Home / Nasional / Politik

Sabtu, 22 Februari 2020 - 13:00 WIB

AHY Belum Layak Bersaing dengan Prabowo dan Anies, Gatot Lebih Menjanjikan

BERITAWAJO.COM, Partai Demokrat disarankan mencari tokoh politik di luar garis keturunan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), untuk dipersiapkan sebagai kandidat ketua umum, sekaligus capres di Pilpres 2024 mendatang.

Menurut Direktur Eksekutif Indonesian Democratic Center for Strategic Studies (IndecenterS) Girindra Sandino, langkah tersebut lebih baik, karena upaya yang telah dilakukan untuk mengorbitkan putra SBY, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) selama ini, terkesan kurang berhasil.


AHY & Gatot. (INT)

“Dimulai dari Pilkada DKI Jakarta 2017 lalu, perolehan suaranya hanya berada di urutan terakhir atau di urutan ketiga. Kemudian saat pilpres kemarin, tidak ikut tampil sebagai kandidat presiden maupun wakil presiden,” ujar Gigin -panggilan karib Girindra- kepada jpnn.com, Sabtu (22/2).

Fakta lain, AHY juga tidak diangkat sebagai salah seorang menteri atau wakil menteri di Kabinet Indonesia Maju yang dibentuk Jokowi-Ma’ruf Amin. Padahal, ada sejumlah tokoh muda yang diangkat sebagai pembantu presiden.

Baca  Grace Natalie: Kebetulan Anak Wapres, Apakah Berarti PSI Dukung Dinasti Politik?

“Nah, belakangan ini saya membaca sepertinya AHY dipersiapkan sebagai ketua umum untuk menggantikan SBY. Cara ini mungkin dianggap bakal ampuh meningkatkan elektoral AHY dengan cepat,” ucapnya.

Gigin menilai, upaya mengerek elektoral dengan mengangkat AHY sebagai ketua umum sah-sah saja. Gigin bahkan meyakini jika skenario itu yang diambil, maka tidak ada halangan wakil ketua umum DPP Demokrat itu duduk sebagai orang pertama di partai berlambang mercy tersebut.

“Tetapi apakah akan mumpuni untuk dapat maju di Pilpres 2024, saya kira bakal menjadi pekerjaan rumah yang cukup berat bagi Demokrat. Nilai jual AHY sampai saat ini masih kalah dengan Anies atau Ridwan Kamil,” katanya.

Baca  Proyek Ibu Kota Baru Masih Lanjut? Ini Jawaban Pak Luhut!

Gigin menyarankan Demokrat mulai memikirkan calon alternatif lain yang punya magnet politik untuk diangkat sebagai ketua umum atau kandidat presiden nantinya. Misal, mantan Panglima TNI, Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo.

“Jenderal Gatot walau namanya seakan tenggelam, tetapi saya kira punya magnet politik yang lebih mungkin dikapitalisasi. Status Gatot sebagai mantan Panglima TNI jadi nilai jual tersendiri. Sepak terjang Gatot juga dulu sempat memikat publik. Saya pikir, Gatot bisa dipertimbangkan untuk digaet Demokrat,” ucapnya.

Menurut Gigin, ketika dibandingkan dengan sosok berlatar militer lain seperti Prabowo Subianto, Gatot tak kalah tenar. Berbeda jika AHY yang berhadapan dengan Prabowo, diperkirakan ada hambatan psikologis politik, mengingat AHY bukan jenderal.

Baca  Terungkap, Begini Janji Luhut Atur 500 TKA China Masuk ke Sultra

“Saya pikir suasana psikologis ini akan terasa di tengah publik, andai nanti misalnya AHY maju ke pilpres dan lawannya adalah Prabowo. Berbeda kalau lawannya Prabowo itu Gatot,” katanya.

Meski demikian, Gigin mengakui, dalam politik segala kemungkinan bisa terjadi. AHY bisa saja kemudian menjadi kuda hitam, jika dipoles dengan cerdas oleh pendukungnya.

“Pilpres juga masih jauh. Menempatkan AHY di pucuk pimpinan Demokrat, adalah satu-satunya cara untuk menaikkan nilai jualnya. Saya kira untuk saat ini hanya cara itu, tak ada strategi lain,” pungkas Gigin.

Demikian berita ini dikutip dari FAJAR.CO.ID untuk dapat kami sampaikan kepada pembaca sekalian.

Share :

Baca Juga

Nasional

Pemerintah Mengenai Warga di Bawah 45 Tahun Boleh Beraktivitas

Politik

Majalah Terkemuka Inggris Sebut Anies Saingan Baru Jokowi

Nasional

Duta Besar India Mengecam Aksi Pembakaran Bendera India

Nasional

Berita Gembira! Suplemen Pelawan Corona Ditemukan, 6 Provinsi Sudah Pesan

Nasional

Viral! Gaji Rp20 Juta Ngaku Rakyat Kecil Terdampak Corona, Ngemis Bansos

Nasional

Tahapan Rasulullah Saw Mendirikan Daulah Islam

Nasional

Ilmuwan Lintas Universitas Perkirakan Sudah Ada 32 Ribu Kasus Positif Corona di DKI

Nasional

MUI Kecam Sikap Pemerintah Akan Gunakan Cara Darurat Sipil, Malah Jauh dari Konstitusi