Home / Hukum

Sabtu, 18 April 2020 - 19:37 WIB

Dipecat Jokowi, Eks Komisioner KPU Evi Novida Gugat ke PTUN

Jakarta – Mantan komisioner Evi Novida Ginting Manik resmi mendaftarkan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) karena tidak terima dirinya dipecat sebagai salah seorang komisioner di Komisi Pemilihan Umum (KPU). Diketahui, dia dipecat oleh Presiden Joko Widodo berdasarkan putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemillu (DKPP)

“Saya mendaftarkan gugatan di PTUN Jakarta. Gugatan saya tercatat Nomor 82/G/2020/PTUN.JKT,” kata Evi Novida Ginting Manik di Jakarta, Sabtu.

Dilansir dari Antara, Evi didampingi oleh tujuh orang kuasa hukum saat mendaftar gugatan. Tim kuasa hukumnya bernama Tim Advokasi Penegak Kehormatan Penyelenggara Pemilu.

Baca  Data KPU Dikabarkan Bocor dan Dijual di Pasar Bebas

Dalam suratnya, Evi meminta PTUN untuk mengabulkan gugatannya dengan membatalkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 34/P Tahun 2020 yang memberhentikan dirinya secara tidak hormat sebagai Anggota KPU Masa Jabatan 2017-2022.

Apabila PTUN mengabulkan gugatan, putusan PTUN tersebut bisa membuat Presiden RI Joko Widodo mencabut keputusan pemberhentian dirinya yang diterbitkan pada 23 Maret 2020 lalu.

Putusan itu menurut Evi bisa merehabilitasi nama baik dan memulihkan kedudukannya sebagai Anggota KPU masa jabatan 2017-2022.

Evi menilai Keppres tersebut diterbitkan merujuk dari keputusan sidang Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu DKPP 317/2019. Ia menuding putusan tersebut cacat hukum.

Baca  Dilaporkan Karena Pencemaran Nama Baik, Said Didu: Bismillahirrahmanirrahim

“Pada Putusan DKPP 317/2019 mengandung ‘kekurangan yuridis essential yang sempurna’ dan’bertabur cacat yuridis’ yang tidak bisa ditoleransi dari segi apapun,” katanya.

Sebelumnya Evi menjelaskan setidaknya ada tiga kecacatan hukum dari keputusan DKPP tersebut. Pertama, DKPP tetap melanjutkan persidangan dan mengambil keputusan atas aduan dugaan pelanggaran kode etik, padahal pengadu sudah mencabut aduannya.

Evi mengatakan tindakan DKPP tersebut bertentangan dengan Pasal 155 ayat 2 Undang-undang No 7 Tahun 2017 tentang pemilu yang mengatur DKPP dibentuk untuk memeriksa dan memutus aduan laporan dugaan pelanggaran etik penyelenggara pemilu.

Baca  Minta Kasus Kivlan Disetop, 3.332 Purnawirawan Pasang Badan

Kedua, DKPP mengambil keputusan pemberhentian secara tetap tanpa mendengar pembelaan dari Evi selaku teradu.

Evi mengatakan hal itu bertentangan dengan Pasal 38 ayat 2 UU 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang mengatur pemberhentian. Dalam pasal tersebut tertulis Anggota KPU harus diberi kesempatan untuk membela diri di hadapan DKPP.

“Ketiga, dalam memutuskan, DKPP tidak melaksanakan pasal 36 ayat 2 peraturan DKPP Nomor 2 tahun 2019 yang mewajibkan rapat pleno pengambilan putusan dihadiri oleh 5 orang anggota, kenyataannya pleno hanya dihadiri oleh 4 orang anggota DKPP,” kata Evi. (CNN)

Share :

Baca Juga

Hukum

Kuasa Hukum: Ruslan Buton Dipecat Dari TNI Karena Tolak TKA China Masuk Ke Maluku

Hukum

Mantap! Digugat Komunitas Pasien Cuci Darah Indonesia, MA Batalkan Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan

Hukum

Romi Sebut Punya PR Jadi Imam Tarawih Usai Bebas dari Penjara
TNI Siap Mengerahkan Pasukan

Hukum

Kapuspen TNI Pastikan TNI Siap Mengerahkan Pasukan

Hukum

Jokowi Digugat Pedagang UMKM Rp 10 Miliar, Ngabalin: Minta Sana Sama Corona

Hukum

Polisi: Ada Tersangka Perempuan di Kasus Bully Penjual Jalangkote di Sulsel

Hukum

Baru Bebas, Bahar bin Smith Kembali Dijemput Masuk Tahanan Pukul 3.30

Hukum

Massa FPI, GNPF dan PA 212; “India Teroris”