Dua Buah Perda Baru Ditetapkan
By: On:

Dua Buah Perda Baru Ditetapkan

 

BERITA WAJO – Rapat Paripurna terbuka Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Wajo kembali digelar di ruang sidang utama Gedung DPRD Kabupaten Wajo lantai dua, Rabu, 26 Oktober 2016.

Rapat kali ini adalah rapat pengambilan keputusan terhadap dua buah Rancangan peraturan daerah (Ranperda) Kabupaten Wajo menjadi Peraturan Daerah (Perda) tahun 2016.

Rapat Paripurna XI, Pembicaraan tingkat II, masa persidangan I, tahun sidang 2016/2017 DPRD Kabupaten Wajo dipimpin langsung Ketua DPRD Kabupaten Wajo H. Muh Yunus Panaungi, dan dihadiri Bupati Wajo H. Andi Burhanuddin Unru yang diwakili Sekretaris Daerah Kabupaten Wajo, H. Firdaus Perkesi.

Sebelum sidang dibuka secara resmi, Pimpinan Sidang terlebih dahulu membacakan daftar hadir anggota DPRD Kabupaten Wajo, terlihat pada rapat kali ini, banyak anggota DPRD Kabupaten Wajo tidak hadir dengan berbagai alasan. Dua buah Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) disepakati dan diselesaikan pihak DPRD Kabupaten Wajo meliputi, Sanitasi depot air minum, rumah makan restoran, jasa modal dan industri rumah tangga, serta pernyataan modal Pemerintah Daerah Kabupaten Wajo kepada Perusahaan Air Minum Daerah (PDAM) Kabupaten Wajo.

Setelah melalui tahapan pembahasan melewati rapat Pansus bersama pihak pemerintah daerah sebagai bagian proses pengambilan putusan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pansus yang membidangi hal tersebut disampaikan melalui Rapat Paripurna yang dibacakan Andi Gusti Makkarodda.

Selepas mendengarkan penyampaian laporan hasil rapat Pansus DPRD Kabupaten Wajo oleh Andi Gusti Makkarodda, dilanjutkan permintaan persetujuan dari anggota dewan secara lisan oleh pimpinan rapat paripurna dan dilanjutkan penandatanganan berita acara persetujuan bersama pemerintah Kabupaten Wajo dan DPRD.

pada tahap penandatanganan berita acara persetujuan bersama, pimpinan dewan H. Muh Yunus Panaungi meminta Wakil Ketua I dan II bersama Sekretaris Daerah Kabupaten Wajo mengambil tempat yang telah ditentukan. Setelah penandatanganan, dilanjutkan penyerahan Perda oleh Pimpinan dewan kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Wajo H. Firdaus Perkesi dipandu langsung Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Wajo H. Risman Lukman.

Bupati Wajo H. Andi Burhanuddin Unru pada pendapat akhirnya diwakili Sekretaris Daerah H. Firdaus Perkesi memberikan apresiasi kepada anggota DPRD Kabupaten Wajo, atas upayanya sehingga Rancangan peraturan Daerah (Ranperda) ditetapkan menjadi Peraturan Darah (Perda) Kabupaten Wajo sasarannya demi peningkatan pelayanan maksimal kepada masyarakat.

“Kami selaku pemerintah Daerah Kabupaten Wajo memberikan penghargaan setinggi-tingginya atas perhatian dan antusiasnya anggota DPRD Kabupaten Wajo, pada proses pembahasan dilalui baik pembahasan di kantor dan diluar kantor, melalui evaluasi, dan konsultasi, serta transparan, sehingga Rancangan peraturan daerah ini ditetapkan menjadi peraturan daerah,” kata H. Firdaus Perkesi.

Ketua DPRD Kabupaten Wajo H. Muh Yunus Panaungi usai memimpin Rapat Paripurna menyebutkan, dengan ditetapkannya Rancangan Peraturan Daerah tersebut menjadi peraturan Daerah diharapkan, dapat eksis memberikan pelayanan kepada masyarakat, meminta kedua Peraturan Daerah itu, regulasinya sangat dibutuhkan.

“Alhamdulillah DPRD Kabupaten Wajo telah menyelesaikan dua buah peraturan daerah kabupaten wajo penyertaan modal ke PDAM, serta Peraturan Daerah terkait pengawasan air minum dan makan,” terangnya.

Lebih lanjut dirinya menyebutkan bahwa, yang paling utama adalah Peraturan daerah penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Wajo kepada Perusahaan Air Minum Daerah (PDAM) Kabupatn Wajo. Mengingat, Perda tersebut harus diselesaikan di tahun 2016, sehingga non kas kurang lebih 10 Millyar dapat mengalir masuk ke rekening daerah sehingga dapat digunakan pada pembayaran utang PDAM kepada Pemerintah Pusat.

“Perda ini sangat penting dan harus diselesaikan secepatnya, dan apabila tidak terselesaikan, itu berarti pihak PDAM Kabupaten Wajo harus membayar utangnya kurang lebih 10 Millyar kepada pemerintah pusat. Dan semoga dengan lahirnya Perda ini, PDAM lebih eksis memberikan pelayanan kepada masyarakat, karena ini sangat dibutuhkan regulasi,”pungkasnya.