Home / Pemerintah

Rabu, 18 Maret 2020 - 15:41 WIB

49 TKA China di Kendari, Stafsus Kemnaker: Ilegal. Luhut: Tak Ada Prosedur Ilegal

BERITAWAJO.COM – 49 orang China ini bikin heboh saat tiba di Bandara Haluoleo, Kendari, Sulawesi Tenggara.

Saat itu, Kapolda Sultra, Brigjen Merdisyam pada Minggu membenarkan kedatangan WNA tersebut. Merdisyam menyebut mereka merupakan tenaga kerja asing dari perusahaan tambang.

Merdisyam mengatakan puluhan TKA itu bukan dari China, melainkan dari Jakarta. Mereka dari Jakarta dalam rangka memperpanjang visa. Ternyata, apa yang disampaikan Kapolda Sultra berbeda dari pihak Imigrasi.

Rombongan TKA China yang diviralkan positif virus Corona ternyata masuk Indonesia dari Thailand, tak seperti yang dijelaskan polisi. Mereka awalnya terbang dari China ke Thailand, dikarantina, lalu terbang ke Jakarta.

Sebanyak 49 TKA China itu berasal dari wilayah Henan. Pada 29 Februari, mereka tiba di Thailand. Mereka dikarantina di Negeri Gajah Putih hingga 15 Maret 2020, lalu mendapat sertifikat sehat.

Mereka tiba di Bandara Soekarno-Hatta setelah selesai dikarantina, yaitu pada 15 Maret. Setiba di Indonesia, mereka kemudian menjalani pemeriksaan oleh Karantina Kesehatan Pelabuhan (KKP) Bandara Soekarno-Hatta.

Baca  Luhut Minta Panglima TNI dan Kapolri Kawal Bandara, Jangan Sampai Ditutup Pemda

KKP lalu menerbitkan kartu kewaspadaan kesehatan pada setiap orang di rombongan tersebut. Petugas Imigrasi lalu memberi mereka izin tinggal. Di hari yang sama, mereka terbang ke Kendari, Sulawesi Tenggara.

Pernyataan Staf Khusus Kementerian Tenaga Kerja

Staf Khusus Kementerian Tenaga Kerja, Dita Indah Sari, mengungkapkan ke-49 warga negara China yang ada di perusahaan itu tidak memiliki ijin kerja dari Direktorat Pengendalian Penggunaan Tenaga Kerja Asing Kemnaker alias ilegal.

“Mereka hanya mengantongi visa kunjungan. Keberadaan warga negara asing di lokasi kerja, tanpa visa kerja, jelas menyalahi aturan. Oleh karena itu malam ini mereka semua diperintahkan meninggalkan lokasi perusahaan,” tulis Dita di akun twitter pribadinya @Dita_Sari_ dikutip kumparan Rabu (18/3).

Menurutnya, setelah meninggalkan lokasi perusahaan, mereka harus dikarantina dengan benar. Tak hanya itu, dia menambahkan, perusahaan yang mempekerjakan mereka akan disidik dengan ancaman pidana sesuai bunyi di UU 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, khususnya pasal 42 dan 43.

Baca  Tito: Makan Bersama di IPDN saat Lebaran Tak Langgar PSBB

Sedangkan terkait pemulangan 49 tenaga kerja asing ilegal ke negara asalnya di China, Ia mengatakan, tindakan deportasi merupakan wewenang imigrasi.

“Deportasi dsb adalah wewenang imigrasi. Kemnaker akan berkoordinasi dengan imigrasi,” ujar Staf Khusus Kemnaker itu.

Lalu apa kata Luhut Binsar Pandjaitan?

Menko Kemaritiman dan Invetasi Luhut Binsar Pandjaitan buka suara soal adanya 49 tenaga kerja asing (TKA) dari China yang masuk ke Indonesia untuk bekerja.

Menurutnya, banyak informasi yang kurang benar soal 49 orang ini. Dia meluruskan bahwa 49 tenaga kerja asing tersebut secara legal memiliki visa 211-A yang keluar pada tanggal 4 Januari 2020. Tepatnya sebelum Indonesia memberikan larangan perjalanan ke China.

“Ya tadi baru rapat mengenai ini jangan besar besarkan dulu kita luruskan secara proporsional, jadi 49 TKA itu dapat visa 211-A pada tanggal 4 Januari. Jauh sebelum ada larangan Tiongkok datang ke Indonesia, jadi tidak ada yang dilanggar,” kata Luhut saat melakukan video conference dengan wartawan, Rabu (18/3/2020).

Baca  Besaran Gaji PPPK, Ini Kabar Bahagia dari Menkeu Sri Mulyani

Luhut menegaskan bahwa tidak ada prosedur ilegal yang dilakukan 49 orang tersebut. Mereka pun menurut Luhut sudah mengajukan visa secara legal Kedutaan Besar Indonesia di Beijing.

“Saya tegaskan, tidak ada prosedur ilegal. Mereka ajukan visa legal ke kedutaan kita di Beijing. Ini cuma masalah teknis visa 211-A dan 211-B,” ungkapnya.

Kemudian dia mengatakan bahwa 49 orang ini sekarang sedang dikarantina di Kendari, Sulawesi Tenggara.

“Sekarang mereka masih dikarantina di Kendari, biar aja dikarantina dua minggu nanti kita lihat lagi apa yang kita lakukan,” sebut Luhut.

Luhut berpesan agar masyarakat jangan meributkan hal yang tidak perlu. Dia menegaskan bahwa pemerintah tidak akan membiarkan masalah dan penyakit masuk ke dalam negeri.

“Saya mohon jangan kita meributkan hal tidak perlu. Pemerintah tidak akan import masalah dan penyakit dari tempat lain,” kata Luhut.

Berita disadur dari kumparan dan detik

Share :

Baca Juga

Pemerintah

Anies Meminta Semua Aktifitas Kantor Perusahaan Dihentikan

Pemerintah

Honorer K2 Ancam Aksi Besar-besaran, Kepala BKN: Tugas Kamis Sudah Selesai

Pemerintah

Video Viral Jokowi Kumpulkan Warga Bogor Bagi Sembako, Ini Penjelasan Istana!

Pemerintah

Jawaban Sri Mulyani Diminta Pilih Selesaikan Jiwasraya atau Honorer

Pemerintah

Dana Pensiun ASN Rp1 Miliar, Tjahjo Kumolo: Salah Kutip

Pemerintah

Cara Pemerintah Blokir Ponsel Ilegal yang Dimulai Hari Ini

Pemerintah

Fokus Urus Corona, THR dan Gaji 13 PNS Terancam Tak Dibayar Pemerintah

Pemerintah

Akhirnya, Pemerintah Akui Terlambat Deteksi Dini Corona: Begini Pengakuannya