Home / Pemerintah / Pendidikan

Kamis, 13 Februari 2020 - 05:00 WIB

708.963 atau 47 Persen Guru Honorer Tak Bisa Nikmati Gaji dari Dana BOS

BERITAWAJO.COM, Salah satu syarat guru honorer bisa mendapatkan gaji dari dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah), adalah harus sudah memiliki NUPTK (nomor unik pendidik dan tenaga kependidikan).

Sementara, jumlah guru honorer yang sudah NUPTK ternyata hanya 708.963 orang atau 47 persen dari total 1.498.344 orang.

Itu berarti ada 789.381 guru honorer tidak memiliki NUPTK.

“Sesuai data yang kami punya guru honorer yang sudah memiliki NUPTK cut-off tanggal 18 Desember 2019, sebanyak 708.963 orang atau 47 persen dari total 1.498,344 guru honorer. Mereka ini memenuhi syarat pertama untuk mendapatkan alokasi dana BOS maksimum 50 persen,” kata Mendikbud Nadiem Makarim saat bincang sore dengan media, Rabu (12/2).

Baca  Kecewa, Ketum IGI Serukan Guru Honorer Bersatu Tinggalkan Ruang Kelas

Dia menjelaskan, guru honorer yang berhak mendapatkan dana BOS maksimum 50 persen itu harus berkinerja baik dan sudah lama mengabdi. Guru honorer baru, tidak berhak mendapatkan fasilitas tersebut.

“Yang baru tidak bisa. Makanya ada syarat-syaratnya yaitu harus punya NUPTK, tidak memiliki sertifikat pendidik, dan terdata di dapodik per 31 Desember 2019,” terangnya.

Baca  Honorer K2 di Ambang Batas Pensiun, Begini Kepasrahan Eko Mardiono Cs

Banyaknya guru honorer yang tidak memiliki NUPTK sebelumnya sudah diungkapkan Koordinator Wilayah Perkumpulan Hononer K2 Indonesia (PHK2I) DKI Jakarta Nur Baitih.

Dia mengatakan, sejak 2012 NUPTK tidak lagi berlaku untuk tenaga honorer.

Sedangkan Korwil PHK2I Jawa Barat Cecep Kurniadi mengatakan, NUPTK masih bisa diperoleh guru honorer asalkan memenuhi syarat yaitu SK-nya diteken oleh kepala daerah atau kepala dinas pendidikan atau ketua yayasan.

Baca  Luhut Ingin Datangkan Turis, Wishnutama: Tak Mungkin, Masih Covid-19

Aturan ini hanya menguntungkan bagi honorer di sekolah swasta.

Sedangkan sekolah negeri kebanyakan SK-nya dari kepala sekolah sehingga tidak memenuhi syarat mendapatkan NUPTK.

Demikian berita ini dikutip dari FAJAR.CO.ID untuk dapat kami sampaikan kepada pembaca sekalian.

Share :

Baca Juga

Pemerintah

Anies Meminta Semua Aktifitas Kantor Perusahaan Dihentikan

Pendidikan

Mau dapat Beasiswa KIP Kuliah 2020? Ini Syarat dan Cara Pendaftarannya

Pemerintah

Video Viral Jokowi Kumpulkan Warga Bogor Bagi Sembako, Ini Penjelasan Istana!

Pemerintah

Anies Hapus Gaji ke-13 dan 14 PNS Jakarta, Lebih Manusiawi Ketimbang Potong Gaji 50 Persen
Ridwan Kamil Kritik Pusat

Pemerintah

Ridwan Kamil Kritik Keras Pemerintah Pusat Soal Data Bansos

Pemerintah

Jutaan WNI di Malaysia Diminta Tak Pulang, Pemerintah Siap Kirim Sembako

Pendidikan

Bentuk Penghormatan, Anies Gratiskan Pendidikan Anak dari Tenaga Medis yang Gugur

Pemerintah

Honorer K2 di Ambang Batas Pensiun, Begini Kepasrahan Eko Mardiono Cs