Home / Hukum

Rabu, 1 April 2020 - 07:20 WIB

Cegah Corona di Penjara, Yasonna Usul Bebaskan 300 Napi Korupsi di Atas 60 Tahun

Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (24/2). Foto: Helmi Afandi/kumparan

Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (24/2). Foto: Helmi Afandi/kumparan

BERITAWAJO.COM – Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly, telah menerbitkan Keputusan Menteri yang mengatur pembebasan napi demi mencegah virus corona di lapas.

Yasonna menyebut, ada sekitar 30-35 ribu napi yang bisa bebas dengan aturan tersebut melalui program asimilasi dan integrasi. Presiden Jokowi, kata dia, sudah menyetujuinya.

Namun menurut Yasonna jumlah napi yang dibebaskan belum cukup, lantaran penghuni lapas masih melebihi kapasitas dan itu berbahaya jika ada kasus positif corona masuk.

Yasonna akan meminta restu Presiden Jokowi agar PP Nomor 99 Tahun 2012 turut direvisi. Sehingga napi kasus kejahatan luar biasa, termasuk korupsi, juga bisa dibebaskan. Ia mengusulkan agar sekitar 300 napi korupsi yang berusia 60 tahun ke atas dan telah menjalani 2/3 hukuman bisa dibebaskan.

Baca  Presiden Minta Dihadirkan di Sidang MK. Kenapa?

“Tentunya ini tidak cukup, perkiraan kami adalah bagaimana revisi PP 99 dengan kriteria yang ketat. Napi narkotika dengan masa pidana 5-10 tahun dan menjalani 2/3 masanya (pidana) akan kita berikan asimilasi di rumah, perkiraannya 15 ribu (napi). (Lalu) napi korupsi yang berusia 60 tahun ke atas dan sudah jalani masa hukuman 2/3 sebesar 300 orang,” ujar Yasonna dalam rapat kerja secara teleconference dengan Komisi III DPR, Rabu (1/4).

Baca  Tujuh Pasien Gangguan Jiwa di Jatim Positif Corona

Adapun mengenai pembebasan 30-35 ribu napi, kata Yasonna, kemungkinan rampung dalam sepekan. Hingga Rabu (1/4) siang ini, menurutnya sudah sekitar 5000 napi yang bebas.

“Per hari ini pukul 11.00 WIB, sistem kami melaporkan sudah kami keluarkan 5.556 warga binaan. Kami sudah meminta jajaran Kemenkumham selambat-lambatnya dalam seminggu, Permen dan Keputusan Menteri ini sudah selesai,” ucapnya.

Baca  Program Keringanan Cicilan Dinilai Masih Berat Sebelah

“Kami harapkan tidak ada moral hazard. Kami sudah menyatakan ini adalah pelepasan by law,” sambungnya.

Selain itu, langkah pencegahan agar virus corona tak masuk lapas yakni dengan tidak menerima tahanan baru. Yasonna menyatakan telah meminta kepada MA dan Polri untuk tidak mengirim tahanan baru.

“MA kita sudah surati agar tidak kirim napi intake baru, Kapolri juga sudah menahan yang biasa kita terima 2500 orang,” tutupnya.

Sumber

Share :

Baca Juga

Hukum

Ternyata Wakapolri Hadir di Pesta Pernikahan Kompol Fahrul Sudiana

Hukum

Habib Bahar Kini Berbeda, Dia Beberkan Sikap Sipir di Nusakambangan

Hukum

Pengacara Sebut Romahurmuziy Bisa Bebas Pekan Depan, KPK: Kami Bekerja Sesuai AturanĀ 

Hukum

Presiden Minta Dihadirkan di Sidang MK. Kenapa?

Hukum

Beredar Foto Pelat Nomor Mobil Habib Umar Assegaf Palsu, Polisi: Hoax

Hukum

Meski Sudah Bisa Bebas, Bahar Smith Menolak Karena Tidak Mau Dianggap Utang Budi pada Rezim Zalim

Hukum

Waw! Sebanyak 18.062 Narapidana dan Anak Telah Dibebaskan

Hukum

KPK Soroti Kinerja Anies Baswedan, Kok Bisa?