Home / Nasional

Jumat, 8 Mei 2020 - 13:50 WIB

32 MUI Daerah Desak Jokowi Batalkan Pelonggaran Transportasi

Sebanyak 32 pimpinan Majelis Ulama Indonesia (MUI) daerah meminta Presiden Joko Widodo membatalkan kebijakan Menteri Perhubungan yang melonggarkan operasional moda transportasi di tengah wabah virus corona (Covid-19).

“Meminta dengan tegas kepada Presiden Republik Indonesia untuk membatalkan kebijakan Menteri Perhubungan yang membuka dan melonggarkan moda transportasi dalam semua matra, baik darat, laut maupun udara,” kata Ketua Umum DP MUI Provinsi DKI Jakarta KH Munahar Muchtar dalam siaran pers yang diterima di Jakarta, Jumat.

Siaran pers tersebut ditandatangani 32 pimpinan MUI daerah. Secara umum MUI tingkat daerah meminta kebijakan pemerintah tidak memicu semakin tersebarnya Covid-19 melalui pemudik.

Baca  Susul Belva, Andi Taufan Juga Mundur dari Stafsus Jokowi

Dia mengatakan Kebijakan Menteri Perhubungan melonggarkan operasional moda transportasi bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam rangka Percepatan Penanganan COVID-19.

Munahar juga mendesak pemerintah untuk tegas agar tidak ada tenaga kerja asing (TKA) China yang terus berdatangan ke Indonesia. Alasannya, TKA China berpotensi menjadi pembawa virus Covid-19 ke Indonesia.

“Mendesak pemerintah Indonesia untuk menolak masuknya TKA China dengan alasan apapun juga, karena TKA dari China adalah transmitor utama virus corona yang sangat berbahaya dan mematikan,” katanya.

Baca  Kembangkan Varietas Anggur, Mentan Syahrul Beri Nama Jan Ethes SP1

Dia pun meminta unsur MUI di daerah selama masa pandemi corona untuk mengawasi dan mengawal wilayahnya masing-masing dari keberadaan TKA.

“Dan jika ditemukan, segera melaporkannya kepada lembaga pemerintah terkait agar mereka dapat dipulangkan ke negara asalnya,” katanya.

Pelonggaran operasional moda transportasi diberlakukan menyusul keluarnya Surat Edaran (SE) Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Nomor 4 Tahun 2020 tentang Kriteria Pembatasan Perjalanan Orang Dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19.

Baca  Luhut Optimis Ekonomi Pulih Bulan Juli, Semua Berkat Tangan Dingin Jokowi

Surat tersebut mengatur syarat kendaraan menempuh perjalanan lintas daerah selama wabah virus corona. Kemenhub pun kembali mengizinkan seluruh moda transportasi untuk beroperasi.

Meski demikian moda transportasi tetap harus mematuhi protokol kesehatan sesuai Permenhub Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Covid-19 dan Permenhub No 25 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi Selama Musim Mudik Idul Fitri 1441 H dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Covid-19. (Antara/wis)

Share :

Baca Juga

Nasional

Kepastian Jakarta Lockdown Dibahas Hari Ini di Kantor Luhut

Nasional

Yurianto Kemenkes: Yang Izinkan Ojol Angkut Penumpang Siapa?

Nasional

Pemerintah Mengenai Warga di Bawah 45 Tahun Boleh Beraktivitas

Nasional

Besok Front Pembela Islam (FPI), GNPF, dan Persaudaraan Alumni (PA) 212 Akan Demo, Surat pemberitahuan Sudah Sampai

Nasional

Sri Mulyani: Pembayaran DBH ke DKI Setelah Audit BPK. Ketua BPK: Tak Ada Hubungannya!

Nasional

Miyabi Ketagihan Dukung Timnas Indonesia U-23, Ini Alasannya
Indonesia Belum Turunkan Harga BBM

Nasional

Pengamat: BBM Belum Turun Permainan Siapa, di Mana Ahok?

Nasional

Dugaan Korupsi Asabri, Ini Agenda Erick Thohir ke Prabowo dan Mahfud MD