Home / Pemerintah / Pendidikan

Kamis, 13 Februari 2020 - 05:00 WIB

708.963 atau 47 Persen Guru Honorer Tak Bisa Nikmati Gaji dari Dana BOS

BERITAWAJO.COM, Salah satu syarat guru honorer bisa mendapatkan gaji dari dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah), adalah harus sudah memiliki NUPTK (nomor unik pendidik dan tenaga kependidikan).

Sementara, jumlah guru honorer yang sudah NUPTK ternyata hanya 708.963 orang atau 47 persen dari total 1.498.344 orang.

Itu berarti ada 789.381 guru honorer tidak memiliki NUPTK.

“Sesuai data yang kami punya guru honorer yang sudah memiliki NUPTK cut-off tanggal 18 Desember 2019, sebanyak 708.963 orang atau 47 persen dari total 1.498,344 guru honorer. Mereka ini memenuhi syarat pertama untuk mendapatkan alokasi dana BOS maksimum 50 persen,” kata Mendikbud Nadiem Makarim saat bincang sore dengan media, Rabu (12/2).

Baca  Tok! MK Ketok Palu Tolak Permohonan Guru dan Perawat Honorer Menjadi PNS

Dia menjelaskan, guru honorer yang berhak mendapatkan dana BOS maksimum 50 persen itu harus berkinerja baik dan sudah lama mengabdi. Guru honorer baru, tidak berhak mendapatkan fasilitas tersebut.

“Yang baru tidak bisa. Makanya ada syarat-syaratnya yaitu harus punya NUPTK, tidak memiliki sertifikat pendidik, dan terdata di dapodik per 31 Desember 2019,” terangnya.

Baca  Madrasah Dirobohkan TNI, Kok Bisa? Begini Cerita Sebenarnya

Banyaknya guru honorer yang tidak memiliki NUPTK sebelumnya sudah diungkapkan Koordinator Wilayah Perkumpulan Hononer K2 Indonesia (PHK2I) DKI Jakarta Nur Baitih.

Dia mengatakan, sejak 2012 NUPTK tidak lagi berlaku untuk tenaga honorer.

Sedangkan Korwil PHK2I Jawa Barat Cecep Kurniadi mengatakan, NUPTK masih bisa diperoleh guru honorer asalkan memenuhi syarat yaitu SK-nya diteken oleh kepala daerah atau kepala dinas pendidikan atau ketua yayasan.

Baca  Aksi Demo Besar-besaran Honorer K2, Titi Purwaningsih: Bukan Upaya Menentang Pemerintah

Aturan ini hanya menguntungkan bagi honorer di sekolah swasta.

Sedangkan sekolah negeri kebanyakan SK-nya dari kepala sekolah sehingga tidak memenuhi syarat mendapatkan NUPTK.

Demikian berita ini dikutip dari FAJAR.CO.ID untuk dapat kami sampaikan kepada pembaca sekalian.

Share :

Baca Juga

Pemerintah

Mengapa Indonesia Belum Juga Mengambil Langkah Lockdown? Ini Jawabannya!

Pemerintah

Ini Deretan Kebijakan Ambigu Lawan Corona yang Bikin Bingung

Pendidikan

Bentuk Penghormatan, Anies Gratiskan Pendidikan Anak dari Tenaga Medis yang Gugur

Pemerintah

Lagi, Polisi Aktif Mengisi Posisi Jabatan Sipil

Pendidikan

Agar Belajar Membaca al-Quran Menyenangkan Bagi Anak Anda

Pemerintah

Cara Pemerintah Blokir Ponsel Ilegal yang Dimulai Hari Ini

Pendidikan

SIARAN PERS; BSNP Siapkan POS UN Baru

Pendidikan

Kemendikbud: Zona Merah dan Kuning Tak Boleh Menyelenggarakan Pembelajaran Tatap Muka