Home / Nasional

Jumat, 15 Mei 2020 - 06:32 WIB

Anggap Akal-akalan Pemerintah, KSPI akan Gugat Perpres Kenaikan Iuran BPJS

Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menolak, Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang perubahan Perpres Nomor 82 Tahun 2018 terkait kenaikan Iuran BPJS Kesehatan. Presiden KSPI Said Iqbal menyampaikan, setidaknya ada tiga alasan yang mendasari penolakan KSPI terhadap kenaikan iuran BPJS Kesehatan.

Pertama, melanggar ketentuan Pasal 28 H ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.

Baca  Kemenkeu: Iuran BPJS Kesehatan Harusnya Lebih Tinggi

“Dengan adanya kenaikan iuran BPJS Kesehaatan, maka ada potensi hak rakyat untuk memperoleh layanan kesehatan akan terganggu. Karena kenaikan itu memberatkan masyarakat, sehingga mereka tidak lagi memiliki kemampuan untuk mengiur,” ujarnya dalam keterangannya, Kamis (14/5).

Terlebih lagi, lanjutnya, saat ini banyak masyarakat yang kehilangan mata pencaharian. Negara seharusnya melindungi kesehatan seluruh rakyat Indonesia, bukan malah membebani rakyat dengan menaikkan iuran.

Baca  Menaggapi Wacana Darurat Sipil, Ini Seruan Habib Rizieq dari Tanah Suci

Kedua, KSPI menilai kenaikan tersebut bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam UU 40/2004 tentang SJSN dan UU 24/2011 tentang BPJS. Sebab, BPJS Kesehatan bukanlah BUMN. Tetapi berbentuk badan hukum publik.

Sehingga pemerintah tidak boleh seenaknya menaikkan iuran secara sepihak tanpa meminta persetujuan dari pemilik BPJS Kesehatan. “Adapun pemilik BPJS Kesehatan adalah mereka yang mengiur iuran di antaranya,” ucapnya.

Ketiga, Mahkamah Agung sudah membatalkan Pepres Nomor 75 Tahun 2019 yang sebelumnya menaikkan iuran. KSPI menilai, seharusnya putusan hukum dijalankan, bukan diakal-akali.

Baca  Mantap! Digugat Komunitas Pasien Cuci Darah Indonesia, MA Batalkan Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan

Oleh karena itu, KSPI meminta pemerintah menaati putusan MA. Jika kenaikan iuran BPJS Kesehatan tidak dibatalkan, sehabis lebaran KSPI akan mengajukan gugatan ke MA agar membatalkan Perpres tersebut. Selain itu, KSPI juga meminta DPR untuk mengambil sikap politik dengan memanggil Menteri Kesehatan dan Direksi BPJS Kesehatan untuk melakukan RDP guna membatalkan Perpres tersebut. (JP)

 

Share :

Baca Juga

Nasional

Surati Camat Minta Perusahaannya Didukung Lawan Corona, Stafsus Jokowi Minta Maaf

Nasional

Jokowi Mengatakan Klorokuin Bisa Sembuhkan Pasien Corona, Kominfo Langsung Ralat. Sumule; Sebar Hoax Dong?

Nasional

Ahok Calon Kepala Badan Otorita Ibu Kota Negara Baru, Ini Kata Sandiaga!

Nasional

Prabowo Paket Puan Maharani, Anies Baswedan dan Gatot Nurmantyo Saingan Terberat

Nasional

Jubir: Gugus Tugas Covid-19 Tak Dilibatkan Bikin Kajian Buka Mal hingga Sekolah

Nasional

THR ASN Dipotong, Pemerintah Hemat Belanja Rp 5,5 Triliun

Nasional

Kemenaker: Kami Tak Bisa Tolak Izin 500 TKA China di Sultra

Nasional

Menang Adu Penalti, Madrid Juara Piala Super Spanyol