Home / Pemerintah

Selasa, 5 Mei 2020 - 23:43 WIB

Belum Dapat atau Ada Masalah terkait Bantuan? Ini Layanan Pengaduan Bantuan Sosial dari KemensosĀ 

Ilustrasi

Ilustrasi

Kementerian Sosial (Kemensos) menyediakan layanan pengaduan untuk permasalahan pada program bantuan sosial (bansos). Permasalahan yang dapat diadukan meliputi penyelewengan, pungli, hingga penyaluran yang salah sasaran.

Informasi terkait dengan layanan pengaduan ini juga telah disampaikan melalui kanal-kanal resmi dari Kemensos, mulai dari situs https://kemensos.go.id/, Twitter @KemensosRI, hingga Instagram @kemensosri.

Layanan aduan bansos Mengutip keterangan dari unggahan Instagram @kemensosri, pengaduan permasalahan bansos ini dapat dilakukan melalui dua saluran, yaitu:

Email: bansoscovid19@kemsos.go.id

Whatsapp: 0811 10 222 10

Adapun nomor layanan tersebut tidak menerima telepon, tetapi hanya menerima pengaduan melalui pesan Whatsapp. Selain itu, Kemensos juga menegaskan bahwa layanan aduan ini tidak ditujukan untuk pendaftaran bagi penerima bansos Kemensos.
Jika masyarakat ingin mengajukan aduan, kirimkan pesan dengan format berikut: Nama lengkap (spasi) Nomor KTP (spasi) Alamat Lengkap (spasi)

Baca  Indonesia Bakal Dibanjiri 60 Ribu Ton Daging Impor Brasil-India

Sebelumnya, pemerintah memberikan bantuan kepada para warga yang terdampak oleh pandemi virus corona. Bansos disebut sebagai jaring pengaman sosial merespons dampak yang disebabkan oleh wabah tersebut.

Adapun bantuan ini berupa bantuan langsung tunai (BLT) senilai Rp 600.000 per bulan yang akan diberikan selama tiga bulan dan paket sembako.

Penyaluran bansos sendiri dilakukan kepada para keluarga penerima manfaat yang sudah terdaftar di dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan pemerintah daerah di luar Jabodetabek.

Menurut Kemensos, ada sekitar 9 juta jiwa yang masuk ke dalam kategori penerima BLT ini. Namun demikian, pemerintah masih melakukan penyisiran data terhadap penerima manfaat tersebut.

Selain BLT, Kemensos juga menyalurkan paket sembako dengan nilai yang sama kepada masyarakat Jabodetabek selama tiga bulan.

Baca  Mahfud MD; Terkait Corona Jangan Ada Kepala Daerah Cari Panggung. Siapa yang Dimaksud? Anies Kah?

Syarat memperoleh bantuan tunai Pemerintah menetapkan sejumlah syarat bagi masyarakat untuk mendapatkan bantuan sosial tersebut, di antaranya adalah:

Calon penerima merupakan masyarakat yang masuk dalam pendataan RT/RW dan berada di desa. Calon penerima adalah mereka yang kehilangan mata pencarian di tengah pandemi corona.

Calon penerima tidak terdaftar sebagai penerima bantuan sosial (bansos) lain dari pemerintah pusat. Artinya, calon penerima BLT dari Dana Desa tidak menerima Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, Paket Sembako, Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) hingga Kartu Prakerja.

Jika calon penerima tidak mendapatkan bansos dari program lain, tetapi belum terdaftar oleh RT/RW, maka bisa mengomunikasikannya ke aparat desa.

Jika calon penerima memenuhi syarat, tetapi tidak memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Kartu Penduduk (KTP), bisa tetap mendapat bantuan tanpa membuat KTP lebih dulu. Namun, penerima harus domisili di desa tersebut dan akan dicatat alamat lengkapnya.

Baca  Ilmuwan Jerman Berharap Diizinkan Masuk Wuhan untuk Penelitian Virus Corona

Jika penerima sudah terdaftar dan valid maka BLT akan diberikan melalui tunai dan non tunai. Non tunai diberikan melalui transfer ke rekening bank penerima. Namun, jika penerima tidak memiliki rekening bank, maka bisa segera menghubungi aparat desa dan bank milik negara terdekat.

Selain itu, Himpunan Bank Negara (Himbara) juga mempermudah proses pencairan langsung penerima BLT secara nontunai, tanpa dikenai biaya dan bunga. Cukup menyerahkan fotokopi KTP kepada kepala desa (kades), kemudian kades yang akan menyerahkan kepada bank-bank milik negara yang dilibatkan dalam program ini. (Kompas)

Share :

Baca Juga

Pemerintah

Politikus PDIP Hugua Tegaskan Honorer K2 Harga Mati
Ridwan Kamil Kritik Pusat

Pemerintah

Ridwan Kamil Kritik Keras Pemerintah Pusat Soal Data Bansos

Pemerintah

Nasib Gaji ke-13 PNS Diputuskan November 2020

Pemerintah

Jokowi Mengizinkan Pihak Asing untuk Mengelola Aset Negara. Kok Bisa?

Pemerintah

Pemerintah Akan Tarik Utang Lagi Rp 990 Triliun, Skemanya Masih Disusun

Pemerintah

Honorer K2 Ancam Aksi Besar-besaran, Kepala BKN: Tugas Kamis Sudah Selesai

Pemerintah

Lagi, Polisi Aktif Mengisi Posisi Jabatan Sipil
Kuasa Jokowi atas PNS

Pemerintah

Jokowi Kini Punya Kuasa Penuh buat Angkat, Mutasi, Hingga Pecat PNS