Home / Pemerintah

Jumat, 17 April 2020 - 23:30 WIB

Anies Minta Dana Bagi Hasil Dibayar, Ini Penjelasan Sri Mulyani

Jakarta – Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meminta agar pemerintah pusat segera mencairkan dana bagi hasil (DBH). Menanggapi itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan, untuk pembayaran DBH 2019 akan dilakukan setelah mendapat audit dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

“Yang Pak Anies minta DBH kami 2019. Setiap daerah, jadi DBH tahun 2019 yang waktu itu kami bayarkan menurut UU APBN itu pasti berbeda dengan realisasinya. Maka apa yang terjadi pada akhir tahun APBN nanti, buat laporan keuangan diaudit oleh BPK, BPK menyebutkan ‘Oh ternyata penerimaan pajak sekian, maka DBH tahun lalu yang kurang bayar, harus dibayarkan’,” kata Sri Mulyani dalam teleconference, Jumat (17/4/2020).

Baca  Program Bupati 1000 Km, Tahun Ini Hanya 60 Km

“Nah, DBH 2019 ini biasanya kan itu sesuatu terjadi, diaudit dulu oleh BPK sehingga BPK mengatakan ‘Oh iya pemerintah kurang sekian’, audit BPK April sampai LKPP UU itu disampaikan ke DPR pada Juli, sesudah jadi UU kami bayarkan. Itu biasanya dibayarkan pada Agustus-September,” tambahnya.

Sri Mulyani pun menegaskan, DBH sendiri terbagi menjadi dua. Ada DBH 2020 yang dibayarkan berdasarkan asumsi penerimaan tahun 2020. Lalu, ada DBH 2019 yang diperkirakan kurang bayar.

Baca  Anies Hapus Gaji ke-13 dan 14 PNS Jakarta, Lebih Manusiawi Ketimbang Potong Gaji 50 Persen

“Ada DBH 2020 yang kami anggarkan berdasarkan estimasi penerimaan kita, ada DBH 2019 yang diperkirakan kita kurang bayar karena mungkin dialokasi tidak sesuai kenyataan yang harus kita bayar,” ungkapnya.

Namun begitu, pihaknya menyadari penerimaan asli daerah (PAD) berbagai daerah menurun saat ini. Maka itu, Sri Mulyani mengatakan akan membayarkan 50% DBH 2019 sembari menunggu hasil audit dari BPK.

“Nah hari ini berbagai daerah PAD turun makanya Pak Anies bilang dibayar duluan kan itu DBH tahun 2019. Tekniknya memang harus nunggu dulu dari audit BPK. Namun, karena sekarang urgent maka kami memutuskan kita akan bayar 50% sambil nunggu begitu audit BPK ‘Iya memang angka sekian’. Ini untuk 2019,” terangnya.

Baca  Keras! Mensos Juliari Angkat Bicara usai Bupati Boltim Teriak Goblok

Sementara, Dirjen Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Astera Primanto Bhakti mengatakan pihaknya telah mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) untuk mempercepat pembayaran DBH tersebut.

“Kita telah mengeluarkan PMK percepatan yang akan membayarkan sebagian atau 50% daripada DBH yang harusnya dibayarkan triwulan 4, kita akan dibayar April ini,” terangnya. (detik)

Share :

Baca Juga

Ridwan Kamil Kritik Pusat

Pemerintah

Ridwan Kamil Kritik Keras Pemerintah Pusat Soal Data Bansos

Pemerintah

Fokus Urus Corona, THR dan Gaji 13 PNS Terancam Tak Dibayar Pemerintah
Anies Minta Sri Mulyani Cairkan Dana

Pemerintah

Anies Minta Sri Mulyani Cairkan Dana Piutang DKI Rp 5,1 T

Pemerintah

Situasi Corona, Erick Thohir Pastikan Proyek Kereta Cepat Tetap Jalan

Pemerintah

ASN Boleh Memiliki Istri 4 Asal Syarat Ini Terpenuhi

Pemerintah

Jokowi Ke Jajaran Kabinet: Jangan Sampai Masyarakat Menganggap Kita Hanya Omong Saja

Pemerintah

708.963 atau 47 Persen Guru Honorer Tak Bisa Nikmati Gaji dari Dana BOS

Pemerintah

Kemenkeu: Iuran BPJS Kesehatan Harusnya Lebih Tinggi