Home / Nasional / Pemerintah

Senin, 13 Januari 2020 - 01:00 WIB

Besaran Gaji PPPK, Ini Kabar Bahagia dari Menkeu Sri Mulyani

BERITAWAJO.COM, JAKARTA – Kabar gembira untuk honorer K2 yang lulus PPPK (pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja). Menteri Keuangan Sri Mulyani sudah menetapkan izin prinsip besaran gaji dan tunjangan PPPK.

Surat Menkeu tertanggal 27 Desember 2019 itu ditujukan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Tjahjo Kumolo, dan ditembuskan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan Ditjen Anggaran Kemenkeu.

Baca  Pigai: Jokowi Harus Tuntut China karena Covid-19, Hapus Semua Utang


Foto Istimewa

Surat tersebut sebagai jawaban atas surat MenPAN-RB tertanggal 6 Desember 2019, mengenai permohonan persetujuan prinsip dan pertimbangan teknis.

“Iya benar, Menkeu sudah menetapkan izin prinsip besaran gaji dan tunjangan PPPK,” kata Kepala BKN Bima Haria Wibisana kepada JPNN.com (grup fajar.co.id), Senin (13/1).

Dia menjelaskan, besaran gaji dan tunjangan PPPK setara PNS sesuai ketentuan perundang-undangan.

Baca  Nasib Honorer, Pemerintah Berniat Alihkan ke Pihak Ketiga

Gaji PPPK dikonversikan dari gaji pokok PNS berdasarkan golongan/ruang/masa kerja menjadi golongan I sampai XVII. Di mana masa kerja maksimal 33 tahun. Kemudian ditambah faktor pajak 15 persen.

“Penambahan faktor pajak ini dilakukan untuk menjaga kesetaraan dengan gaji pokok PNS. Mengingat berdasarkan ketentuan dalam PP 80 Tahun 2010, penghasilan PPPK merupakan objek pajak yang tidak dapat ditanggung pemerintah,” jelas Bima mengutip surat Menkeu.

Baca  THR ASN Dipotong, Pemerintah Hemat Belanja Rp 5,5 Triliun

Dia berharap dengan adanya izin prinsip Menkeu ini bisa membuat honorer K2 yang lulus PPPK tahap I bersemangat. Sebab, pemerintah tidak diam tetapi terus memprosesnya.

“Jadi intinya sabar, semua masih berproses. Tidak mungkin hasil rekrutmen PPPK tahap I dibiarkan tanpa kejelasan,” tandasnya.

Demikian berita ini dikutip dari FAJAR.CO.ID untuk dapat kami sampaikan kepada pembaca sekalian.

Share :

Baca Juga

Nasional

Pembatasan Sosial Skala Besar, Anies: Jakarta Sudah Lakukan. Ini Jawaban Balasan Istana

Nasional

Ini Tiga Alasan Pokok Mengapa Harga BBM Tidak Turun

Nasional

Umpat FPI, Ade Armando Bakal Dilapor ke Bareskrim

Nasional

Jokowi Minta Warga Hidup Berdamai dengan Virus Corona
Tarif Terkini dan Cara Menghitung

Nasional

Keluhan Listrik Naik, Ini Tarif Terkini dan Cara Menghitung Tagihan Pribadi

Pemerintah

Fokus Urus Corona, THR dan Gaji 13 PNS Terancam Tak Dibayar Pemerintah

Pemerintah

Peserta Pelatihan Kartu Prakerja Tidak Dijamin Mendapat Pekerjaan: Ini Alasannya

Nasional

Perhimpunan Dokter Umum Indonesia Surati Jokowi. Begini Isi Suratnya!