Korupsi Meningkat di Sulsel, di Sinjai Dana Desa Dipakai Menikah Lagi

BERITAWAJO.COM, MAKASSAR — Kasus tindak pidana korupsi di Sulsel meningkat selama 2019. Anti Corruption Committee (ACC) Sulawesi melansir data perkara tipikor teregistrasi di PN Tipikor Makassar sebanyak 120 perkara.

Dari 120 perkara korupsi, kerugian negara mencapai Rp95,12 miliar. Jumlah tersebut naik jika dibandingkan dengan tahun 2018 yang hanya 112 perkara, dengan kerugian negara sebesar Rp61,6 miliar.


Foto Istimewa

Perkara tipikor mandek di tingkat kepolisian juga cukup banyak pada tahun 2019. Khusus Polda Sulsel, total perkara mandek sebanyak 24 kasus, yang terdiri dari tingkat penyelidikan tujuh kasus dan penyidikan 17 Kasus.

Sedangkan tingkat polres di Sulsel ada 36 kasus, terdiri tahap penyelidikan 16 kasus dan penyidikan 20 Kasus.

ACC juga merilis kasus tipikor mandek yang ditangani Kejati Sulsel pada 2019. Total 34 kasus, tahap penyelidikan 26 Kasus dan penyidikan 8 Kasus. Tingkat Kejari di Sulsel tahap penyelidikan 20 kasus dan penyidikan 18 kasus.

Direktur ACC Sulawesi, Kadir Wokanubun mengatakan, dalam lima tahun terakhir ini tindak pidana korupsi mengalami kenaikan. Baik dari segi jumlah perkara atau kerugian negara.

Yang tidak naik adalah vonis perkara korupsi yang hanya mentok di hukuman enam tahun penjara. Tidak sinkron dengan undang-undang tipikor yang menyatakan putusan maksimal 20 tahun.

“Ada apa ini, kok selalu mengalami peningkatan. Bahkan terlihat ada yang ganjil, contoh kasus Jen Tang dan istri wabup Bone yang berkasnya belum dilimpahkan,” kata Kadir saat melakukan konferensi pres di kantor ACC, Minggu 29 Desember.

Kadir juga menuturkan hal yang janggal lainnya adalah keterbukaan informasi. Lima tahun terakhir ini, pihaknya selalu mengirim surat permintaan data penanganan korupsi di Polda Sulsel dan Kejati, namun tidak pernah direspons. Surat tidak pernah dibalas.

“Katanya keterbukaan informasi, tetapi aksesnya tidak ada. Sekali lagi, ada apa?,” ungkapnya.

Peneliti ACC Sulsel, Anggareksa menjelaskan pengungkapan kasus korupsi di Sulsel juga masih terkesan tebang pilih. Kebanyakan kasus hanya menyentuh aktor lapangan, belum ada aktor intelektual. Selalu terputus.

“Kasus tidak akan tuntas jika tidak sampai di aktor utama. Kan aneh kasus jika tidak ada otaknya,” bebernya.

Angga juga menambahkan peran TP4D juga selalu menjadi sorotan. Pasalnya proyek yang mereka dampingi banyak terjadi korupsi. Contohnya kapal latih Dinas Pendidikan Sulsel.

“Seharusnya mereka juga ikut bertanggung jawab. Karena itu bisa lolos dari pengawasannya,” ulasnya.

Peneliti ACC Sulsel lainnya, Hamka menjelaskan tren peningkatan korupsi juga terlihat di penggunaan dana desa. Pada tahun 2018 total korupsi dana desa sebanyak 26 perkara. Sedangkan pada tahun 2019 naik menjadi 27 perkara.

Bahkan ada satu kasus aneh di Desa Arabika, Kecamatan Sinjai Barat, Kabupaten Sinjai. Dana desa digunakan oleh kepala desa untuk menikah yang kedua kalinya.

Direktur Kriminal Khusus (Dirkrimsus) Polda Sulsel, Kombes Augustinus B Pangaribuan yang dikonfirmasi terkait kasus korupsi yang mandek di Polda Sulsel sesuai data ACC Sulawesi, mengaku kaget dengan data itu. Augustinus mempertanyakan sumber data kasus tersebut.

Dia mengaku tidak pernah mengetahui ada permintaan data penanganan kasus korupsi yang masuk. Juga tidak pernah mengeluarkan data.

“Sumbernya dari mana. Kalau mau yang pasti besok, (hari ini, red) akan dirilis oleh kapolda,” ungkapnya.

Demikian berita ini dikutip dari FAJAR.CO.ID untuk dapat kami sampaikan kepada pembaca sekalian.

0 Response to "Korupsi Meningkat di Sulsel, di Sinjai Dana Desa Dipakai Menikah Lagi"

Post a Comment

Iklan

Iklan Tengah

Iklan Tengah

Iklan