Home / Politik

Senin, 18 Mei 2020 - 03:27 WIB

Fadli Zon Skakmat Menteri Jokowi: Jangan Kebanyakan Tidur!

Waketum Gerindra Fadli Zon kembali mengkritik keras pemerintahan Jokowi. Kali ini yang menjadi sasaran tembaknya adalah Menko PMK Muhadjir Effendy. Oleh Fadli, Muhadjir bahkan disebut sebagai menteri yang baru saja bangun tidur.

Komentar Fadli bermula ketika Muhadjir kembali mengomentari soal polemik lockdown yang pernah diusulkan Pemprov DKI Jakarta, Maret lalu. Saat itu, Presiden Jokowi menolak usulan Pemprov Jakarta dan memilih opsi PSBB.

Anehnya, Muhadjir kembali mengungkit polemik itu setelah dua bulan berlalu. Sementara saat isu tersebut bergulir, Muhadjir diketahui tak banyak berkomentar.

Baca  Masyarakat Mengaku Kesulitan Daftar Kartu Prakerja ala Jokowi. Kok Bisa?

Fadli berpandangan, Muhadjir seharusnya bicara sejak dulu saat usulan itu pertama kali dilontarkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

“Ini menteri seperti baru bangun tidur dan komentarnya salah waktu dan salah sasaran. Tak berguna,” kata Fadli dalam akun Twitternya, Jumat (8/5/2020).


Fadli menjelaskan komentar Muhadjir telat 1,5 bulan. Pasalnya diskusi soal karantina wilayah ini dimulai pada Maret 2020.

Baca  Survei Penanganan Covid-19: Warga Lebih Puas Kerja Pemprov DKI Dibanding Pemerintah Pusat

Diketahui, dalam sebuah diskusi, Muhadjir mengatakan ia heran dengan usulan karantina wilayah dari berbagai pihak. Opsi itu, kata dia, memiliki risiko yang panjang termasuk pada perekonomian.

Menurut Muhadjir bila lockdown diterapkan maka pemerintah harus menanggung seluruh biaya hidup masyarakat hingga hewan peliharaan. Ia pun menyebut hal konyol jika DKI Jakarta menerapkan kebijakan itu.

Baca  Kutip Pejabat AS, Jokowi : Suhu Tinggi Perpendek Hidup Corona

“Jadi kalau kami me-lockdown DKI, saudara bayangkan karantina wilayah DKI itu ada 9 juta penduduk DKI yang ditanggung makannya oleh pemerintah, kucing dan anjing juga ditanggung oleh pemerintah. Itu, kan, usulan paling konyol, tidak mungkin kami melakukan,” ujarnya kemarin.

Karena itu, kata Muhadjir, pemerintah pusat memilih menerapkan PSBB. Lewat PSBB, pemerintah bisa melakukan pengetatan atau melakukan pelonggaran jika Covid-19 mulai mereda. (bl)

Share :

Baca Juga

Politik

Media Asing Sebut Korban Meninggal Akibat Covid-19 di Indonesia Sudah Lebih 2.200 Orang

Politik

Politikus PDIP Deddy Yevry Sitorus Sebut Ahok Cocok Urus PT PLN

Politik

Survei: 52 Persen Warga Anggap Jokowi Cepat Tangani Corona
Prabowo Jarang Muncul

Politik

Prabowo Jarang Muncul, Sekali Muncul Langsung Puji Pak Presiden

Politik

Pandemi, PDIP Akan Tetap Gelar Doa Bersama di Makam Bung Karno

Politik

Kordinator Bela Islam Menolak Ahok sebagai Kepala Otoritas Ibukota Negara

Politik

Aturan Anies dan Luhut Berseberangan, Jubir Pemerintah: Sudahlah Kita Jangan Cari yang Panas

Politik

Klarifikasi Said Didu Sudah Dibaca Luhut, Jubir: Mungkin Memang Kita “rada-rada dungu” Ini Minta Maaf atau Apa?