Tujuh Ratus Enam Pejabat Wajo Wajib Lapor LHKPN

Tujuh Ratus Enam Pejabat Wajo Wajib Lapor LHKPN

BERITA WAJO – Sebanyak 706 penyelenggara negara lingkup Pemda Wajo mengikuti bimbingan teknis pengisian LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara). Acara itu dilangsungkan di Aula Kantor Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah (BKDD) Kabupaten Wajo, 24 Oktober 2016.

Direncanakan diklat yang dihadiri Sekretaris Daerah Kabupaten Wajo H. Firdaus Perkesi akan dilangsungkan dari tanggal 24 hingga 28 Oktober 2016. Tujuan diselenggarakannya diklat tersebut, adalah menciptakan ketaatan dan kepatuhan sebagai penyelenggara negara dalam melaporkan harta kekayaannya.

“Bagi penyelenggara negara wajib melaporkan harta kekayaannya dan itu mengacu pada peraturan Bupati No 8 tahun 2016” kata Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah (BKDD) Kabupaten Wajo H. Amiruddin.

Selain Sekretaris Daerah, Eleson II, dan III, Bupati dan Wakil Bupati juga diwajibkan melaporkan harta kekayaannya setiap tahunnya.

“Pejabat wajib melaporkan kekayaannya diantaranya, adalah Sekretaris Daerah, seluruh pejabat Eselon II, Eselon III, Bendahara pengeluaran, Pejabat pelaksana tehnis kegiatan, Bendahara penerima, Auditor, dan sesungguhnya Bupati dan Wakil Bupati juga diharuskan melaporkan” lanjut H. Amiruddin.

Disamping harta dilaporkan, penyelenggara negara juga diharuskan melaporkan harta yang dimiliki keluarganya, termasuk harta istri dan anaknya.

“Penyelenggara negara harus melaporkan hartanya, kemudian penghasilannya dari mana, berapa utang, dan piutang, harta yang dimaksudkan termasuk harta istrinya, serta harta anak-anak masih dalam tanggungan” terangnya.

Terpisah saat ditemui, Kepala Dinas Tata Ruang dan Permukiman (Tarkim) Kabupaten Wajo HM Nasir yang ditemui menyebutkan, harta yang dimiliki dirinya tidak sebanyak sebelum dirinya diangkat menjadi Kepala Dinas. Pasalnya, sebelum menjabat selaku Kepala Dinas, banyak bisnis yang dijalankan akibat tidak berbenturan dengan pekerjaan.

“Banyak pekerjaan sekarang yang kita laksanakan sehingga bisnis kita abaikan. Termasuk, kita selaku Kepala Dinas banyak pekerjaan yang harus kita perhatikan demi kesejahteraan orang banyak” pungkas Kepala Dinas Tata Ruang dan Permukiman (Tarkim) Kabupaten Wajo

Subscribe

Dapatkan berita terbaru, gratis. Masukan email Anda, submit verifikasi ...