prakerja

Politik

MPR: Kartu Prakerja Tidak Efektif dan Pemborosan Uang Negara
Impor Jamu China untuk Pasien Corona

Politik

Puan Maharani Cs Dianggap Buang Uang Impor Jamu China untuk Pasien Corona

Politik

Kepala Daerah Doyan Mutasi untuk Kepentingan Politik, Ini Warning Wapres

Politik

Tifatul Sembiring Mulai Khawatir Partai Gelora Indonesia Acak-acak Kader PKS

Politik

Jokowi Bagi Sembako Ke Gang Sempit, Pengamat: Janganlah Pak Presiden Ambil Kewenangan Ketua RT

Politik

Belva Stafsus Jokowi: Jika Konflik Kepentingan, Saya Mundur Saat Ini
Anies Sempat Dilarang Tes Corona

Politik

Ke Media Australia, Anies Mengaku Sempat Dilarang Tes Corona