Home / Pemerintah

Minggu, 5 April 2020 - 11:19 WIB

Darurat Virus Corona, Kemenag Tak Layani Permohonan Pelaksanaan Akad Nikah. Kok Bisa?

BERITAWAJO.COM – Kementerian Agama melalui Direktorat Jenderal Bimas Islam menerbitkan aturan mengenai protokol penanganan Covid-19 terkait layanan publik di Kantor Urusan Agama ( KUA).

Direktur Jenderal (Dirjen) Bimas Islam Kemenag, Kamaruddin Amin, megungkapkan, menindaklanjuti protokol itu, diterbitkan surat edaran pada 2 April 2020. Isinya, permohonan pelaksanaan akad nikah pada masa darurat Covid-19 tidak akan dilayani.

“Kami telah menerbitkan edaran baru per 2 April 2020. Permohonan pelaksanaan akad nikah di masa darurat Covid-19 untuk pendaftaran baru tidak dilayani. Kami meminta masyarakat untuk menunda pelaksanaannya,” ujar Kamaruddin kepada Kompas.com, Minggu (5/4/2020).

Meski permohonan akad nikah tak dilayani, pendaftaran layanan pencatatan nikah tetap dibuka. Akan tetapi, mekanisme pendaftarannya tidak dengan tatap muka di Kantor Urusan Agama (KUA), melainkan secara online melalui web simkah.kemenag.go.id.

Baca  Parah! AS Klaim China Jual Alat Medis Sumbangan Italia ke Italia Lagi

Yang perlu diperhatikan dari aturan ini adalah, pendaftaran dilakukan secara online, tetapi untuk pelaksanaan akad nikah tidak dalam masa darurat Covid-19. Mengenai batas waktunya masih akan melihat perkembangan wabah virus corona di Indonesia.

Saat ini, pelaksanaan akad nikah yang berjalan adalah bagi pasangan calon pengantin yang sudah mendaftarkan diri sebelum 1 April 2020. Pelaksanaan akad nikah tersebut hanya akan dilaksanakan di KUA. Ia menekankan, layanan di luar KUA ditiadakan.

Baca  Lagi, Polisi Aktif Mengisi Posisi Jabatan Sipil

“Aturan ini dibuat dalam kondisi kedaruratan kesehatan karena wabah Covid-19. Saya harap masyarakat bisa memahami dan meyesuaikannya,” ujar Kamaruddin.

Meski masih berada dalam kondisi darurat Covid-19, ia meminta jajarannya di Kanwil dan KUA untuk tetap memberikan pelayanan konsultasi dan informasi kepada masyarakat secara online. Setiap KUA harus memberitahukan nomor kontak atau e-mail petugas untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi.

“Pelaksanaan akad nikah secara online baik melalui telepon, video call, atau penggunaan aplikasi berbasis web lainnya tidak diperkenankan,” lanjut dia.

Protokol akad nikah di KUA Untuk masa darirat virus corona, Ditjen Bimas Islam juga menerbitkan protokol pelaksanaan akad nikah di KUA, sebagai berikut:

  1.  Membatasi jumlah orang yang mengikuti prosesi akad nikah tidak lebih dari 10 orang dalam satu ruangan
  2. Catin (calon pengantin) dan anggota keluarga yang mengikuti prosesi akad nikah harus telah membasuh tangan dengan sabun/hand sanitizer dan menggunakan masker
  3. Petugas, wali nikah, dan catin laki-laki menggunakan sarung tangan dan masker pada saat ijab kabul
Baca  Ahok Disebut Menjadi Pemimpin Ibukota Negara Baru; Pengamat Mempertanyakan

Selain itu, Kamaruddin juga mengimbau masyarakat untuk memanfaatkan teknologi informasi untuk mendapatkan layanan serta menunda permintaan pelayanan yang membutuhkan tatap muka secara langsung.

Artikel ini telah tayang di Kompas

Share :

Baca Juga

Pemerintah

Tito: Makan Bersama di IPDN saat Lebaran Tak Langgar PSBB

Pemerintah

Honorer K2 Ancam Aksi Besar-besaran, Kepala BKN: Tugas Kamis Sudah Selesai

Pemerintah

Jokowi Mengizinkan Pihak Asing untuk Mengelola Aset Negara. Kok Bisa?

Pemerintah

Menkeu Sri Mulyani Ngutang 5 Triliun, Komisi XI: Kita Enggak Pernah Tahu Kapan Diajukan

Pemerintah

Masyarakat Mengaku Kesulitan Daftar Kartu Prakerja ala Jokowi. Kok Bisa?

Pemerintah

Jokowi; Situasi Tidak Normal! Kita Harus Mencari Jalan Keluar

Nasional

Besaran Gaji PPPK, Ini Kabar Bahagia dari Menkeu Sri Mulyani
Kuasa Jokowi atas PNS

Pemerintah

Jokowi Kini Punya Kuasa Penuh buat Angkat, Mutasi, Hingga Pecat PNS