Home / Pemerintah

Kamis, 5 Maret 2020 - 11:46 WIB

ASN Boleh Memiliki Istri 4 Asal Syarat Ini Terpenuhi

BERITAWAJO.COM – Pegawai negeri sipil (PNS) atau aparatur sipil negara (ASN) memiliki istri sampai 4 orang, tidak dipermasalahkan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPANRB) Tjahjo Kumolo. Dia malah mengizinkannya, namun satu syaratnya harus dipenuhi.

Hal itu diungkapkan Tjahjo dalam memberikan pengarahan kepada pegawai di lingkungan Kementrian Perdagangan (Kemendag) dalam Rakernas Kemendag 2020 di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Kamis (5/3/2020).

Baca  Tjahjo Kumolo: Syukur-syukur ASN yang Pensiun Dapat Kompensasi Tabungan Pensiun Rp1 Miliar

Baca juga : Komentar Menpan RB Soal PNS, Banyak Istri, LGBT & Gaji 70 Juta PNS DKI

Tjahjo membandingkan dengan peraturan perkawinan saat Presiden era Soeharto atau PP 10 tahun 1983 yang kemudian direvisi menjadi PP 45 Tahun 1990 tentang izin perkawinan dan perceraian Pegawai Negeri Sipil.

Dalam peraturan itu, tertulis, dalam Pasal 4, PNS pria yang akan beristri lebih dari seorang, wajib memperoleh izin lebih dahulu dari pejabat, dan permintaan izin harus diajukan secara tertulis.

Baca  Ulama Saudi Ini Izinkan Istri Tolak Ajakan Suami Berhubungan Demi Cegah Corona

Sementara di era saat ini, peraturan mengenai perkawinan sangat longgar sekali. Setiap PNS yang ingin memiliki istri lebih dari satu, hanya tinggal mendapatkan restu dari sang istri.

“PP 10 zaman Pak Harto jelas sekali. Sekarang lunak sekali. Sepanjang izin istri. Meskipun tidak ada izin dari atasan, tapi istri mengizinkan ya sudah,” kata Tjahjo.

Baca  Perpres PPPK Belum Jelas, Kabar Baiknya dari Kepala BKN Ini

Tjahjo kemudian menyinggung pejabat di daerah yang memiliki istri lebih dari 4 bahkan sampai 7 orang. “Punya istri lebih dari 4 juga banyak. Saya kira teman-teman di Daerah tau lah, siapa pejabat daerah punya istri 7,” kata Tjahjo.(cnbcindonesia)

Share :

Baca Juga

Pemerintah

Luhut Pastikan Proyek 5 Destinasi Wisata Lanjut Meski Ada Corona

Pemerintah

Prediksi Pemerintah: Puncak Pandemi Covid-19 di Indonesia Saat Ramadhan

Pemerintah

Mengapa Indonesia Belum Juga Mengambil Langkah Lockdown? Ini Jawabannya!

Pemerintah

Anies Hapus Gaji ke-13 dan 14 PNS Jakarta, Lebih Manusiawi Ketimbang Potong Gaji 50 Persen

Pemerintah

Aksi Demo Besar-besaran Honorer K2, Titi Purwaningsih: Bukan Upaya Menentang Pemerintah

Pemerintah

Ini 3 Permintaan Jokowi Menghadapi Ramadhan dan Idul Fitri Nanti

Pemerintah

49 TKA China di Kendari, Stafsus Kemnaker: Ilegal. Luhut: Tak Ada Prosedur Ilegal

Pemerintah

Lagi, Polisi Aktif Mengisi Posisi Jabatan Sipil