Home / Politik

Selasa, 21 April 2020 - 19:40 WIB

Damai Hari Lubis: Harusnya yang Dicopot Ahok, Bukan Refly Harun!

Politik – Perombakan di jajaran PT. Pelabuhan Indonesia I (Pelindo I) Persero dinilai janggal lantaran keputusan yang termaktub dalam SK Menteri BUMN, Erick Thohir Nomor: 123/MBU/04/2020 itu ada nama Refly Harun yang dicopot dari posisi komisaris.

Menurut Ketua Aliansi Anak Bangsa, Damai Hari Lubis, langkah tersebut menjadi tanda tanya lantara ada pejabat perusahaan BUMN lain yang lebih layak dicopot.

Baca  Ahok Diduga Nepotisme Gara-Gara Cashback Harga BBM buat Ojol, Minta Dibatalkan

“Eh salah copot, mestinya Ahok (komisaris utama PT Pertamina). Selain terpapar korupsi, Ahok belum lama patut diduga melakukan nepotisme atas kebijakannya memberikan subsidi kepada pengemudi ojol (ojek online), oleh karena ditengarai perusahaan ojek online tersebut,” tutur Damai Hari Lubis kepada Kantor Berita Politik RMOL, Senin (20/4).

Damai menduga, pencopotan Refly Harun terjadi karena pakar hukum tata negara itu kurang mendukung kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintahan Presiden Jokowi.

Baca  Ahok Disebut Menjadi Pemimpin Ibukota Negara Baru; Pengamat Mempertanyakan

“Salah satu contohnya tidak mendukung Perppu 1/2020 atau terkait kebijakan yang diambil pemerintah pusat dalam mengatasi Covid-19,” jelas tokoh alumni 212 itu.

Refly sendiri belakangan vokal terhadap kebijakan pemerintah. Selang dicopot dari jabatannya, melalui Twitter pribadinya, Refly mengungkapkan perasaannya.

“Terima kasih Rini Soemarno (mantan Menteri BUMN) yang sudah mengangkat saya, terima kasih Erick Thohir yang sudah memberhentikan,” begitu pesan Refly Harun dalam Twitter pribadinya hari ini.

Baca  Pengamat: BBM Belum Turun Permainan Siapa, di Mana Ahok?

Stafsus Menteri BUMN, Arya Sinulingga menjelaskan bahwa pencopotan Refly Haru dilakukan semata-mata untuk penyegaran di lingkungan BUMN.

“Bukan dipecat, tapi diganti. Ada beberapa komisaris yang diganti. (alasannya) Refreshing,” ujar Arya Sinulingga. (Rmol)

Share :

Baca Juga

Politik

Pengamat: Presiden Jokowi Harus Segera Buka Data Perjanjian Utang Dengan China 
Impor Jamu China untuk Pasien Corona

Politik

Puan Maharani Cs Dianggap Buang Uang Impor Jamu China untuk Pasien Corona

Politik

Ahmad Riza Jadi Calon Wakil, Politikus Gerindra Bela Anies Baswedan

Politik

Fadli Zon Heran Tanda Tangan Jokowi Kok Bisa Kerek Harga Motor Rp2,5 M

Politik

PDIP Nilai Anies Lamban Baru Berlakukan PSBB di DKI Jumat

Nasional

Pengamat: Kritikan Tanpa Bukti, Justru Datangkan Simpati untuk Anies Baswedan

Politik

Kepala Daerah Doyan Mutasi untuk Kepentingan Politik, Ini Warning Wapres

Politik

PKS, Demokrat, dan PAN Desak Jokowi Batalkan Kenaikan BPJS