Home / Hukum

Minggu, 31 Mei 2020 - 23:48 WIB

Apakah Ucapan Ruslan Buton Bikin Jokowi Otomatis Berhenti Jadi Presiden?

Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane menilai, Mabes Polri sebaiknya segera membebaskan Ruslan Buton, pecatan TNI yang ditangkap karena meminta Presiden Jokowi mundur.

Neta menilai, hal yang dituduhkan Polri kepada Ruslan tidak mempunyai dasar hukum yang jelas. Hanya menunjukkan sikap kekhawatiran jajaran kepolisian yang tidak promoter.

“IPW menilai, sebagai rakyat, Ruslan sebatas menyatakan aspirasi dan penyampaian aspirasi seorang rakyat dijamin oleh UUD 1945. Polri boleh menangkap dan memeriksa Ruslan, lalu mengingatkannya, untuk kemudian melepaskannya,” ujar Neta dalam pesan tertulis, Minggu (31/5).

Ruslan dikerahui diamankan saat berada di rumahnya di Kecamatan Wabula, Buton, Sultra Kamis (28/5) kemarin.

Penahanan dilakukan setelah Ruslan meminta Presiden Joko Widodo mundur lewat video yang viral di media sosial pada 18 Mei lalu.

Baca  Viral, Tak Terima Ditegur Tidak Pakai Masker, Oknum Polisi di Kendari Lawan Petugas

Dalam video itu Ruslan menilai tata kelola berbangsa dan bernegara di tengah pandemi corona sulit diterima akal sehat. Ruslan mengkritisi kepemimpinan Jokowi.

Menurut Ruslan, solusi terbaik untuk menyelamatkan bangsa Indonesia adalah Jokowi mundur dari jabatannya sebagai presiden. Bila tidak, bukan mustahil akan terjadi gelombang gerakan revolusi rakyat.

Ruslan dijerat pasal berlapis. Selain pasal tentang keonaran, dia dijerat UU ITE. Yakni Pasal 14 ayat (1) dan (2) dan/atau Pasal 15 UU No 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.

Dilapis dengan Pasal 28 ayat (2) UU No 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dengan ancaman pidana enam tahun dan atau Pasal 207 KUHP. Sehingga dia dapat dipidana dengan ancaman penjara dua tahun.

Baca  Massa FPI, GNPF dan PA 212; "India Teroris"

“IPW menilai Polri terlalu paranoid dengan mengenakan pasal pasal itu terhadap Ruslan. Polri terkesan alpa dengan kebebasan menyampaikan aspirasi yang dijamin UUD 45,” ucapnya.

Lebih lanjut Neta mengatakan, Ruslan sebatas menyatakan aspirasi dan mengingatkan. Tidak ada ajakan melakukan tindak pidana. Karena itu, kata Neta, tindakan Ruslan belum dapat dikualifikasi sebagai sebuah tindak pidana, apalagi membuat keonaran.

“Begitu juga mengenai pasal informasi bohong yang disangkakan polisi terhadap Ruslan, menjadi pertanyaan, dimana bohongnya,” kata Neta.

Neta kemudian bertanya, apakah dengan pernyataan Ruslan, Jokowi bisa sertamerta berhenti menjadi presiden? “Tentunya tidak. Pemberhentian presiden sudah diatur UUD 1945 dengan memenuhi lima persyaratan,” tuturnya.

Baca  Horee! Polda Metro Jaya Batalkan Larangan Pengendara Motor Berboncengan, Asal...

Kelima syarat yang dimaksud masing-masing, jika terlibat korupsi, terlibat penyuapan, pengkhianatan terhadap negara, melakukan kejahatan dengan ancaman lebih dari lima tahun dan kalau terjadi keadaan di mana tidak memenuhi syarat lagi.

Menurut Neta, di luar kelima syarat yang diatur tersebut, membuat kebijakan apa pun Jokowi tidak bisa diberhentikan di tengah jalan. Apalagi hanya membuat kebijakan mengatasi Covid-19.

“Jadi, jika Polri terlalu parno terhadap pernyataan Ruslan, Polri bisa saja memanggil, menangkap dan memeriksanya. Tetapi kemudian membebaskannya, setelah menasehati atau mengingatkan Ruslan,” pungkas Neta. (jpnn)

Share :

Baca Juga

Hukum

Mulai hari ini, Aturan Baru Pembuatan SIM Harus Tes Psikologi. Biayanya Diperkirakan 50.000!

Hukum

Diduga Hina Lagu ‘Aisyah Istri Rasullah’, YouTuber Ini Jadi Tersangka

Hukum

Kapolsek Diduga Mabuk Tabrak Rumah Warga, Balita dan Nenek Tewas

Hukum

KPK Terima Laporan Gratifikasi Rp1,8 M di Masa Pandemi Corona

Hukum

Musni Umar Ungkap Sosok yang Dibunuh Ruslan Buton, Bukan Petani?

Hukum

KPK Mulai Berpikir Sidangkan Kasus Harun Masiku tanpa Harun Masiku

Hukum

Penindakan KPK Dikuasai Kader Polisi, Ini Kritik Hehamahua

Hukum

Tok! MK Ketok Palu Tolak Permohonan Guru dan Perawat Honorer Menjadi PNS