Home / Nasional

Sabtu, 7 Maret 2020 - 04:12 WIB

Ditjen Imigrasi Kemkumham Memberikan Izin Tinggal Terpaksa kepada 2.643 WN Tiongkok

China Eastern Airlines aircrew arrive at Sydney airport after landing on a plane from Shanghai on January 25, 2020. - Australian authorities confirmed its first case of a new virus as thousands of people worldwide are treated for the deadly infection (Photo by PETER PARKS / AFP)

China Eastern Airlines aircrew arrive at Sydney airport after landing on a plane from Shanghai on January 25, 2020. - Australian authorities confirmed its first case of a new virus as thousands of people worldwide are treated for the deadly infection (Photo by PETER PARKS / AFP)

BERITAWAJO.COM – Terkait mewabahnya virus corona atau Covid-19 di Tiongkok, Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM (Kemkumham) telah memberikan Izin Tinggal Terpaksa kepada 2.643 warga negara Tiongkok.

“Sebanyak 2.643 warga negara Republik Rakyat Tiongkok (RRT) mendapat izin tinggal keadaan terpaksa per hari ini. Sebelumnya 1.247 sejak 5 Februari sampai 23 Februari. Ada penambahan Warga Negara RRT mendapat izin tinggal keadaan terpaksa setelah didata,” kata Kabag Humas Ditjen Imigrasi Kemkumham, Arvin Gumilang dalam keterangan pers yang diterima di Jakarta, Kamis (5/3/2020).

Izin Tinggal Keadaan Terpaksa ini diberikan hanya kepada warga negara Tiongkok yang memenuhi persyaratan yang tertuang dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM (Permenkumham) Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pemberian Visa dan Izin Tinggal dalam Upaya Pencegahan Masuknya Virus corona. Jumlah warga Tiongkok yang mengajukan izin tinggal keadaan terpaksa di Indonesia jumlahnya diperkirakan lebih banyak dibanding dengan izin yang diberikan.

Dalam aturan itu, izin tinggal keadaan terpaksa dapat diberikan kepada warga negara Tiongkok, orang asing pemegang izin tinggal di Tiongkok, dan suami atau istri atau anak dari WN Tiongkok. Izin tinggal keadaan terpaksa diberikan saat muncul wabah virus corona yang diterapkan oleh Badan Kesehatan Dunia (WHO) dan tidak adanya alat angkut yang membawa keluar wilayah Indonesia ke Tiongkok.

“Permenkumham Nomor 7 Tahun 2020 juga tidak melulu soal WNA Tiongkok, tapi orang asing yang pernah tinggal dan atau mengunjungi wilayah Republik Rakyat Tiongkok dalam kurun waktu 14 hari sebelum masuk wilayah Negara Republik Indonesia,” kata Arvin.

Sumber

Share :

Baca Juga

Nasional

Sebut Konstitusi di Atas Kitab Suci, Anggota Komisi VIII Minta Kepala BPIP Berhenti Bikin Gaduh

Nasional

Kerap Ditanya Kapan Pandemik Covid-19 Berakhir, Anies: Saya Tidak Pernah Memprediksi

Nasional

DPR Minta Kenaikan Iuran BPJS Ditunda, Sri Mulyani Beri Sinyal “Tidak”

Nasional

Kecewa Penanganan COVID-19, Indonesia Terserah Masuk Google Trend

Nasional

Sri Mulyani: Pembayaran DBH ke DKI Setelah Audit BPK. Ketua BPK: Tak Ada Hubungannya!

Nasional

Jokowi: Indonesia Harus Jadi Pemenang Lawan Covid-19

Nasional

Dianggap Tak Punya Dana Bansos, Anies Jawab Pemerintah Pusat

Nasional

Bentuk 3 Satuan Baru, Ini Penjelasan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto